Kepala BNPB: Pemulihan Pascabencana di Sumatera Berlanjut, Pemerintah Salurkan Rp100,1 Triliun

Kepala BNPB: Pemulihan Pascabencana di Sumatera Berlanjut, Pemerintah Salurkan Rp100,1 Triliun

By Redaksi On 04:10

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto bersama Wakil Bupati Aceh Tamiang, Ismail dalam Penyerahan Bantuan Perbaikan Rumah Rusak Ringan dan Rumah Rusak Sedang Tahap lll -Termin l di GOR Aceh Tamiang pada Senin, 22 Juni 2026. Dok. BNPB

ACEH TAMIANG, ReportNews.id - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat proses pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera. Hal tersebut disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Aceh Tamiang, Senin (22/6/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Suharyanto meninjau perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah berlangsung selama tujuh bulan sejak bencana terjadi. Ia menyebutkan bahwa seluruh provinsi terdampak di Sumatera saat ini sudah tidak lagi berstatus tanggap darurat, meskipun beberapa kabupaten dan kota masih berada pada tahap transisi menuju pemulihan.

Sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam mempercepat pemulihan, pemerintah pusat bersama DPR RI telah menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp100,1 triliun untuk periode 2026 hingga 2028. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Anggaran ini diperuntukkan bagi perbaikan infrastruktur, rehabilitasi rumah warga yang rusak, pemulihan ekonomi masyarakat, serta penguatan mitigasi dan pemulihan lingkungan. Dengan adanya persetujuan ini, kementerian dan lembaga terkait sudah dapat kembali melaksanakan program-program yang sebelumnya menunggu kepastian anggaran,” ujar Suharyanto saat menghadiri penyerahan bantuan dana stimulan rumah rusak ringan dan sedang Tahap III Termin I di GOR Aceh Tamiang.

Ia menjelaskan bahwa anggaran Rp100,1 triliun tersebut berada di luar Dana Siap Pakai (DSP) BNPB. Sejak masa tanggap darurat hingga saat ini, BNPB mengelola sekitar Rp4 triliun DSP yang digunakan untuk berbagai kebutuhan penanganan bencana di seluruh Indonesia.

Khusus untuk penanganan bencana di Sumatera, dana tersebut dimanfaatkan untuk penyediaan logistik, pembangunan hunian sementara (huntara), pembangunan hunian tetap (huntap) mandiri, penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH), serta bantuan stimulan perbaikan rumah rusak.

Suharyanto memastikan seluruh bantuan yang disalurkan dikelola secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel melalui pendampingan teknis kepada pemerintah daerah, pengawasan distribusi bantuan, serta koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait.

Memasuki bulan ketujuh pascabencana, BNPB hampir menuntaskan pembangunan huntara yang ditargetkan mencapai lebih dari 20 ribu unit. Menurutnya, progres pembangunan huntara telah mencapai 99,9 persen. Adapun unit yang masih dalam proses penyelesaian diperuntukkan bagi warga terdampak yang tidak memiliki hak atas tanah dan bangunan atau masih berstatus penyewa.

Selain huntara, BNPB juga terus menggenjot pembangunan hunian tetap mandiri atau insitu yang dibangun di lahan milik warga. Saat ini, sekitar 900 unit rumah telah mulai dibangun. Secara keseluruhan, target pembangunan huntap, baik yang bersifat komunal maupun mandiri, mencapai 39 ribu unit.

Pemerintah juga terus menyalurkan bantuan stimulan perbaikan rumah rusak ringan dan sedang kepada masyarakat terdampak. Di Aceh Tamiang, bantuan tersebut telah memasuki tahap ketiga, sementara di Aceh Utara telah disalurkan hingga tahap kedua.

“Bantuan stimulan akan terus diberikan sesuai kebutuhan dan usulan dari pemerintah daerah. Jika ada permintaan yang telah diverifikasi, BNPB siap menyalurkannya kembali,” kata Suharyanto.

