BERITA TERBARU


hut reportnews ke-2 dari Kadis PK Lhokseumawe

DWP PNL Menyapa dari Hati: Menjaga Senyum, Menyalakan Harapan Anak Negeri

By On 00:12

DWP PNL Menyapa dari Hati: Menjaga Senyum, Menyalakan Harapan Anak Negeri
DWP PNL Menyapa dari Hati: Menjaga Senyum, Menyalakan Harapan Anak Negeri. Foto: Ist
ACEH UTARA, ReportNews.id – Ada bantuan yang selesai ketika diserahkan, tetapi ada pula kepedulian yang terus hidup setelah tangan-tangan berpisah. Semangat itulah yang dibawa Dharma Wanita Persatuan (DWP) Politeknik Negeri Lhokseumawe (PNL) dalam memperingati Hari Anak Nasional melalui kegiatan Mengajar, Berbagi, dan Penyaluran Donasi bertema “Bersama Mewujudkan Senyum dan Semangat Belajar Anak Indonesia.”

Kegiatan dipusatkan di dua sekolah di Kabupaten Aceh Utara, yakni SD Negeri 5 Lhoksukon dan SD Negeri 5 Baktiya. Kehadiran DWP PNL tidak hanya membawa bantuan bagi anak-anak yang terdampak musibah banjir Aceh, tetapi juga menghadirkan ruang belajar, kebersamaan, motivasi, dan sentuhan kepedulian untuk menguatkan kembali semangat mereka menatap masa depan, Kamis (30/7/2026).

Ketua DWP PNL Nyonya Nadia Sartika Rizal Syahyadi. mengatakan, peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum penting bagi DWP PNL untuk meneguhkan perannya sebagai organisasi yang tidak hanya tumbuh dalam kebersamaan, tetapi juga hadir dan memberi manfaat nyata di tengah masyarakat.

Menurutnya, DWP PNL ingin datang bukan semata-mata membawa identitas sebuah organisasi, tetapi membawa naluri seorang ibu yang ingin melihat anak-anak tetap tersenyum, bersekolah, belajar, dan berani menggantungkan cita-citanya setinggi mungkin.

“DWP bukan hanya ruang untuk berhimpun dan menjalankan program organisasi. DWP adalah ruang pengabdian, ruang untuk berbagi, ruang untuk mendidik, dan ruang untuk menghadirkan kasih sayang dalam tindakan nyata. Kami ingin keberadaan DWP PNL tidak hanya terlihat melalui nama, tetapi terasa melalui manfaatnya,” ujar Nadia.

Ia menuturkan, musibah banjir boleh meninggalkan jejak pada kehidupan anak-anak, tetapi tidak boleh mengambil sesuatu yang paling berharga dari mereka: harapan dan cita-cita.

“Banjir boleh merendam halaman sekolah, tetapi jangan pernah membiarkannya menenggelamkan impian. Air boleh membawa pergi sebagian yang kita miliki, tetapi jangan pernah membiarkannya membawa pergi semangat untuk belajar. Setelah air surut, kehidupan harus kembali tumbuh; setelah hujan berhenti, matahari akan kembali menemukan jalannya,” ungkapnya.


Kepedulian Kemdiktisaintek untuk Anak-Anak Aceh Utara

Dalam kegiatan tersebut, DWP PNL menyalurkan bantuan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemdiktisaintek) berupa tas sekolah, buku, alat tulis, serta berbagai perlengkapan sekolah lainnya. Sementara DWP PNL turut melengkapi kepedulian tersebut dengan menyerahkan Al-Qur'an dan mukena untuk sekolah.

Atas perhatian tersebut, Ketua DWP PNL menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kemdiktisaintek yang telah menunjukkan kepedulian terhadap anak-anak terdampak banjir di Aceh, khususnya para siswa yang membutuhkan dukungan untuk kembali menjalani aktivitas pendidikan dengan penuh semangat.

Menurut Nadia, bantuan tersebut memiliki makna yang jauh melampaui nilai materi yang diberikan.

“Sebuah tas mungkin hanya tempat menyimpan buku, tetapi di pundak seorang anak ia membawa cita-cita. Sebuah buku mungkin hanya terdiri dari lembaran kertas, tetapi ketika dibaca ia membuka jendela dunia. Al-Qur'an menjadi cahaya yang menuntun perjalanan kehidupan, sementara mukena mudah-mudahan menjadi teman dalam sujud dan doa mereka kepada Allah Swt.,” tuturnya.

DWP PNL berharap sinergi dan kepedulian yang telah dibangun bersama Kemdiktisaintek tersebut dapat terus berlanjut dan menjadi program yang dilaksanakan secara berkesinambungan setiap tahun, sehingga manfaatnya dapat menjangkau semakin banyak anak dan sekolah yang membutuhkan.

Tidak Hanya Berbagi, DWP PNL juga turun mengajar dan memberikan inspirasi untuk anak-anak sekolah. Kegiatan ini tidak berhenti pada prosesi penyerahan bantuan. Setelah agenda tersebut, para pengurus DWP PNL melanjutkan Program DWP Mengajar, dengan turun langsung berinteraksi bersama para siswa-siswi.

Melalui program ini, pengurus DWP PNL berbagi pengetahuan, pengalaman, motivasi, serta membangun suasana belajar yang menyenangkan bersama anak-anak. DWP PNL ingin bantuan yang diberikan tidak hanya menjadi sesuatu yang dapat dibawa pulang, tetapi juga meninggalkan pengetahuan dan semangat yang dapat dibawa menuju masa depan.

“Bagi kami, mengajar bukan sekadar menyampaikan apa yang kita ketahui. Mengajar adalah menyalakan cahaya agar seorang anak berani melihat masa depannya. Mungkin kebersamaan hari ini akan berlalu, tetapi siapa tahu ada satu kalimat, satu nasihat, atau satu cerita yang mereka ingat hingga dewasa dan membuat mereka berkata: saya harus sekolah, saya harus belajar, dan saya harus berhasil,” kata Nadia.

Kegiatan turut dihadiri Wakil Ketua DWP PNL beserta jajaran pengurus DWP PNL. Rangkaian acara dipandu oleh pengurus DWP PNL, sehingga suasana kegiatan berlangsung hangat, dekat, dan penuh kekeluargaan.

Kebersamaan para pengurus DWP PNL dengan siswa menjadi warna tersendiri. Ruang sekolah yang biasanya diisi rutinitas pembelajaran berubah menjadi ruang perjumpaan antara kepedulian, pengetahuan, inspirasi dan kegembiraan. Ada ilmu yang dibagikan, ada cerita tokoh inspiratif yang dituturkan, dan ada senyum anak-anak yang menjadi bahasa paling sederhana tentang arti sebuah kepedulian.

Terima Kasih untuk Guru yang Menjaga Nyala Harapan

Ketua DWP PNL juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada kepala sekolah, dewan guru, tenaga kependidikan, serta seluruh siswa SD Negeri 5 Lhoksukon dan SD Negeri 5 Baktiya yang telah menyambut kehadiran DWP PNL dengan penuh kehangatan.

Secara khusus, apresiasi diberikan kepada para guru yang tetap berada di garis depan pendidikan, mendampingi anak-anak dalam berbagai keadaan, termasuk setelah musibah banjir.

“Guru mungkin tidak selalu dapat melihat ke mana seluruh muridnya akan melangkah. Tetapi dari tangan seorang gurulah, seorang anak pertama kali belajar mengeja masa depan. Guru tidak hanya menulis di papan tulis, tetapi sesungguhnya beliau sedang menulis di dalam kehidupan. Guru mengajarkan huruf dan angka, tetapi sesungguhnya sedang membangun generasi bangsa,” ujarnya.

Nadia juga mengajak seluruh pengurus DWP PNL untuk terus menjaga semangat pengabdian dan menjadikan DWP sebagai organisasi yang kuat dalam kebersamaan, lembut dalam kepedulian, serta nyata dalam memberikan manfaat kepada masyarakat.

Menurutnya, tidak semua persoalan dapat diselesaikan dalam satu kegiatan. Namun setiap orang selalu memiliki pilihan untuk tidak berpaling ketika melihat sesama membutuhkan uluran tangan.

Satu tas dapat membawa harapan. Satu buku dapat membuka cakrawala. Satu Al-Qur'an dapat menuntun kehidupan. Satu mukena dapat menemani sebuah sujud. Satu pelajaran dapat melahirkan cita-cita. Dan satu sentuhan kepedulian dapat tinggal lama dalam ingatan seorang anak.