Selain itu, BNPB juga menyalurkan Dana Tunggu Hunian sebesar Rp1,8 juta per keluarga untuk periode tiga bulan yang dapat diperpanjang hingga enam bulan. Program bantuan logistik, pemulihan ekonomi, dan berbagai dukungan lainnya juga terus dijalankan guna memastikan masyarakat terdampak dapat kembali bangkit.

Meski mengakui masih terdapat berbagai kekurangan dalam proses penanganan bencana, Suharyanto menegaskan pihaknya akan terus melakukan perbaikan demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Kami menyadari masih ada berbagai kekurangan dan kelemahan. Namun, kami memiliki tekad untuk terus memperbaikinya dan berupaya semaksimal mungkin membantu masyarakat yang terdampak,” ujarnya.

Sementara itu, salah seorang penerima bantuan hunian tetap mandiri di Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur, Muhammad Nur (90), mengaku bersyukur atas bantuan yang diterimanya. Lansia yang kini tinggal seorang diri setelah kehilangan istrinya saat bencana melanda itu menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas bantuan rumah yang diberikan.

“Alhamdulillah, saya sangat bersyukur atas bantuan ini. Terima kasih,” ungkapnya.

- Jurnalis Erdawati -

UMKM Aceh Tamiang Terjepit Utang Pasca Bencana Hidrometeorologi

UMKM Aceh Tamiang Terjepit Utang Pasca Bencana Hidrometeorologi

By Redaksi On 16:01

Fahruzzaman, pemilik pabrik penggilingan padi di Kecamatan Manyak Payed. Foto: Yusradi

ACEH TAMIANG, ReportNews.id - Enam bulan lebih pasca banjir besar yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang, sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih berjuang memulihkan usahanya. Selain menanggung kerugian akibat rusaknya aset dan tempat usaha, mereka juga harus menghadapi beban pinjaman modal di tengah menurunnya pendapatan.

Salah satu pelaku usaha yang terdampak cukup parah adalah Fahruzzaman, pemilik pabrik penggilingan padi di Kecamatan Manyak Payed. Banjir yang menerjang usahanya menyebabkan lebih dari 80 ton gabah terendam air. Selain itu, sekitar 40 ton beras yang telah siap dipasarkan juga rusak akibat terendam banjir.

Tidak hanya stok hasil produksi yang mengalami kerugian, sejumlah peralatan utama seperti mesin penggilingan dan mesin pengering padi juga mengalami kerusakan setelah terendam banjir. Kondisi tersebut membuat proses produksi terganggu dan memperlambat upaya pemulihan usaha.

“Dampak banjir yang terjadi beberapa waktu lalu masih sangat kami rasakan hingga saat ini. Kami berusaha memulai kembali usaha secara perlahan untuk bangkit dari keterpurukan, namun kondisi yang kami hadapi tidak mudah,” ujar Fahruz (2/6/2026).

Menurutnya, persoalan yang dihadapi tidak hanya sebatas kerusakan fisik. Penurunan pemasaran yang cukup drastis turut memperburuk kondisi usaha yang sedang berusaha bangkit.

“Selain kerugian akibat rusaknya aset dan peralatan produksi, pemasaran hasil usaha kami juga mengalami penurunan yang sangat drastis. Hal ini tentu berpengaruh besar terhadap kemampuan usaha untuk kembali pulih seperti sebelumnya,” katanya.

Di tengah upaya pemulihan tersebut, Fahruz juga harus memikirkan kewajiban pembayaran pinjaman bank yang selama ini digunakan sebagai modal usaha. Meskipun pihak perbankan telah memberikan keringanan berupa restrukturisasi kredit, namun kondisi kerugian yang besar membuat beban usaha tetap terasa berat.

Fahruz mengaku hingga kini belum ada bantuan yang diterima untuk memperbaiki aset usaha yang rusak akibat banjir. Ia berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih kepada pelaku UMKM yang terdampak bencana.

“Hingga saat ini, kerusakan aset yang kami alami juga belum mendapat sentuhan bantuan dari pemerintah. Kami berharap ada perhatian dan dukungan agar pelaku usaha yang terdampak banjir dapat kembali menjalankan usahanya dan mempertahankan keberlangsungan ekonomi keluarga maupun masyarakat sekitar,” ungkapnya.

Harapan tersebut merujuk pada komitmen yang pernah disampaikan Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, saat meluncurkan program Klinik UMKM Bangkit di Aceh Tamiang pada 31 Desember 2025. Program tersebut diperkenalkan sebagai pusat pengaduan sekaligus bantuan bagi pelaku UMKM yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Bagi para pelaku UMKM di Aceh Tamiang, pemulihan pasca banjir tidak hanya tentang memperbaiki bangunan dan peralatan yang rusak. Lebih dari itu, mereka membutuhkan dukungan nyata agar usaha yang menjadi sumber penghidupan masyarakat dapat kembali berjalan normal dan menggerakkan roda perekonomian daerah.


-Jurnalis Yusradi -
















ACEH TAMIANG – Enam bulan lebih pasca banjir besar yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang, sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih berjuang memulihkan usahanya. Selain menanggung kerugian akibat rusaknya aset dan tempat usaha, mereka juga harus menghadapi beban pinjaman modal di tengah menurunnya pendapatan.

Salah satu pelaku usaha yang terdampak cukup parah adalah Fahruzzaman, pemilik pabrik penggilingan padi di Kecamatan Manyak Payed. Banjir yang menerjang usahanya menyebabkan lebih dari 80 ton gabah terendam air. Selain itu, sekitar 40 ton beras yang telah siap dipasarkan juga rusak akibat terendam banjir.

Tidak hanya stok hasil produksi yang mengalami kerugian, sejumlah peralatan utama seperti mesin penggilingan dan mesin pengering padi juga mengalami kerusakan setelah terendam banjir. Kondisi tersebut membuat proses produksi terganggu dan memperlambat upaya pemulihan usaha.

“Dampak banjir yang terjadi beberapa waktu lalu masih sangat kami rasakan hingga saat ini. Kami berusaha memulai kembali usaha secara perlahan untuk bangkit dari keterpurukan, namun kondisi yang kami hadapi tidak mudah,” ujar Fahruz (2/6/2026).

Menurutnya, persoalan yang dihadapi tidak hanya sebatas kerusakan fisik. Penurunan pemasaran yang cukup drastis turut memperburuk kondisi usaha yang sedang berusaha bangkit.

“Selain kerugian akibat rusaknya aset dan peralatan produksi, pemasaran hasil usaha kami juga mengalami penurunan yang sangat drastis. Hal ini tentu berpengaruh besar terhadap kemampuan usaha untuk kembali pulih seperti sebelumnya,” katanya.

Di tengah upaya pemulihan tersebut, Fahruz juga harus memikirkan kewajiban pembayaran pinjaman bank yang selama ini digunakan sebagai modal usaha. Meskipun pihak perbankan telah memberikan keringanan berupa restrukturisasi kredit, namun kondisi kerugian yang besar membuat beban usaha tetap terasa berat.

Fahruz mengaku hingga kini belum ada bantuan yang diterima untuk memperbaiki aset usaha yang rusak akibat banjir. Ia berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih kepada pelaku UMKM yang terdampak bencana.

“Hingga saat ini, kerusakan aset yang kami alami juga belum mendapat sentuhan bantuan dari pemerintah. Kami berharap ada perhatian dan dukungan agar pelaku usaha yang terdampak banjir dapat kembali menjalankan usahanya dan mempertahankan keberlangsungan ekonomi keluarga maupun masyarakat sekitar,” ungkapnya.