DWP PNL berharap suatu hari nanti, ketika anak-anak yang ditemui hari ini telah tumbuh dewasa dan mencapai cita-citanya, mereka akan mengingat bahwa pernah ada sebuah hari ketika banyak tangan datang membawa satu pesan sederhana: masa depan mereka berharga dan layak diperjuangkan.

“Ketika kelak Allah memberikan keberhasilan kepada kalian, lakukanlah hal yang sama. Ulurkan tangan kepada mereka yang membutuhkan, bagikan ilmu kepada mereka yang belum mengetahui, dan jadilah alasan bagi orang lain untuk kembali memiliki harapan. Karena kebaikan yang sesungguhnya tidak berhenti pada tangan yang menerima; ia akan terus hidup ketika suatu hari tangan itu kembali memberi,” pesan Nadia.

Melalui peringatan Hari Anak Nasional ini, DWP PNL meneguhkan komitmen untuk terus hadir melalui pendidikan, kepedulian sosial, dan pengabdian kepada masyarakat. Sebab ketika kita menjaga senyum seorang anak hari ini, sesungguhnya kita sedang menjaga harapan Indonesia untuk hari esok. (*)

BFLF Lhokseumawe-Aceh Utara Dukung Bakti TNI AU, Berhasil Himpun 57 Kantong Darah

By On 23:46

BFLF Lhokseumawe-Aceh Utara Dukung Bakti TNI AU, Berhasil Himpun 57 Kantong Darah
BFLF Lhokseumawe-Aceh Utara Dukung Bakti TNI AU, Berhasil Himpun 57 Kantong Darah. Foto: Dok Bflf
LHOKSEUMAWE, ReportNews.id – Blood for Life Foundation (BFLF) Lhokseumawe dan Aceh Utara (Lse'Acut) turut berpartisipasi dalam kegiatan donor darah yang digelar dalam rangka Bakti TNI Angkatan Udara (TNI AU). Kegiatan tersebut diinisiasi oleh SATRAD 102 Lhokseumawe bersama Kipan B Yonko 463 KOPASGAT, bekerja sama dengan Unit Donor Darah (UDD) PMI Kabupaten Aceh Utara, sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama.

Kegiatan yang berlangsung pada hari Kamis (30/7/2026),  mulai pukul 09.00 hingga 12.00 WIB,  itu tidak hanya menghadirkan aksi donor darah, tetapi juga dirangkaikan dengan bazar pasar murah yang diperuntukkan bagi masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi wujud nyata kepedulian sosial sekaligus upaya membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok.

Selama pelaksanaan kegiatan, sebanyak 80 orang mengikuti proses registrasi dan pemeriksaan kesehatan sebagai calon pendonor. Setelah melalui tahapan skrining sesuai standar pelayanan donor darah, sebanyak 57 kantong darah berhasil dikumpulkan dan siap disalurkan kepada pasien yang membutuhkan.

Adapun rincian kantong darah yang berhasil dihimpun terdiri atas 13 kantong golongan darah A, 12 kantong golongan darah B, 30 kantong golongan darah O, dan 2 kantong golongan darah AB.

Sementara itu, sejumlah calon pendonor belum dapat mendonorkan darahnya karena tidak memenuhi persyaratan medis saat proses skrining. Beberapa penyebabnya antara lain kadar hemoglobin (Hb) yang rendah, sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu, serta tekanan darah yang berada di luar batas aman untuk melakukan donor darah.

Keikutsertaan BFLF Lhokseumawe dan Aceh Utara dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen organisasi untuk terus mendukung aksi-aksi kemanusiaan serta memperkuat sinergi dengan UDD PMI Aceh Utara dan berbagai instansi lainnya.

Ketua BFLF Lhokseumawe dan Aceh Utara, Mutia, mengatakan bahwa pihaknya juga menyerahkan bingkisan berupa souvenir gelas kepada para pendonor sebagai bentuk apresiasi. Bingkisan tersebut merupakan tambahan dari paket penghargaan yang selama ini telah disediakan oleh PMI.

"Hari ini kami hadir untuk melanjutkan misi kemanusiaan. BFLF memberikan souvenir berupa gelas sebagai bentuk apresiasi kepada para pendonor. Kami berharap bingkisan sederhana ini dapat mempererat tali persaudaraan sekaligus menjadi penyemangat bagi masyarakat untuk rutin mendonorkan darahnya," ujar Mutia.

Ia berharap masyarakat tidak hanya mendonorkan darah saat ada kegiatan tertentu, tetapi juga secara sukarela datang langsung ke kantor PMI untuk menjadi pendonor rutin, sehingga ketersediaan stok darah dapat terus terjaga.

Mutia juga mengajak seluruh pihak untuk terus mendukung berbagai program kemanusiaan yang dijalankan BFLF agar dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Dalam kesempatan tersebut, Mutia mengungkapkan bahwa pengadaan souvenir pada kegiatan donor darah kali ini didukung melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pema Global Energi (PGE).

"Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan seluruh karyawan PT Pema Global Energi yang setiap tahun konsisten memberikan dukungan terhadap kegiatan donor darah yang kami laksanakan. Semoga kepercayaan ini terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang dan membawa manfaat bagi masyarakat," tutup Mutia. (*)








































Klarifikasi Resmi: SPPG Seumirah Sampaikan Permohonan Maaf dan Langkah Perbaikan Terkait Isu Buah Salak Tidak Layak Konsumsi

By On 18:28

SPPG Seumirah Sampaikan Permohonan Maaf dan Langkah Perbaikan Terkait Isu Buah Salak Tidak Layak Konsumsi
SPPG Seumirah Sampaikan Permohonan Maaf dan Langkah Perbaikan Terkait Isu Buah Salak Tidak Layak Konsumsi
ACEH UTARA, ReportNews.id - Menanggapi pemberitaan yang beredar terkait temuan buah salak dalam kondisi tidak layak konsumsi dalam distribusi program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Seumirah, Kecamatan Nisam Antara, Yayasan Angkasa Jaya Bhakti dan mitra menyampaikan pernyataan resmi, permohonan maaf, serta klarifikasi menyeluruh kepada masyarakat luas, Kamis (30/7/2026).

Dalam surat pernyataan bernomor 005/SPPG-S/VII/2026 yang ditandatangani langsung oleh Kepala SPPG Seumirah, Muhammad Faujil Hajani, S.Pi pada Kamis (30/7/2026), pihak pengelola mengakui kejadian tersebut dan menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan serta kekhawatiran yang timbul di kalangan masyarakat, khususnya para penerima manfaat program.

"Kejadian ditemukannya buah salak yang tidak layak konsumsi tersebut merupakan hal yang tidak kami harapkan sama sekali. Kami mengakui adanya kekhilafan dalam proses pengecekan akhir, dan hal ini menjadi bahan evaluasi mendalam bagi kami untuk segera memperbaiki seluruh sistem pengawasan dan kualitas pelayanan," tegas Muhammad Faujil Hajani dalam pernyataannya.

Pihaknya juga menanggapi terkait berbagai informasi yang berkembang di media sosial dan pemberitaan:

1. Mengklarifikasi bahwa pernyataan yang disampaikan di kolom komentar media sosial sebelumnya merupakan bentuk tanggapan cepat atas kekhawatiran warga, dan kini disusun menjadi pernyataan resmi yang utuh dan terukur.

2. Menjawab pertanyaan terkait standar operasional: Pihak SPPG mengakui masih ada celah yang harus diperbaiki dalam proses penerimaan bahan baku, pemeriksaan kualitas hingga pendistribusian. Pihaknya berkomitmen melakukan perbaikan berkelanjutan, memperketat pengecekan setiap tahapan, serta memastikan peran tim ahli gizi dan petugas pengecekan mutu berjalan lebih ketat sesuai standar yang berlaku.

3. Menyikapi isu koordinasi dengan pihak terkait: SPPG Seumirah menyatakan seluruh dokumen persyaratan operasional termasuk Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sudah dimiliki, dan petugas SPPG selalu melakukan komunikasi dengan pihak puskesmas dan juga dengan keuchik desa yang ikut andil dalam menjaga operasional dapur agar lancar, guna memastikan seluruh operasional berjalan sesuai aturan. KSPPG juga akan memastikan proses penyortiran buah dilakukan secara lebih teliti dan selektif lagi.

Terkait hal itu, pihak pengelola juga menyampaikan permohonan kerja sama kepada seluruh lapisan masyarakat, tokoh masyarakat, dan pihak terkait. Apabila ditemukan adanya bahan pangan yang diduga tidak layak konsumsi atau hal yang kurang berkenan dalam pelayanan, diharapkan dapat mengonfirmasi terlebih dahulu secara langsung kepada pihak SPPG Seumirah.

"Hal ini bukan bermaksud membatasi hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat atau keluhan, melainkan upaya kami untuk segera melakukan pengecekan, mengambil tindakan yang diperlukan, serta memberikan penjelasan dan penyelesaian secara cepat, tepat, dan transparan. Kepercayaan masyarakat adalah hal paling utama bagi kami dalam menjalankan program ini," ujarnya.

Pihak SPPG Seumirah juga menyatakan telah membuka ruang seluas-luasnya bagi media untuk melakukan konfirmasi. (*)







MAA Aceh Utara Lahirkan Pemuda Pelopor dan Duta Adat, Warisan Indatu Bersemi di Tangan Generasi Muda

By On 22:04

MAA
Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Utara menggelar Pelatihan Pembinaan Pemuda Pelopor Adat bertajuk. Foto: Ist
LHOKSEUMAWE, ReportNews.id - Adat tidak cukup hanya dikenang sebagai warisan masa lalu. Ia harus dipelajari, dipraktikkan, dirawat, lalu diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Sebab di dalam adat tersimpan jati diri, tata krama, penghormatan, dan nilai-nilai luhur yang menjadi penuntun kehidupan masyarakat Aceh.

Dengan semangat itulah Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Utara menggelar Pelatihan Pembinaan Pemuda Pelopor Adat bertajuk “Mengawal Warisan Indatu, Menginspirasi Generasi Masa Depan” pada 28–29 Juli 2026 di Aula MAA Kabupaten Aceh Utara, Lhokseumawe.

Sebanyak 27 peserta dari berbagai kecamatan di Kabupaten Aceh Utara mengikuti kegiatan tersebut. Selama dua hari, para peserta diajak menyelami khazanah adat perkawinan Aceh melalui tiga materi utama, yakni Master of Ceremony (MC) dalam Prosesi Adat Perkawinan Aceh, Seumapa dalam Prosesi Adat Perkawinan Aceh, serta Seurah dan Teurimong Linto Baro dalam Prosesi Adat Perkawinan Aceh.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Sekretariat MAA Kabupaten Aceh Utara, Rahmadi, S.E. Pelatihan tersebut menjadi bagian dari ikhtiar MAA Aceh Utara dalam memperkuat regenerasi pelaku adat dengan membuka ruang seluas-luasnya bagi generasi muda untuk mengenal, memahami, mempraktikkan, dan kelak mengambil peran dalam menjaga keberlangsungan adat Aceh di tengah masyarakat.

Narasumber pelatihan berasal dari MAA Kabupaten Aceh Utara, yakni Dr (C). Ir. Muhammad Hatta, SST., MT., CPS., CPPS., CMPS., CCLS., CTRS., CCHS. bersama Pakar Adat Tgk. Banta Chairullah, serta dibantu Tgk. Mawardi, SHI (Penyuluh Agama Islam Kemenag Aceh Utara) dan Tgk. Abdul Hanan (Ketua Forum Imum Mukim Se Aceh Utara) dari Bidang Adat Istiadat MAA Kabupaten Aceh Utara.

Sejumlah tokoh adat Aceh Utara turut hadir memberikan motivasi dan penguatan kepada peserta, di antaranya Mukim Ismail dari Meurah Mulia serta Mukim Ismail dari Matangkuli yang juga Wakil Ketua MAA Kabupaten Aceh Utara. Kehadiran para tokoh adat tersebut mempertemukan pengalaman generasi terdahulu dengan energi generasi muda yang sedang dipersiapkan untuk melanjutkan estafet pelestarian adat.

Pelatihan selama dua hari berlangsung hangat, cair, interaktif, dan penuh keakraban. Materi tidak berhenti pada penjelasan teoritis. Setiap sesi dilanjutkan dengan praktik langsung. Para peserta bergantian tampil menjadi MC dalam prosesi adat perkawinan Aceh, mempraktikkan Seumapa, hingga menjalankan tata cara Seurah dan Teurimong Linto Baro.

Di ruang pelatihan itu, adat tidak sekadar didengar, tetapi diucapkan, diperagakan, dan dirasakan. Peserta aktif bertanya dan berdiskusi, kemudian mencoba sendiri setiap materi. Ketika ada kekeliruan, narasumber memberikan koreksi dan penguatan, lalu peserta kembali tampil dengan kemampuan dan kepercayaan diri yang semakin baik.

Praktik pada setiap materi membuat suasana semakin seru dan hidup. Sesekali tawa kecil peserta pecah di tengah latihan, terutama ketika mereka mencoba mengolah tutur, intonasi, gerak, dan penguasaan prosesi. Namun di balik suasana santai itu tersimpan kesungguhan untuk belajar. Tepuk tangan bergemuruh berkali-kali sepanjang dua hari kegiatan, mengiringi keberanian peserta yang tampil di hadapan rekan-rekannya.

Tidak terasa jarak yang kaku antara narasumber dan peserta. Ruang pelatihan menjelma menjadi ruang belajar bersama, tempat pengalaman bertemu semangat muda, tradisi bersanding dengan kreativitas, serta warisan indatu diperkenalkan kembali dengan cara yang hangat tanpa kehilangan nilai, tata krama, dan marwah adat Aceh.

Dr (C). Ir. Muhammad Hatta mengatakan, regenerasi menjadi salah satu kunci agar adat Aceh tidak kehilangan ruang di tengah derasnya perkembangan zaman. Menurutnya, menjaga adat bukan sekadar mengenang masa lalu, tetapi memastikan nilai-nilai yang diwariskan para indatu tetap hidup, dipahami, dipraktikkan, dan menemukan penerusnya.

“Warisan indatu tidak boleh hanya tersimpan dalam ingatan generasi terdahulu. Ia harus hidup dalam tutur generasi muda, hadir dalam sikap mereka, dan diteruskan melalui keberanian untuk belajar serta mengambil peran. Kita tidak sedang membawa generasi muda kembali ke masa lalu, tetapi membekali mereka dengan akar yang kuat untuk melangkah menuju masa depan,” ujar Koordinator Humas dan Kerjasama Politeknik Negeri Lhokseumawe

Menurut Muhammad Hatta, pembinaan pemuda pelopor adat harus diarahkan pada kemampuan nyata. Generasi muda tidak cukup hanya mengetahui nama dan bentuk sebuah tradisi, tetapi perlu memahami makna, tata cara, serta memiliki keberanian untuk tampil dan mengambil peran langsung di tengah masyarakat.

“Adat akan tetap hidup ketika ada yang mempelajarinya, ada yang mempraktikkannya, dan ada generasi yang dengan bangga meneruskannya. Karena itu, pelatihan ini bukan sekadar mengajarkan bagaimana menjadi MC, ber-Seumapa, atau melaksanakan Seurah dan Teurimong Linto Baro. Lebih dari itu, kita sedang menyiapkan generasi yang kelak berdiri di tengah masyarakat sebagai penjaga marwah adat Aceh,” kata Ketua Bidang Adat Istiadat MAA Aceh Utara.

Tgk. Banta Chairullah menambahkan, kegembiraan yang hadir sepanjang pelatihan menunjukkan bahwa proses pewarisan adat kepada generasi muda dapat dilakukan melalui pendekatan yang menyenangkan, dialogis, dan penuh persaudaraan tanpa mengurangi nilai serta kemuliaan adat itu sendiri.

“Ketika pemuda mulai mencintai adatnya, di sanalah warisan indatu menemukan pewarisnya. Ketika mereka berani berdiri, bertutur, dan mempraktikkannya, di sanalah adat menemukan masa depannya,” tuturnya


Empat Duta Adat MAA Aceh Utara Terpilih

Hari kedua pelatihan menjadi momentum istimewa. Setelah mengikuti rangkaian pembelajaran, diskusi, dan praktik, terpilih empat Duta Adat MAA Kabupaten Aceh Utara, yakni Aulia Al-Arahman, S.Ag., S.Pd., M.Pd., CPS., CMC dari Kecamatan Dewantara; Zaki Munandar dari Kecamatan Lhoksukon; Zulfakri dari Kecamatan Nisam Antara; serta Muhammad Khalilullah dari Kecamatan Tanah Luas.

Terpilihnya para Duta Adat diharapkan tidak berhenti sebagai sebuah predikat, tetapi menjadi amanah untuk terus belajar, meningkatkan kapasitas, memperkenalkan nilai-nilai adat kepada generasi sebaya, serta menjadi penggerak pelestarian adat di kecamatan dan lingkungan masing-masing.