Harapan tersebut merujuk pada komitmen yang pernah disampaikan Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, saat meluncurkan program Klinik UMKM Bangkit di Aceh Tamiang pada 31 Desember 2025. Program tersebut diperkenalkan sebagai pusat pengaduan sekaligus bantuan bagi pelaku UMKM yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Bagi para pelaku UMKM di Aceh Tamiang, pemulihan pasca banjir tidak hanya tentang memperbaiki bangunan dan peralatan yang rusak. Lebih dari itu, mereka membutuhkan dukungan nyata agar usaha yang menjadi sumber penghidupan masyarakat dapat kembali berjalan normal dan menggerakkan roda perekonomian daerah.

































ACEH TAMIANG – Enam bulan lebih pasca banjir besar yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang, sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih berjuang memulihkan usahanya. Selain menanggung kerugian akibat rusaknya aset dan tempat usaha, mereka juga harus menghadapi beban pinjaman modal di tengah menurunnya pendapatan.

Salah satu pelaku usaha yang terdampak cukup parah adalah Fahruzzaman, pemilik pabrik penggilingan padi di Kecamatan Manyak Payed. Banjir yang menerjang usahanya menyebabkan lebih dari 80 ton gabah terendam air. Selain itu, sekitar 40 ton beras yang telah siap dipasarkan juga rusak akibat terendam banjir.

Tidak hanya stok hasil produksi yang mengalami kerugian, sejumlah peralatan utama seperti mesin penggilingan dan mesin pengering padi juga mengalami kerusakan setelah terendam banjir. Kondisi tersebut membuat proses produksi terganggu dan memperlambat upaya pemulihan usaha.

“Dampak banjir yang terjadi beberapa waktu lalu masih sangat kami rasakan hingga saat ini. Kami berusaha memulai kembali usaha secara perlahan untuk bangkit dari keterpurukan, namun kondisi yang kami hadapi tidak mudah,” ujar Fahruz (2/6/2026).

Menurutnya, persoalan yang dihadapi tidak hanya sebatas kerusakan fisik. Penurunan pemasaran yang cukup drastis turut memperburuk kondisi usaha yang sedang berusaha bangkit.

“Selain kerugian akibat rusaknya aset dan peralatan produksi, pemasaran hasil usaha kami juga mengalami penurunan yang sangat drastis. Hal ini tentu berpengaruh besar terhadap kemampuan usaha untuk kembali pulih seperti sebelumnya,” katanya.

Di tengah upaya pemulihan tersebut, Fahruz juga harus memikirkan kewajiban pembayaran pinjaman bank yang selama ini digunakan sebagai modal usaha. Meskipun pihak perbankan telah memberikan keringanan berupa restrukturisasi kredit, namun kondisi kerugian yang besar membuat beban usaha tetap terasa berat.

Fahruz mengaku hingga kini belum ada bantuan yang diterima untuk memperbaiki aset usaha yang rusak akibat banjir. Ia berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih kepada pelaku UMKM yang terdampak bencana.

“Hingga saat ini, kerusakan aset yang kami alami juga belum mendapat sentuhan bantuan dari pemerintah. Kami berharap ada perhatian dan dukungan agar pelaku usaha yang terdampak banjir dapat kembali menjalankan usahanya dan mempertahankan keberlangsungan ekonomi keluarga maupun masyarakat sekitar,” ungkapnya.

Harapan tersebut merujuk pada komitmen yang pernah disampaikan Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, saat meluncurkan program Klinik UMKM Bangkit di Aceh Tamiang pada 31 Desember 2025. Program tersebut diperkenalkan sebagai pusat pengaduan sekaligus bantuan bagi pelaku UMKM yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Bagi para pelaku UMKM di Aceh Tamiang, pemulihan pasca banjir tidak hanya tentang memperbaiki bangunan dan peralatan yang rusak. Lebih dari itu, mereka membutuhkan dukungan nyata agar usaha yang menjadi sumber penghidupan masyarakat dapat kembali berjalan normal dan menggerakkan roda perekonomian daerah.