Pada kesempatan yang sama, panitia juga memberikan apresiasi kepada empat Peserta Terbaik Pelatihan Pembinaan Pemuda Pelopor Adat, yakni Aulia Ummul Rahman, Fardi, M. H. Muslem, dan Irfan Hadi.

Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas kesungguhan, keaktifan, keberanian tampil, serta semangat para peserta selama mengikuti rangkaian pelatihan.

Dari Pelatihan Lahir SEUTARA

Pelatihan Pemuda Pelopor Adat kali ini meninggalkan jejak yang lebih jauh dari sekadar berakhirnya sebuah kegiatan. Dari perjumpaan 27 pemuda tersebut lahir Seniman Tradisi Aceh Utara (SEUTARA), sebuah wadah yang menghimpun generasi muda dengan kecintaan dan kepedulian terhadap seni, adat, tradisi, dan kebudayaan Aceh.

Pembentukan SEUTARA sekaligus menjadi langkah konkret agar semangat yang tumbuh selama pelatihan tidak berhenti ketika peserta meninggalkan aula. Organisasi tersebut diharapkan menjadi ruang kaderisasi, kreativitas, kolaborasi, dan pengabdian bagi pemuda dalam menjaga serta mengembangkan khazanah seni dan adat Aceh Utara.

Kepengurusan SEUTARA Periode 2026–2028 ditetapkan melalui Keputusan Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Utara pada 29 Juli 2026 oleh Ketua MAA Kabupaten Aceh Utara, T. Idris Thaib.

Berdasarkan keputusan tersebut, Zulfakri dipercaya sebagai Ketua, didampingi Irfan Hadi sebagai Wakil Ketua. Sementara Aulia Al-Rahman, S.Ag., M.Pd. dipercaya sebagai Sekretaris, Iqbal Murtazza, M.Sos. sebagai Wakil Sekretaris, dan Muhammad Khalilullah sebagai Bendahara.

Lahirnya SEUTARA menjadi salah satu capaian penting dari Pelatihan Pembinaan Pemuda Pelopor Adat. Para pemuda yang sebelumnya datang dari berbagai kecamatan untuk belajar kini dipertemukan dalam satu wadah untuk belajar, berkarya, berkader, dan bergerak bersama menjaga warisan indatu.

SEUTARA diharapkan tidak sekadar menjadi nama organisasi. Lebih dari itu, ia diharapkan menjadi rumah tumbuh bagi generasi baru pelaku seni dan adat Aceh Utara, tempat Seumapa terus bertutur, prosesi adat terus diwariskan, seni tradisi memperoleh ruang untuk berkembang, dan nilai-nilai indatu menemukan penerusnya.

Pelatihan Pembinaan Pemuda Pelopor Adat akhirnya ditutup dengan sebuah optimisme baru oleh Tgk. Ismail Wakil Ketua MAA Aceh Utara. Di tengah perubahan zaman dan derasnya arus modernisasi, adat Aceh akan tetap menemukan ruang untuk tumbuh selama generasi terdahulu bersedia mewariskan dan generasi muda memiliki kemauan untuk belajar, mencintai, serta meneruskannya. (*)

Pemprov Aceh Bantu Kelancaran Serah Terima RSUD Cut Meutia ke Lhokseumawe

By On 16:47

Pemprov Aceh Bantu Kelancaran Serah Terima RSUD Cut Meutia ke Lhokseumawe
Pertemuan di Ruang Rapat Sekda Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, pada Rabu (29 Juli 2026). Foto: Humas Setda Aceh
BANDA ACEH, ReportNews.id - Pemerintah Aceh memfasilitasi peralihan kepemilikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Meutia dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk Pemerintah Kota Lhokseumawe. “Semakin cepat selesai semakin baik, sehingga dapat memaksimalkan pelayanan kesehatan,” kata Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), Rabu (29 Juli 2026).

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan Gubernur Mualem telah mengarahkan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir Syamaun, secepatnya memanggil kedua belah pihak dan menyertakan Kementerian Kesehatan. Sehingga berlangsung pertemuan di Ruang Rapat Sekda Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, pada Rabu (29 Juli 2026).

Menurut Sekda Nasir, sebetulnya peralihan kepemilikan RSUD Cut Meutia ini sudah berlangsung lama, namun belum selesai-selesai. “Saat ini malah menjadi krusial, sebab berdampak pada program revitalisasi dan modernisasi fasilitas kesehatan dari Presiden Prabowo,” kata Sekda Nasir.

Persoalannya, program tersebut hanya diberikan untuk satu RSUD di setiap daerah, sedangkan di Aceh Utara terdapat dua RSUD yaitu RSUD Cut Meutia yang berlokasi di Kota Lhokseumawe, dan RSUD dr. Muchtar Hasbi berada di Lhoksukon, Aceh Utara. “Kondisi seperti ini bisa mengorbankan salah satu RSUD, atau malah dua-duanya nggak mendapatkan bantuan,” kata Nasir.

Karena Kota Lhokseumawe menjadi satu-satunya daerah yang tak ada RSUD di Aceh, maka Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Prof Dr Asnawi Abdullah, menyarankan agar mengalihkan RSUD Cut Meutia ke Pemkot Lhokseumawe.

Jika dialihkan, maka di dua daerah tersebut terdapat dua rumah sakit yang mendapat bantuan Kemenkes.“ Kemenkes leluasa dalam memberi bantuan dan tak repot dalam mengembangkan RSUD di Aceh Utara,” kata Asnawi yang mengikuti rapat tersebut secara daring.

“Sayang sekali, ini sebenarnya untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang lebih baik lagi. Bagaimana caranya agar bantuan-bantuan yang sedang gencar-gencarnya dilakukan Kemenkes bisa sampai ke Lhokseumawe dan Aceh Utara.”

Asnawi mengakui peralihan RSUD Cut Meutia diserahkan kepada Pemkot Lhoksemawe membutuhkan kompensiasi. Sebagai kompensasinya, Kemenkes akan mengembangkan RSUD dr. Muchtar Hasbi dengan lebih baik lagi, terutama berkaitan dengan akreditasinya.

Di tempat yang sama, Asisten II Setkab Aceh Utara, M Nasir, mengatakan Pemkab Aceh Utara tidak keberatan dengan opsi kompensasi yang disampaikan Kemenkes. “Namun Aceh Utara menginginkan agar Kemenkes terlebih dahulu melakukan revitalisasi RSUD dr Muchtar Hasbi, baru kemudian diikuti dengan penyerahan RSUD Cut Meutia ke Pemkot Lhokseumawe,” katanya.

Sedangkan Walikota Lhokseumawe, Dr Sayuti, sangat berharap agar RSUD Cut Meutia beralih kepada Pemkot Lhokseumawe. “Saya ingin memastikan pelayanan kesehatan berjalan dengan baik di Kota Lhokseumawe, jika ada RSUD maka kami bisa memastikannya,” katanya.

Sayuti menyebutkan Lhokseumawe adalah satu-satunya daerah di Aceh yang belum ada RSUD, sementara Aceh Utara memiliki dua RSUD. “Rasanya tidak adil bagi kami. Namun, saat ini adalah momentum yang tepat untuk peralihan RSUD Cut Meutia, di saat Presiden Prabowo sedang menjalankan program revitalisasi pelayanan kesehatan,” katanya.

Menutup rapat, Sekda Nasir mengatakan soal kompensasi yang diinginkan Aceh Utara perlu dicarikan skemanya. “Apakah cukup dengan jaminan dari Pemerintah Aceh dan diketahui oleh Kemenkes. Kalau bisa seperti itu, maka ini segera kita selesaikan,” katanya. Selanjutnya, akan dibahas mekanisme pemberian kompensasi kepada Aceh Utara.(*)

- Jurnalis Armia Ja.mil -

Raih Apresiasi Bunda PAUD Nasional, Bunda PAUD Lhokseumawe Bagikan Praktik Baik pada Penguatan Pokja se-Aceh

By On 19:50

Bunda PAUD Kota Lhokseumawe, Ny. Yulinda Sayuti,
Bunda PAUD Kota Lhokseumawe, Ny. Yulinda Sayuti Foto: Ist
BANDA ACEH, ReportNews.id - Bunda PAUD Kota Lhokseumawe, Ny. Yulinda Sayuti, membagikan praktik baik pelaksanaan program Bunda PAUD Kota Lhokseumawe pada kegiatan Penguatan Kelompok Kerja (Pokja) Bunda PAUD Kabupaten/Kota Tahun 2026 yang berlangsung di Banda Aceh, Selasa (28/7/2026). Kegiatan yang diikuti Bunda PAUD dan Pokja Bunda PAUD dari seluruh kabupaten/kota di Aceh ini menjadi wadah berbagi pengalaman dan inovasi dalam memperkuat layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Kegiatan diawali dengan sambutan Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, S.Pd., M.SP., dan secara resmi dibuka oleh Ketua Pokja Bunda PAUD Aceh, Ny. Mukarramah Fadhlullah. Selama tiga hari, peserta mengikuti berbagai materi strategis, mulai dari implementasi Wajib Belajar 13 Tahun melalui satu tahun pendidikan prasekolah, penguatan kapasitas Pokja Bunda PAUD, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, hingga penyusunan rencana tindak lanjut yang akan diterapkan di masing-masing daerah.