Wagub Aceh Fadlullah Dampingi Mendagri, Tegaskan Percepatan Pemulihan di Aceh Tamiang

Wagub Aceh Fadlullah Dampingi Mendagri, Tegaskan Percepatan Pemulihan di Aceh Tamiang

By Redaksi On 17:42

Foto: Biro Adpim - Humas Setda Aceh

ACEH TAMIANG, ReportNews.id – Wakil Gubernur Aceh, Fadlullah, mendampingi Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam Apel Pembukaan Gelombang III Satgas Pemulihan Pasca Bencana Praja IPDN dan ASN Kementerian Dalam Negeri Gelombang III yang digelar di Lapangan Dapur Umum Satgas (Halaman Dinas PU) Aceh Tamiang, Sabtu (4/4/2026).

Kehadiran Wakil Gubernur Aceh bersama Mendagri dan jajaran Forkopimda tersebut menjadi simbol kuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pemulihan pemerintahan dan pelayanan publik pascabencana di Aceh Tamiang.

Dalam kesempatan itu, Fadlullah menegaskan komitmen Pemerintah Aceh untuk memastikan seluruh proses pemulihan berjalan tuntas dan tepat sasaran, terutama pada sektor-sektor yang masih membutuhkan perhatian.“Pemerintah Aceh terus mendorong percepatan pemulihan agar seluruh aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik dapat kembali berjalan normal,” ujar Fadlullah.

Berdasarkan data Satgas, progres pemulihan menunjukkan capaian signifikan. Dari total 52 kabupaten/kota terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sebanyak 38 daerah telah berada pada kondisi normal, sementara Aceh Tamiang terus menunjukkan tren perbaikan meski masih memerlukan perhatian pada beberapa sektor.

Fadlullah juga mengapresiasi kinerja Satgas Praja IPDN dan ASN Kemendagri pada Gelombang I dan II yang telah berhasil menuntaskan berbagai target, mulai dari pembersihan fasilitas pemerintahan hingga pemulihan kawasan permukiman masyarakat.“Kerja keras Satgas di lapangan sangat membantu percepatan pemulihan. Ini bukti nyata kolaborasi yang efektif antara pusat dan daerah,” katanya.

Untuk mendukung percepatan lanjutan, pada Gelombang III ini sebanyak 768 personel kembali diturunkan dengan fokus penyelesaian 42 titik sasaran di wilayah Aceh Tamiang.

Wakil Gubernur menekankan pentingnya optimalisasi kerja di lapangan, termasuk penguatan koordinasi, percepatan pembersihan sisa lumpur, perbaikan drainase, serta pemulihan akses lingkungan masyarakat.

Apel pembukaan ini menjadi langkah strategis dalam memastikan seluruh target pemulihan dapat diselesaikan secara menyeluruh, sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan normal dan roda pemerintahan berjalan optimal.

-Jurnalis Armia Jamil-

Shalat Idul Fitri di Aceh Tamiang, Presiden Prabowo Umumkan Optimisme Pemulihan Hampir 100 Persen

Shalat Idul Fitri di Aceh Tamiang, Presiden Prabowo Umumkan Optimisme Pemulihan Hampir 100 Persen

By Redaksi On 23:18

Mualem bersama Presiden Prabowo (Foto: Biro Adpim - Humas Setda Aceh)

ACEH TAMIANG, ReportNews.id - Di tengah suasana Idul Fitri 1447 Hijriah yang penuh kehangatan, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melaksanakan salat Idul Fitri berjamaah di Masjid Darussalam, kawasan hunian sementara (huntara) Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, pada Sabtu, 21 Maret 2026. Kehadirannya disambut meriah oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) beserta Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, SE (Dek Fad), serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh, menciptakan momen kekompakan yang kuat.

Presiden Prabowo tiba di Aceh Tamiang menggunakan helikopter kepresidenan dari Sumatera Utara, mendarat di Lapangan Yonif 111/Karma Bhakti. Kehadiran pemimpin tertinggi Indonesia ini bersama rombongan menarik perhatian masyarakat setempat yang antusias menyambutnya. Bersama jajaran pemerintah pusat dan daerah, Presiden Prabowo langsung menuju Masjid Darussalam untuk menunaikan salat Idul Fitri bersama ribuan warga, termasuk para Menteri Kabinet Merah Putih, jajaran Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

Momen salat Idul Fitri ini menjadi simbol nyata kedekatan pemerintah dengan masyarakat, khususnya bagi warga terdampak bencana banjir yang kini menempati hunian sementara. Usai menunaikan ibadah, Presiden tidak langsung meninggalkan Aceh Tamiang. Ia melanjutkan agendanya dengan meninjau kawasan huntara dan menyapa langsung warga. Interaksi hangat dan penuh keakraban terlihat jelas saat Presiden Prabowo berbincang dengan masyarakat. Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh turut mendampingi seluruh rangkaian kegiatan, menunjukkan sinergi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyambut serta menyukseskan kunjungan kenegaraan ini.

Sebelum kembali melanjutkan perjalanan udara dari Lapangan Yonif 111/Karma Bhakti, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi mendalam atas percepatan pemulihan pascabencana banjir di Aceh Tamiang. Di hadapan awak media, Presiden mengungkapkan rasa syukurnya telah mencapai hari Idul Fitri dan memohon maaf lahir batin.

"Alhamdulillah ya kita sampai ke hari Idul Fitri ini, saya mohon maaf lahir batin minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan tahun yang akan datang tahun yang baik untuk kita semua," ujar Presiden Prabowo.

Lebih lanjut, Presiden menyoroti progres pemulihan yang dinilainya sangat cepat dan signifikan, bahkan mencapai hampir 100 persen. "Di tenda sudah gak ada lagi, 100 persen. Semua sudah keluar dari tenda masuk ke hunian-hunian sementara ataupun hunian tetap sudah mulai," ungkapnya, menandakan bahwa warga terdampak telah berhasil direlokasi.

Mualem-Dek Fad bersama Kapolda Aceh dan Pangdam IM (Foto: Biro Adpim - Humas Setda Aceh)

Presiden Prabowo juga memastikan bahwa infrastruktur dasar telah pulih hampir sepenuhnya. "Listrik hampir semuanya sudah jalan, hampir 100 persen lah, hanya lima desa dari seluruh Aceh hanya lima desa yang memang sulit," jelasnya. Bantuan pemerintah pun dipastikan telah tersalurkan dengan baik kepada masyarakat terdampak. "Bantuan semua sudah turun ke rakyat semua, alhamdulillah," tegasnya.

Atas kerja keras dalam penanganan dan pemulihan bencana, Presiden menyampaikan penghargaan tertinggi kepada seluruh pihak yang terlibat. "Saya sangat bangga dan terima kasih kepada semua petugas, semua aparat, dari TNI, Polri, BNPB, PU, pemerintah daerah, dan semua kementerian/lembaga yang bekerja luar biasa membantu rakyat," ujarnya. 

Presiden Prabowo menegaskan bahwa upaya penanganan bencana ini merupakan komitmen pemerintah yang tidak hanya terfokus di Aceh, tetapi juga di berbagai wilayah lain yang terdampak, demi memastikan masyarakat dapat segera kembali menjalani kehidupan normal dengan fasilitas yang memadai. Kunjungan ini menjadi penegas sinergi pusat dan daerah dalam mendukung pemulihan dan pembangunan Aceh. (*)

-Jurnalis Armia Jamil-

Haji Uma Serahkan Bantuan DPD RI untuk Korban Banjir di Kuala Simpang

Haji Uma Serahkan Bantuan DPD RI untuk Korban Banjir di Kuala Simpang

By Redaksi On 09:29

Haji Uma Salurkan Bantuan DPD RI Peduli Banjir kepada Warga Kuala Simpang. Foto: Ist