Pada hari kedua kegiatan, Bunda PAUD Kota Lhokseumawe mendapat kesempatan untuk membagikan praktik baik yang telah dijalankan di Kota Lhokseumawe. Kesempatan tersebut diberikan setelah Ny. Yulinda Sayuti berhasil meraih penghargaan Wiyata Darma Madya pada ajang Apresiasi Bunda PAUD Tingkat Nasional Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan inovasi dalam mendukung peningkatan kualitas layanan PAUD.

Dalam pemaparannya, Ny. Yulinda memperkenalkan Program Inovasi WAJAH (Wajib Belajar 13 Tahun Anak Hebat) sebagai salah satu praktik baik yang telah diterapkan di Kota Lhokseumawe. Program tersebut mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung pendidikan anak sejak usia dini melalui penguatan PAUD Holistik Integratif, sosialisasi Wajib Belajar 13 Tahun dan satu tahun prasekolah, layanan kesehatan, literasi keluarga, parenting, hingga upaya pencegahan anak tidak sekolah melalui kolaborasi antara pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat.

Ny. Yulinda Sayuti menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Bunda PAUD Kota Lhokseumawe untuk berbagi praktik baik pada forum tersebut.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Bunda PAUD Aceh beserta Pokja Bunda PAUD Aceh atas dukungan, pendampingan, dan kepercayaan yang telah diberikan kepada Bunda PAUD Kota Lhokseumawe. Kesempatan ini menjadi kehormatan bagi kami untuk berbagi praktik baik yang telah dijalankan, sekaligus saling belajar dan menginspirasi demi kemajuan layanan PAUD di Aceh," ujarnya.

Menurut Ny. Yulinda, keberhasilan yang diraih Kota Lhokseumawe merupakan hasil kolaborasi seluruh pemangku kepentingan yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan anak usia dini.

"Penghargaan yang kami terima adalah hasil kerja bersama. Melalui forum ini, kami berharap praktik baik yang telah dilakukan di Kota Lhokseumawe dapat menjadi referensi bagi daerah lain. Pada saat yang sama, kami juga ingin membawa pulang berbagai pembelajaran dan inovasi dari kabupaten/kota lain untuk terus menyempurnakan layanan PAUD di Kota Lhokseumawe," tuturnya.

Dalam kegiatan tersebut, Ny. Yulinda Sayuti didampingi Ketua Pokja Bunda PAUD Kota Lhokseumawe, Nofayana, ST, M.AP, Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal (PNF) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe, Dahniar, S.Pd.I., M.A. serta jajaran Pokja Bunda PAUD Kota Lhokseumawe.

Melalui forum ini, praktik baik Kota Lhokseumawe diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi kabupaten/kota lain di Aceh dalam memperkuat peran Bunda PAUD dan Pokja Bunda PAUD. Sinergi antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mewujudkan layanan PAUD yang holistik, integratif, inklusif, dan berkualitas, sekaligus mendukung implementasi Wajib Belajar 13 Tahun bagi seluruh anak di Aceh. (*)

Musyawarah Majelis Syura PKS Keluarkan 4 Rekomendasi termasuk soal LGBTQ

By On 18:12

Musyawarah Majelis Syura PKS Keluarkan 4 Rekomendasi termasuk soal LGBTQ
Musyawarah III Majelis Syura PKS hasilkan 4 rekomendasi. (Foto: dok. PKS)
JAKARTA, ReportNews.id - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Musyawarah III Majelis Syura (MMS) yang menghasilkan empat rekomendasi. Adapun salah satu rekomendasi yang disampaikan adalah atensi terkait pemberantasan korupsi, judi online, hingga LGBTQ.

Sidang Majelis Syura PKS digelar pada 25-26 Juli 2026 di kantor Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Sidang MMS III PKS dipimpin oleh Ketua Majelis Syura Mohamad Sohibul Iman dan dihadiri oleh seluruh anggota Majelis Syura representasi seluruh provinsi di Indonesia.

Presiden PKS, Almuzzammil Yusuf, menyampaikan bahwa MMS III PKS menghasilkan empat putusan merespons berbagai dinamika. Di antaranya terkait isu ekonomi, sosial, hingga politik baik di tingkat global maupun nasional.

"PKS mendukung penuh Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto, dalam menerapkan kebijakan ekonomi nasional yang sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Kebijakan ekonomi yang memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Almuzzammil dalam keterangan resminya, Selasa (28/7/2026).

Almuzzammil menerangkan putusan kedua MMS berkaitan dengan pengarusutamaan sumber daya dalam negeri berbasis ekonomi syariah. Pihaknya mendukung kemandirian pendanaan dengan optimalisasi wakaf dan pengembangan industri halal.

"PKS mendorong pemerintah agar segera membangun ekosistem regulasi dan kelembagaan demi meningkatkan kemandirian pendanaan nasional melalui pengarusutamaan sumber daya dalam negeri yang berbasis pada ekonomi syariah seperti optimalisasi wakaf produktif dan pengembangan industri halal," katanya.

Lebih lanjut ia menyampaikan putusan MMS juga menyoroti berbagai permasalahan, seperti korupsi, LGBTQ+, hingga pinjaman online ilegal. Ia menyebut dibutuhkan partisipasi semua pihak untuk menuntaskan permasalahan itu.

"Putusan MMS ketiga adalah keprihatinan PKS atas semakin maraknya praktik korupsi, LGBTQ+, judi online, pinjaman online (pinjol) ilegal, serta penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat kita. PKS mengajak semua elemen bangsa untuk bergandeng tangan memberantas praktik-praktik destruktif tersebut secara tegas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," lanjut Almuzzammil.

Almuzzammil juga menyinggung sikap resmi partai terhadap isu kemanusiaan global. Ia menegaskan hak kemerdekaan rakyat Palestina harus terus disuarakan.

"Sebagai amanat konstitusi UUD NRI Tahun 1945 bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, PKS mendorong pemerintah, parlemen, dan semua komponen bangsa untuk tampil lebih proaktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina, termasuk menghentikan segala bentuk penjajahan dan genosida bangsa Palestina oleh Zionis Israel," imbuhnya.

Sumber: detik.com

Aceh Masuki Fase Rehab-Rekon, Mendagri Tekankan Pentingnya Publikasi

By On 17:43

Aceh Masuki Fase Rehab-Rekon, Mendagri Tekankan Pentingnya Publikasi
Rapat Koordinasi Pengakhiran Masa Transisi Darurat Menuju Pemulihan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Hidrometeorologi di Aceh. Foto: Humas Setda Aceh
BANDA ACEH, ReportNews.id - Fase transisi darurat pemulihan bencana hidrometeorologi Aceh berakhir pada 28 Juli 2026. Kini menuju fase rehabilitasi dan rekonstruksi yang terhitung berlaku mulai 1 Agustus 2026.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menetapkan keputusan tersebut setelah mendapatkan sejumlah masukan. Termasuk hasil rapat Forkopimda Aceh yang dipimpin Gubernur Mualem, pada 23 Juli 2026.

“Berbagai masukan dan rekomendasi menjadi dasar penyempurnaan usulan yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat untuk memasuki fase rehab-rekon,” kata Gubernur Mualem sebagaimana disampaikan Wakil Gubernur Aceh, Fadhullah (Dek Fadh), di Banda Aceh, Selasa (28 Juli 2026).

Wagub Dek Fadh menyampaikan ihwal tersebut saat memimpin Rapat Koordinasi Pengakhiran Masa Transisi Darurat Menuju Pemulihan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Hidrometeorologi di Aceh.

Berlangsung di Ruang Rapat Potensi Daerah (Potda) di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, rapat tersebut juga dihadiri Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang memberi pengarahan.

Didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir Syamaun, Dek Fadh menyatakan optimis dengan pemulihan Aceh dapat terlaksana dengan baik, apalagi sudah tersusun Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nasional senilai Rp58,9 triliun untuk periode 2026–2028.

“Pemerintah Aceh menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri, BNPB, LKPP, serta seluruh Kementerian/Lembaga atas perhatian dan dukungan sejak masa tanggap darurat hingga hari ini,” kata Dek Fadh.

Selanjutnya, Dek Fadh memaparkan data bencana hidrometeorologi di Aceh pada November 2025 yang mendorong ditetapkannya Status Tanggap Darurat mulai 27 November 2025 dan diperpanjang hingga 29 Januari 2026.

Bencana berdampak pada 18 kabupaten/kota, 203 kecamatan, dan 3.046 gampong, dengan lebih dari 2,5 juta jiwa terdampak serta 562 korban meninggal dunia. Sejak itu berbagai penanganan bencana dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak dan kolaborasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh.

Hingga kini, penanganannya yang sudah dilakukan adalah Hunian Sementara telah mencapai 99 persen, Hunian Tetap 2 baru sekitar 4 persen, sementara pemulihan jalan, jembatan, pengendalian sungai, sekolah, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur lainnya masih memerlukan percepatan.

Kendati sudah memasuki fase rehab-rekon, kata Dek Fadh, itu bukan berarti menghentikan penanganan kedaruratan. “Dukungan kepada kabupaten/kota yang masih berpotensi terdampak bencana akan tetap dilaksanakan sesuai kebutuhan,” kata Dek Fadh.

Mendagri mengapresiasi Pemerintah Aceh. Mengenai penetapan fase rehab-rekon, Mendagri menyetujuinya. Namun, kata Mendagri, untuk kabupaten/kota yang belum siap ke fase rehab-rekon juga jangan dipaksakan. “Sebab, kondisi daerah memang berbeda-beda,” katanya.

Prihal anggaran Rp 58,9 Triliun, Mendagri Tito mengintruksikan agar penggunaannya diumumkan secara terbuka kepada publik. “Penggunaannya harus diekspos (dipublikasikan kepada publik),” kata Mendagri.

Mendagri memang memberi tekanan khusus pada arahannya agar seluruh kegiatan penanganan bencana dipublikasikan agar masyarakat tahu. “Jangan diam-diam. Harus diekspos kepada publik, bahwa seluruh anggaran itu untuk pemulihan pascabencana,” kata Menteri Tito. (*)

- Jurnalis Armia Jamil -

Turnamen Bola Voli Piala Ketua KONI Aceh Siap Digelar di Aceh Utara, 16 Tim dari Empat Daerah Ambil Bagian

By On 12:17

Ketua Panitia Pelaksana, Abdul Hafiz. Foto: Foto ReportNews.id
ACEH UTARA, ReportNews.id – Turnamen Bola Voli Piala Ketua KONI Aceh akan mulai bergulir pada 31 Juli 2026,jumat malam sabtu di Desa Tanjong Keude Karing, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara. Kejuaraan bergengsi yang untuk pertama kalinya digelar di Aceh Utara ini dipastikan akan menghadirkan persaingan sengit dengan diikuti 16 tim dari empat kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

Berdasarkan data panitia, Kabupaten Aceh Utara menjadi daerah dengan peserta terbanyak dengan mengirimkan 10 tim, disusul Kota Lhokseumawe sebanyak 4 tim, Kabupaten Bireuen melalui perwakilan Kota Juang 1 tim, serta Kabupaten Aceh Tengah 1 tim.

Ketua Panitia Pelaksana, Abdul Hafiz, mengatakan seluruh persiapan penyelenggaraan turnamen hampir rampung. Mulai dari penataan lapangan pertandingan, area parkir kendaraan, hingga jadwal pertandingan telah diselesaikan dan disebarluaskan kepada seluruh peserta.

"Ini merupakan pertama kalinya Turnamen Bola Voli Piala Ketua KONI Aceh diselenggarakan di Kabupaten Aceh Utara. Alhamdulillah, persiapan sudah hampir selesai. Lapangan, fasilitas parkir, hingga jadwal pertandingan telah kami siapkan," ujar hafiz'

Ia menjelaskan, pada putaran pertama panitia menerapkan sistem semi open, di mana setiap tim wajib menurunkan dua pemain lokal dari wilayah Kecamatan setempat , sementara pemain jemputan dibatasi maksimal empat orang berada dalam Lapangan saat pertandingan, sedangkan posisi libero dibebaskan.

Namun, memasuki babak delapan besar atau putaran kedua, regulasi berubah menjadi open, sehingga seluruh tim diperbolehkan memainkan pemain jemputan tanpa pembatasan.

"Format ini kami terapkan agar turnamen tetap memberikan ruang bagi pemain lokal di awal kompetisi, sekaligus menghadirkan pertandingan yang lebih kompetitif pada fase berikutnya. Kami optimistis turnamen ini akan berlangsung meriah karena menjadi salah satu ajang bola voli paling bergengsi di Aceh," katanya.

Menurut hafiz.sejumlah klub peserta bahkan telah mengamankan sejumlah pemain terbaik dari berbagai daerah di Aceh. Selain itu, beredar informasi bahwa sejumlah pemain yang dikenal sebagai raja tarkam Sumatera Utara juga akan tampil meramaikan kompetisi tersebut.

Panitia menyediakan total hadiah sebesar Rp55 juta plus trophy. Rinciannya, juara pertama memperoleh Rp30 juta, juara kedua Rp20 juta, sedangkan Rp5 juta dialokasikan untuk penghargaan individu dan tim, meliputi kategori pemain terbaik, setter terbaik, libero terbaik, quicker terbaik, serta tim terbaik.

Rencananya, pembukaan turnamen akan dilakukan langsung oleh Ketua KONI Aceh, Saiful Bahri (Pon Yahya). Acara pembukaan juga dijadwalkan dihadiri sejumlah pejabat dari berbagai kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

Hafiz.berharap turnamen ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga mampu melahirkan atlet-atlet bola voli berbakat yang dapat mengharumkan nama Aceh di tingkat nasional.

"Kami berharap turnamen ini berjalan lancar dan sukses sesuai harapan. Lebih dari itu, kami ingin kegiatan ini menjadi wadah pembinaan atlet muda sehingga lahir bibit-bibit pemain bola voli Aceh yang mampu bersaing hingga tingkat nasional," tutupnya. (*)

Mengantar Ayah Menjemput Maut: Potret Buruk Pelayanan dan Hilangnya Empati di RSUZA

By On 10:15

Mengantar Ayah Menjemput Maut: Potret Buruk Pelayanan dan Hilangnya Empati di RSUZA
Foto: Ilustrasi AI
Oleh: Teuku Alfin Aulia (Mahasiswa kedokteran, universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir)

ReportNews.id - Kehilangan orang tua adalah patah hati terbesar dalam hidup.

Namun, menyaksikan orang tua yang kita cintai perlahan meregang nyawa di tengah sistem pelayanan kesehatan yang abai, meninggalkan luka batin yang tidak akan pernah sembuh.

Sebagai seorang mahasiswa kedokteran yang sedang menempuh studi di Mesir, saya dididik bahwa keselamatan pasien dan komunikasi yang transparan adalah pilar utama medis.

Namun, ilmu yang saya pelajari runtuh seketika saat berhadapan dengan realitas buruknya pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainal Abidin (RSUZA) Banda Aceh.

Tempat yang seharusnya menjadi ruang penyembuhan, justru menjadi saksi bisu rangkaian kelalaian yang merenggut nyawa ayah saya.

Harapan Besar, Kepatuhan, dan Buta Informasi

Perjalanan ini bermula dari Lhokseumawe. Ayah saya berangkat menuju Banda Aceh dalam kondisi fisik yang sehat dan mandiri. Tujuan awal kami adalah mengambil rujukan untuk pemasangan ring jantung di RSUZA.

Namun setibanya di sana, pihak rumah sakit menyatakan ring tidak bisa dipasang. Sebagai langkah penanganan lanjutan, dokter menyarankan ayah untuk menjalani operasi bypass jantung.

Mendengar saran tersebut, ayah dengan penuh keyakinan dan semangat untuk sembuh menyetujui tindakan operasi besar tersebut.

Sembari menunggu jadwal operasi dan panggilan konsultasi berikutnya, beliau dipulangkan dengan dibekali obat pengencer darah dosis rutin.

Sebagai pasien yang patuh dan menaruh kepercayaan penuh pada profesi dokter, ayah sangat disiplin mengonsumsi obat-obatan tersebut.

Namun, di sinilah celah fatal dalam komunikasi medis itu dimulai, yakni disaat dokter hanya menyampaikan efek samping obat secara lisan kepada ayah saya pribadi, tanpa mengedukasi atau melibatkan kami pihak keluarga. Kami dilepas pulang dalam keadaan buta informasi.

Beruntung, insting kami bergerak untuk mencari tahu sendiri secara mandiri di internet mengenai bahaya dan risiko obat pengencer darah yang beliau konsumsi.

Isyarat Bahaya (Red Flag) yang Dianggap Angin Lalu

Kekhawatiran kami terbukti. Kondisi fisik ayah merosot tajam pasca-rutin meminum obat tersebut. Beliau terus mengeluhkan rasa lemah yang luar biasa, sebuah gejala ekstrem yang belum pernah beliau rasakan sebelumnya. Berpegang pada rasa percaya bahwa rumah sakit adalah tempat terbaik, kami menyarankan agar ayah dibawa kembali ke RSUZA.

Selama masa perawatan kembali di kamar rawat inap, kakak saya berulang kali berkonsultasi dan memperingatkan tim medis mengenai adanya luka dalam di bagian bawah wajah ayah yang kadang terlihat sangat jelas.

Secara teori medis yang saya pelajari, keluhan lemas ekstrem disertai tanda pendarahan visual pada pasien yang mengonsumsi antikoagulan atau antiplatelet adalah alarm bahaya (red flag) utama yang menandakan risiko pendarahan internal hebat.

Kami mencoba menyuarakan kekhawatiran dari hasil pencarian mandiri kami, namun respons dokter sangat mengecewakan.

Mereka menutup mata, mengabaikan laporan keluarga yang berkali-kali memohon perhatian, dan menganggap gejala klinis luar biasa tersebut sebagai hal biasa yang tidak perlu dikhawatirkan.

Kepulangan dari Mesir Menuju Ruang ICU yang Senyap

Dua malam dirawat tanpa adanya evaluasi mendalam atau penanganan preventif, sikap abai ini harus dibayar mahal. Di dalam kamar rawat inap "tempat yang seharusnya paling aman bagi pasien", ayah mendadak mengalami gejala stroke perdarahan hebat secara tiba-tiba.

Pusat sarafnya terbanjiri darah hingga beliau jatuh koma

Mendengar situasi kritis itu, saya langsung terbang kembali dari Mesir dengan hati yang hancur. Sebagai mahasiswa kedokteran, saya paham betul arti klinis dari "pusat saraf yang terbanjiri darah". Namun, tidak ada buku teks kuliah yang bisa mempersiapkan mental saya saat melangkah masuk ke ruang rawat dan melihat ayah saya sendiri terbaring tak sadarkan diri akibat pembiaran medis.

Saya pulang bukan untuk menyambut kesembuhan ayah setelah operasi, melainkan untuk mendampingi tubuhnya yang terbujur kaku dalam koma selama hampir tiga hari, hingga akhirnya beliau mengembuskan napas terakhirnya.

Pengabaian terhadap gejala awal oleh sejawat senior di rumah sakit itu telah merenggut kesempatan ayah saya untuk bertahan hidup.

Hilangnya Etika dan Kemanusiaan pada Pelayanan Jenazah

Rasa sakit kami sebagai keluarga dan calon dokter semakin tersayat bahkan setelah detak jantung ayah berhenti.

Perlakuan tidak menyenangkan justru terus berlanjut saat kami mengurus proses pemulasaraan jenazah almarhum di RSUZA.

Ketika salah satu anggota keluarga bertanya secara baik-baik mengenai prosedur medis "mengapa bagian tertentu tubuh almarhum harus disumbat kain kassa terlebih dahulu sebelum dimandikan", petugas justru merespons dengan ketus.

Bukannya memberikan edukasi yang menenangkan, mereka justru mengeluarkan ancaman lisan untuk meninggalkan jenazah ayah saya begitu saja jika kami banyak bertanya.

Di mana letak etika, edukasi, dan empati pelayanan publik yang selalu digaungkan dalam sumpah profesi saat menghadapi keluarga yang sedang hancur lebur?

Perjalanan Pulang yang Cedera Martabat

Penghinaan terhadap martabat almarhum dan kedukaan kami berlanjut hingga ke armada ambulans. Awalnya, kami hampir diberikan mobil tanpa AC untuk perjalanan jauh kembali ke Lhokseumawe.

Ironisme dan hilangnya rasa hormat kru ambulans bahkan sudah dimulai sebelum roda mobil berputar.

Sebelum berangkat, sang sopir dengan tidak sensitifnya meminta izin agar di perjalanan nanti boleh berhenti di Sigli untuk makan pagi.

Mendengar permintaan yang mencoreng urgensi kedukaan itu, kami terpaksa mengalah.

Demi menjaga kehormatan jenazah ayah agar perjalanannya tidak terhambat dan terlantar di jalan demi urusan perut sopir, salah satu anggota keluarga kami akhirnya membelikan makanan untuk mereka langsung di rumah sakit sebelum berangkat. Kami yang sedang dirundung duka hebat, justru harus menjamu mereka agar tugas mulia mengantar jenazah ini tidak diulur-ulur.

Namun, pengorbanan dan kebaikan keluarga kami dibalas dengan ketidakpedulian total sepanjang jalan ke Lhokseumawe. Sopir ambulans tampak tertawa-tawa dan merokok di balik tabing pembatas tanpa rasa bersalah. Ia seolah menutup mata dan menutup rasa rikuh bahwa tepat di balik tabing tipis tersebut, kepala almarhum ayah saya menempel sepanjang jalan. Tidak ada rasa hormat, tidak ada privasi, apalagi simpati terhadap keluarga yang sedang menemani jenazah di dalam kabin yang sama.

Catatan Evaluasi untuk RSUZA dan Dunia Kedokteran Kita

Sebagai mahasiswa kedokteran, kejadian ini menampar kesadaran saya sedalam-dalamnya. Edukasi obat (drug counseling) bukan sekadar formalitas yang hanya dilempar kepada pasien tanpa memastikan keluarga memahaminya.

Kelalaian komunikasi, kesombongan profesi yang mengabaikan masukan keluarga, hingga hilangnya rasa empati dari hulu ke hilir bahkan sampai ke petugas pemandian dan sopir ambulans, telah menghancurkan hati kami.

Kami melepaskan kepergian ayah dengan ikhlas sebagai takdir Tuhan. Namun, sebagai calon dokter, saya akan membawa luka ini sebagai pengingat seumur hidup, bahwa di atas semua ilmu medis dan gelar yang dikejar, kemanusiaan, ketelitian, dan empati adalah obat paling utama yang tidak boleh hilang dari seorang dokter dan seluruh ekosistem rumah sakit.

Semoga RSUZA melakukan evaluasi total dari pelayanan medis hingga pelayanan jenazahnya, dan semoga tidak ada keluarga lain di Aceh yang harus mengalami kepedihan serupa. (*)

Kapolda Aceh Turut Berduka atas Meninggalnya Anggota POM TNI dalam Pengejaran Kasus Narkotika

By On 20:07

Kapolda Aceh Sampaikan Duka Mendalam atas Meninggalnya Anggota POM TNI Saat Pengejaran Pelaku Tindak Pidana Narkotika
Kapolda Aceh Sampaikan Duka Mendalam atas Meninggalnya Anggota POM TNI Saat Pengejaran Pelaku Tindak Pidana Narkotika. Foto: Istimewa
BIREUEN, ReportNews.id - Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, melalui Kabid Humas Kombes Pol Joko Krisdiyanto menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya seorang anggota Polisi Militer (POM) TNI Angkatan Darat atas nama Pratu Galuh Nugraha saat membantu polisi menghadang bandar narkoba di depan SPBU Juli, Gampong Cot Meurak, Kabupaten Bireuen, pada Sabtu, 25 Juli 2026.

"Peristiwa ini menjadi duka bagi kita semua. Kami turut berbelasungkawa atas gugurnya anggota POM TNI AD Pratu Galuh Nugraha. Ia telah menunjukkan naluri prajurit penegak hukum yang luar biasa dalam membantu kepolisian saat penangkapan bandar narkoba. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi-Nya, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan," ujar Joko dalam keterangannya, di Mapolres Bireuen, Minggu, 26 Juli 2026.

Ia menjelaskan, peristiwa tersebut bermula dari operasi penangkapan terhadap empat terduga bandar narkoba yang berada di dalam sebuah mobil. Dari operasi itu, satu orang yang diduga merupakan oknum anggota Brimob berhasil diamankan, sementara tiga terduga pelaku lainnya melarikan diri dan hingga kini masih dalam pengejaran petugas.