KUALA SIMPANG, ReportNews.id - Anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman atau Haji Uma, menyalurkan bantuan DPD RI Peduli Banjir kepada masyarakat terdampak di Gampong Semadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Minggu, (30/11/2025)

Kedatangan Haji Uma disambut oleh Datok Musrianto selaku kepala desa, yang turut didampingi oleh kaur kesra setempat. Penyaluran bantuan ini menjadi salah satu bentuk respon cepat dari lembaga negara terhadap bencana yang melanda kawasan tersebut.

Menurut laporan Datok Musrianto, banjir besar yang menerjang Gampong Semadam menyebabkan 6.000 warga terdampak, dengan sekitar 600 hektare lahan pertanian dan perkebunan warga terendam. Selain itu, lebih dari 100 rumah warga tenggelam setelah debit air meningkat hingga mencapai lima meter, membuat masyarakat berada dalam kondisi penuh keprihatinan.

Datok Musrianto menyampaikan rasa terima kasih atas kepedulian Haji Uma dan DPD RI. Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini posko banjir belum menerima bantuan dari pemerintah, dan bantuan yang masuk baru bersumber dari inisiatif pribadi kepala desa serta solidaritas warga.

Haji Uma menjelaskan bahwa bantuan yang disalurkan merupakan hasil sumbangan dari seluruh anggota DPD RI dan pimpinan DPD. Paket bantuan tersebut berisi beras, mi instan, minyak goreng, dan ikan, yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama masa panik pascabanjir.

“Bantuan ini berupa beras, mi instan, minyak goreng, dan ikan. Semoga dapat meringankan kebutuhan masyarakat selama masa panik pascabanjir,” ujar Haji Uma.

Selain bantuan, Haji Uma juga menyampaikan pesan duka dan empati atas bencana yang menimpa warga. “Kita turut berduka cita dan berbelasungkawa atas musibah yang melanda saudara-saudara kita di Aceh. Semoga masyarakat diberikan kekuatan, ketabahan, serta keselamatan. Kami berharap pemerintah daerah maupun pusat dapat segera mempercepat penanganan dan pemulihan di wilayah ini.”

Ia menegaskan bahwa kolaborasi dari berbagai pihak sangat penting untuk mempercepat pemulihan, terutama bagi warga yang kehilangan rumah, lahan, dan sumber penghidupan.

Masyarakat berharap perhatian dan bantuan dari berbagai pihak terus mengalir hingga kondisi kembali stabil dan warga dapat melanjutkan aktivitas seperti sedia kala. (*)

Operasi Pemulihan Kawasan TNGL Aceh Tamiang: ‘Pasang Puluhan Plang, Tanam Ribuan Bibit Pinang’

Operasi Pemulihan Kawasan TNGL Aceh Tamiang: ‘Pasang Puluhan Plang, Tanam Ribuan Bibit Pinang’

By Redaksi On 12:04

 

Tim gabungan memasang plang larangan membuka lahan di dalam kawasan TNGL, di Blok Tenggulun, Aceh Tamiang. Foto: dokumen BBTNGL

ACEH TAMIANG, ReportNews.id – Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL) didukung Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian Kehutanan, TNI, dan Polri menggelar operasi pemulihan kawasan TNGL di Aceh Tamiang.

Operasi yang berlangsung pada 16-21 Desember 2024 itu melibatkan 300 personel dari Ditjen Gakkum Kemenhut, BBTNGL, Polda Aceh, Kodam Iskandar Muda, dan pemerintah daerah. Operasi gabungan tersebut untuk menguasai dan memulihkan kembali kawasan hutan yang sudah rusak akibat perambahan TNGL di Blok Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang.

Direktur Pencegahan dan Pengamanan LHK, Rudianto S. Napitu, mengatakan operasi berjalan lancar dan dia optimistis upaya pemulihan TNGL akan tercapai seperti yang direncanakan. Petugas memasang plang larangan merambah, membuka lahan, dan menebang kayu di dalam kawasan TNGL. Patroli akan ditingkatkan untuk mencegah aktivitas perambahan.

“Tim telah memasang 42 plang larangan di batas kawasan TNGL dan di lahan yang sudah dibuka. Kami juga menanam 3.500 bibit pinang di batas kawasan sepanjang 15 kilometer,” kata Rudianto, Selasa, dikutip pada Rabu (25/12).

Rudi menegaskan operasi ini salah satu upaya dari BBTNGL selaku penanggung jawab dan pemangku kawasan Hutan Konservasi Taman Nasional Gunung Leuser. “Kami berkomitmen untuk berkolaborasi dengan BBTNGL dalam pencegahan dan pengamanan hutan demi kelestarian alam,” ujarnya.

Kepala BBTNGL, Subhan, S.Hut., M.Si., menyatakan lahan yang sudah terbuka karena perambahan akan dipulihkan agar Taman Nasional Gunung Leuser kembali ke kondisi semula.

“Dari sekitar 971 hektare kawasan yang telah terbuka, kami menargetkan sekitar 711,82 hektare lahan dapat dikuasai kembali untuk kemudian dipulihkan agar kawasan tersebut dapat kembali seperti semula,” ujarnya, Senin (16/12).

Subhan mengatakan kawasan ini sangat penting karena merupakan habitat bagi tiga spesies kunci yang ada di TNGL. “Di lokasi ini, terdapat Gajah Sumatera, Harimau Sumatera, dan Orangutan Sumatera. Upaya pemulihan kawasan ini bukan hanya penting bagi ekosistem, tetapi juga untuk melindungi keberlangsungan hidup satwa-satwa tersebut,” ungkapnya.

Kepala Balai Gakkum Sumatera, Harry Novianto mengajak semua pihak sama-sama menjaga TNGL karena hutan menjadi penyangga bagi kehidupan manusia dan aneka satwa. “Pelaku perambahan dapat dikenai sanksi pidana atas perbuatan yang merusak hutan”.

Harry menyebut sebanyak 14 warga telah membuat pernyataan untuk tidak kembali merambah TNGL.

“Sebanyak 1.500 batang sawit yang berada dalam kawasan TNGL dicabut. Lahan tersebut akan dipulihkan kembali menjadi hutan”.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh, Kombes Pol. Winardy, S.H., S.I.K., M.Si., menyatakan operasi ini difokuskan untuk menguasai kembali lahan-lahan di TNGL yang telah ditempati masyarakat namun belum ditanami.

“Langkah ini mencakup penanaman kembali, pemasangan plang batas kawasan, serta penyelidikan terhadap lokasi yang diduga diduduki tanpa izin”.

Winardy menegaskan pentingnya pendekatan persuasif agar masyarakat memahami bahwa TNGL diperuntukkan untuk pelestarian ekosistem dan tidak boleh ditempati. Semua stakeholder akan bekerja kolaboratif demi menjaga kelestarian TNGL, dengan harapan masyarakat meninggalkan kawasan tersebut secara bijaksana demi ekosistem dan generasi mendatang.

Datuk Penghulu Kampung Tenggulun, Heri Sutarto, menyampaikan apresiasinya terhadap program operasi tersebut. “Operasi ini sangat baik karena bertujuan untuk menertibkan serta menekan pembukaan lahan di kawasan hutan TNGL,” ujarnya.

Menurut dia, hal paling penting bagaimana mengubah pola pikir masyarakat. “Tentu ini bukan hal yang mudah dan membutuhkan proses yang panjang,” ucap Heri.

Heri berharap adanya solusi yang terbaik bagi masyarakat. “Mungkin konsep seperti perhutanan sosial bisa diterapkan agar masyarakat setempat dapat merasakan manfaat dari keberadaan kawasan TNGL”.[](ril)