Dalam proses pengejaran, kata Kapolda, petugas sempat melepaskan tembakan ke arah pelaku. Dalam situasi tersebut, peluru rekoset mengenai seorang warga yang turut membantu proses penangkapan. Korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit, yang belakangan diketahui yang bersangkutan merupakan anggota POM TNI.

"Saat kejadian terdapat empat orang terduga pelaku di dalam mobil. Satu orang yang diduga merupakan anggota Brimob telah berhasil kami amankan, sementara tiga terduga pelaku lainnya melarikan diri dan hingga kini masih dalam pengejaran. Dalam proses pengejaran, petugas sempat melepaskan tembakan ke arah pelaku. Peluru rekoset kemudian mengenai seorang warga yang turut membantu penangkapan, yang kemudian diketahui yang bersangkutan merupakan anggota POM TNI," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Joko mengatakan, sejak kejadian, Kapolda Aceh telah berkoordinasi secara intensif dengan Pangdam IM beserta jajarannya, Danpuspomad serta Danpomdam IM.

Koordinasi tersebut dilakukan untuk menyampaikan fakta-fakta awal, memastikan penanganan terhadap korban, mendukung proses penyidikan, serta menjaga komunikasi dan soliditas antara kedua institusi.

"Atas nama keluarga besar Polda Aceh, dan seluruh jajaran, sekali lagi kami menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum Pratu Galuh Nugraha, serta kepada seluruh jajaran Tentara Nasional Indonesia," ucapnya.

Joko juga mengimbau seluruh masyarakat agar tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, serta tidak menyebarkan informasi, foto, video, maupun narasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

"Apabila masyarakat ada yang mengetahui atau menyaksikan langsung rangkaian peristiwa tersebut, kami mengharapkan kesediaannya untuk memberikan informasi kepada penyidik guna membantu proses pengungkapan perkara," harapnya. (*)

Akhir Masa Transisi Darurat, Pemerintah Aceh Siapkan Penetapan Status Baru

By On 19:33

Transisi Darurat Berakhir, Mualem dan Forkopimda Akan Tetapkan Status Baru
Rapat Forkopimda Membahas Penetapan Status Bencana di Propinsi Aceh. Foto: Humas Setda Aceh  
BANDA ACEH, ReportNews.id - Provinsi Aceh saat ini sedang berada pada titik akhir fase Status Transisi Darurat menuju Pemulihan Pascabencana Hidrometeorologi yang selesai pada 30 Juli 2026.

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), menyatakan penetapan status bencana tersebut baru diputuskan setelah berkoordinasi dengan Forkopimda.

Selain itu, Gubernur Mualem juga akan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.

“Mengenai penetapan status bencana tersebut sebetulnya sempat di bahas dalam rapat Forkopimda (23 Juli 2026),” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Sabtu (25 Juli 2026).

“Ada dua pandangan, yaitu tetap pada status transisi atau lanjut ke rehabilitasi dan rekonstruksi. Dua pandangan itu memiliki konsekuensinya masing-masing dan berdampak pada aktivitas di lapangan.”

Kendati demikian, kata Nurlis, Gubernur Mualem tetap memilih sikap untuk berkoordinasi dengan Forkopimda untuk menentukan statusnya. “Menurut Gubernur, keputusan bersama itu lebih baik,” katanya.

Sebab, kata Nurlis, Gubernur Mualem berpandangan bahwa penyelesaian masalah bencana ini dibutuhkan koordinasi dan kerjasama yang kompak. “Selama ini semua pihak juag terlibat dalam membantu korban bencana,” katanya.

Misalnya tentara (Kodam Iskandar Muda) dan polisi (Polda Aceh) yang selalu hadir menolong korban. “Belum lagi Lembaga Swadaya Masyarakat dan kampus-kampus, termasuk wartawan dan influenzer, bahkan masyarakat juga saling membantu,” katanya.

Gubernur Mualem, kata Nurlis, memberi petunjuk kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M Nasir Syamaun agar melibatkan semua pihak untuk bekerjasama dalam penanganan bencana ini.

Itulah sebabnya, kata Nurlis, Sekda Nasir mewajibkan mengundang pihak-pihak terkait dalam setiap rapat penanganan bencana ini. “Bahkan unsur dari mahasiswa pun diundang untuk mendapat Gambaran yang utuh dalam penanganan bencana,” katanya.

Bahkan, kata Nurlis, Gubernur Mualem juga menginginkan kayu-kayu gelondongan yang hanyut dibawa banjir ke perkampungan diberikan kepada masyarakat korban banjir. “Biar mereka memanfaatkannya sesuai kebutuhannya,” katanya.

Hal itu, kata Nurlis, disampaikan gubernur dalam rapat Forkopimda dan sekaligus meminta pertimbangan hukum pada Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan. “Seluruh peserta rapat Forkopimda setuju dengan keinginan Gubernur Mualem,” kata Nurlis.

Bahkan, Nurlis menembahkan, Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan siap membantu melancarkan harapan Gubernur Mualem.

“Kapolda menyatakan akan mengerahkan personilnya untuk menjaga agar kayu-kayu gelondongan itu tidak dibawa keluar dari lokasi bencana. Hanya boleh diambil oleh masyarakat korban bencana,” kata Nurlis.(*)

- Jurnalis Armia Jamil -

Tarmizi Age: Jangan Biarkan Tambang Aceh Dikuasai Cukong, Rakyat Tidak Boleh Hanya Jadi Penonton

By On 11:15


Tarmizi Age
Inisiator Aceh Goet (Ketua Influencer Mualem-Dek Fad), Tarmizi Age
BANDA ACEH, ReportNews.id - Inisiator Aceh Goet sekaligus Ketua Influencer Mualem–Dek Fad, Tarmizi Age, mendesak Pemerintah Aceh segera melakukan reformasi tata kelola sektor pertambangan agar berpihak kepada masyarakat lokal. Menurutnya, kekayaan sumber daya alam Aceh tidak boleh hanya dinikmati oleh pemodal besar, sementara rakyat tetap hidup dalam kemiskinan.

Pernyataan itu disampaikan Tarmizi menyusul informasi yang beredar mengenai dugaan pengelolaan sejumlah tambang di Aceh oleh pengusaha dari luar daerah.

"Jika benar tambang-tambang di Aceh kini dikelola oleh para cukong dari luar Aceh, maka rakyat hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri. Kekayaan alam Aceh seharusnya menjadi sumber kesejahteraan masyarakat, bukan justru memperlebar ketimpangan," kata Tarmizi di Banda Aceh, Minggu (26/7/2026).

Ia menilai pemerintah harus memastikan setiap kebijakan di sektor pertambangan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Aceh. Menurutnya, regulasi yang tidak berpihak kepada rakyat hanya akan memperpanjang kemiskinan di daerah yang dikenal kaya sumber daya alam tersebut.

"Apa pun bentuk undang-undang dan aturan yang diterbitkan, orientasinya harus menguntungkan Aceh dan rakyatnya. Jangan sampai regulasi justru mempermudah pihak luar menguasai sumber daya alam, sementara masyarakat lokal tidak memperoleh manfaat yang sepadan," ujarnya.

Tarmizi juga meminta Pemerintah Aceh menyusun skema perizinan pertambangan yang lebih sederhana, transparan, dan memiliki kepastian waktu bagi pelaku usaha asal Aceh. Ia mengusulkan agar proses penerbitan izin dapat diselesaikan paling lama dalam 14 hari sepanjang seluruh persyaratan telah dipenuhi.

"Berikan kesempatan kepada putra-putri Aceh untuk mengelola sumber daya alamnya sendiri. Jangan mempersulit rakyat dengan birokrasi yang panjang, tetapi memberi kemudahan kepada pemodal besar," tegasnya.

Menurut Tarmizi, keberpihakan terhadap masyarakat lokal menjadi kunci agar hasil pengelolaan sumber daya alam dapat meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat perekonomian Aceh.

"Jika rakyat Aceh terus dipinggirkan dan para cukong menjadi tumpuan utama pengelolaan tambang, maka cita-cita mewujudkan Aceh yang makmur akan semakin sulit tercapai. Aceh akan maju apabila rakyatnya menjadi pelaku utama pembangunan ekonomi," katanya.

Tarmizi yang pernah bermukim di Denmark itu menegaskan bahwa reformasi tata kelola pertambangan harus menjadi agenda serius pemerintah agar kekayaan alam Aceh benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, tutupnya. (*)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *