Mengulas Persoalan Secara Utuh

Transaksi QRIS Capai Rp1,93 Triliun, BI Lhokseumawe Pacu Ekonomi Digital dan UMKM

By Redaksi On 22:56

Transaksi QRIS Capai Rp1,93 Triliun, BI Lhokseumawe Pacu Ekonomi Digital dan UMKM. Foto: ReportNews.Id

LHOKSEUMAWE, ReportNews.id – Aktivitas ekonomi digital di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Lhokseumawe terus menunjukkan peningkatan.

Perkembangan tersebut tercermin dari semakin luasnya penggunaan QRIS oleh masyarakat dan pelaku usaha, serta bertambahnya jumlah UMKM yang masuk ke ekosistem digital. Kondisi ini menjadi salah satu peluang yang terus didorong Bank Indonesia untuk memperkuat aktivitas ekonomi daerah.

Pada periode Januari–Juni 2026, nominal transaksi QRIS di wilayah kerja KPwBI Lhokseumawe tercatat sebesar Rp1,93 triliun, dengan volume mencapai 24.002.952 transaksi. Sementara itu, jumlah merchant QRIS terus mengalami peningkatan hingga mencapai 136.179 merchant pada Juni 2026. Perkembangan tersebut menunjukkan semakin luasnya akseptasi pembayaran digital di masyarakat dan dunia usaha.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, KPwBI Lhokseumawe optimistis perekonomian Lhokseumawe dan wilayah sekitarnya akan terus tumbuh, dengan digitalisasi ekonomi menjadi salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas aktivitas usaha, meningkatkan efisiensi transaksi, dan membuka akses pasar yang lebih luas bagi UMKM.

Hal tersebut disampaikan Kepala KPwBI Lhokseumawe, Yudo Herlambang, dalam kegiatan Temu Media KPwBI Lhokseumawe bertema “Sinergi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan”, Jumat (14/8).

“Digitalisasi ekonomi terus meningkat. Ini menjadi peluang yang sangat besar bagi daerah, khususnya bagi UMKM. Dengan semakin banyaknya pelaku usaha yang masuk ke ekosistem digital,

kita optimistis aktivitas ekonomi Lhokseumawe dan sekitarnya dapat terus berkembang,” ujar Yudo.

Menurut Yudo, penguatan digitalisasi juga perlu diikuti dengan peningkatan kapasitas pelaku UMKM agar mampu memanfaatkan berbagai kanal digital secara optimal. Digitalisasi tidak hanya berkaitan dengan penggunaan QRIS sebagai sarana pembayaran, tetapi juga membuka peluang bagi UMKM untuk memperluas pemasaran melalui e-commerce dan meningkatkan akses terhadap layanan perbankan serta pembiayaan.

KPwBI Lhokseumawe terus mendorong onboarding UMKM go digital agar pelaku usaha lokal dapat meningkatkan daya saing dan memperluas jangkauan pasar. Sebanyak 8 UMKM di wilayah kerja KPwBI Lhokseumawe telah lolos kurasi untuk mengikuti pameran Karya Kreatif Indonesia (KKI) di Jakarta pada 20–23 Agustus 2026.

Selain mendorong digitalisasi UMKM, KPwBI Lhokseumawe juga terus memperkuat literasi dan pelindungan konsumen. Sepanjang Januari–Juli 2026, telah dilaksanakan 15 kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait Pelindungan Konsumen dan QRIS dengan total peserta sekitar 3.000 orang. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus meminimalkan risiko fraud dan scam dalam transaksi digital.

Pengendalian Inflasi Tetap Menjadi Perhatian

Di tengah peluang pertumbuhan tersebut, Bank Indonesia tetap mencermati berbagai tantangan
yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat, terutama perkembangan inflasi pangan. Berdasarkan pemantauan KPwBI Lhokseumawe, komoditas volatile food, khususnya beras dan aneka cabai, menjadi salah satu perhatian dalam pengendalian inflasi di wilayah kerja.

Pada Juli 2026, beras menjadi salah satu komoditas penyumbang inflasi di Kota Lhokseumawe seiring berangsur menurunnya pasokan gabah di tingkat petani. Sementara itu, aneka cabai turut memberikan tekanan sejalan dengan dimulainya musim tanam di sejumlah daerah sentra produksi.

Untuk mengantisipasi tekanan tersebut, diperlukan penguatan sinergi antardaerah, terutama dengan daerah yang memiliki potensi sebagai sentra produksi pangan. Upaya tersebut diharapkan tidak hanya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan, tetapi juga membuka peluang pengembangan ekonomi dan hilirisasi di daerah.

Pekan QRIS Nasional Dorong Ekonomi Digital

Sebagai bagian dari upaya memperkuat digitalisasi ekonomi sekaligus mendorong aktivitas UMKM, KPwBI Lhokseumawe akan menyelenggarakan rangkaian Pekan QRIS Nasional (PQN) 2026 pada 16–17 Agustus 2026 di Lhokseumawe Convention Hall.

PQN 2026 menghadirkan berbagai kegiatan, antara lain bazar UMKM, pojok QRIS, edukasi, serta berbagai aktivitas yang melibatkan masyarakat dan pelaku usaha. Kegiatan tersebut diharapkan semakin memperluas pemanfaatan QRIS sekaligus membuka ruang bagi UMKM lokal untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat.

Dalam rangkaian PQN 2026 juga dilaksanakan pasar murah sebagai salah satu upaya mendukung pengendalian inflasi dan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan dengan harga yang terjangkau.

Melalui Temu Media, KPwBI Lhokseumawe juga menegaskan pentingnya peran media sebagai bagian dari ekosistem pentahelix dan hexahelix dalam pembangunan ekonomi daerah.

KPwBI Lhokseumawe berharap komunikasi dan sinergi dengan media semakin diperkuat sehingga informasi mengenai perkembangan ekonomi dan kebijakan Bank Indonesia dapat tersampaikan secara akurat, edukatif, dan konstruktif kepada masyarakat.

“Harapan kami, sinergi dengan media semakin erat sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat membangun ekspektasi yang positif, menciptakan kondisi yang kondusif, dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi Lhokseumawe dan wilayah sekitarnya,” sebut Yudo.

Peringati Hari Damai Aceh XXI, Malam Ini Zikir dan Doa Digelar di Masjid Raya Baiturrahman

By Redaksi On 14:52

Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf (Mualem), dan Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah (Dek Fad). Foto: Humas Setda Aceh

BANDA ACEH, ReportNews.id – Zikir dan doa bersama dalam rangka memperingati Hari Damai Aceh XXI Tahun 2026 digelar malam ini, Jumat (14/8/2026), di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Damai Aceh XXI yang dipersiapkan panitia dari Badan Reintegrasi Aceh (BRA). Khusus pelaksanaan zikir dan doa di Masjid Raya Baiturrahman, kegiatan dilaksanakan Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh melalui UPTD Masjid Raya Baiturrahman.

Panitia telah mengundang seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), ASN, serta berbagai elemen masyarakat untuk hadir dalam kegiatan tersebut.

Kepala DSI Aceh, Dr. Misran Fuadi, S.Ag., M.AP., mengatakan persiapan di Masjid Raya Baiturrahman telah dilakukan untuk mendukung kelancaran acara.

“Alhamdulillah, persiapan sudah dilakukan. Insyaallah malam ini kita dapat bersama-sama berzikir dan berdoa. Semoga Allah SWT menjaga Aceh dalam kedamaian dan memberikan keberkahan bagi seluruh masyarakat,” kata Misran.

Rangkaian acara dimulai pukul 18.30 WIB dengan penyambutan jamaah dan tamu undangan. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan Salat Isya berjamaah pada pukul 20.10 WIB.

Usai Salat Isya, jamaah akan mengikuti pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Qur’an, serta sambutan dan arahan Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf. Selanjutnya, Abu Paya Pasi selaku Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman akan menyampaikan tausiah dan memimpin doa.

Puncak acara berlangsung pukul 21.00 hingga 22.00 WIB melalui Zikir Akbar Hari Damai Aceh yang dipimpin Tgk. Jamaluddin Radyid bersama Tim. Kegiatan kemudian ditutup dengan foto bersama dan makan bersama.

Selain kegiatan di Masjid Raya Baiturrahman, Pemerintah Aceh juga mengimbau pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan zikir dan doa pada waktu yang sama di masjid agung masing-masing daerah dengan melibatkan unsur pemerintah, instansi vertikal, dan masyarakat.

Peringatan Hari Damai Aceh XXI menjadi momentum untuk mensyukuri perdamaian yang telah terbangun sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaganya. Pemerintah Aceh berharap momentum tersebut dapat mempererat kebersamaan dan memperkuat doa untuk keamanan, ketenteraman, serta kemajuan Aceh. (*)

Polres Lhokseumawe Musnahkan Ladang Ganja Seluas 4 Hektar

By Redaksi On 14:38

Polres Lhokseumawe Musnahkan Ladang Ganja Seluas 4 Hektare. Foto: Istimewa

ACEH UTARA, ReportNews.id – Polres Lhokseumawe melalui Satuan Reserse Narkoba kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dengan memusnahkan ladang ganja seluas kurang lebih empat hektare di Dusun Alue Ie Mudek, Gampong Teupin Reusep, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Kamis (13/8/2026).

Pemusnahan dilakukan langsung di lokasi dengan cara mencabut tanaman ganja dan selanjutnya membakarnya. Dari lokasi tersebut, petugas menemukan belasan ribu batang tanaman ganja yang tersebar pada sembilan titik.

Kegiatan tersebut turut melibatkan Badan Narkotika Nasional (BNN) Lhokseumawe, Bea Cukai Lhokseumawe serta masyarakat setempat.

Wakapolres Lhokseumawe Kompol Iswahyudi, S.H., CPHR., CBA didampingi Kasat Resnarkoba Polres Lhokseumawe Iptu Arizal, mengatakan pengungkapan ladang ganja tersebut berawal dari penyelidikan dan pengumpulan informasi yang dilakukan personel kepolisian.

“Awalnya petugas melakukan pengintaian dengan mencari informasi, dan hari ini kami berhasil menemukan sembilan titik ladang ganja dengan luas sekitar empat hektare,” ujar Kompol Iswahyudi.

Ia menjelaskan, tanaman ganja yang ditemukan diperkirakan berusia sekitar dua bulan dengan ketinggian mencapai satu hingga dua meter lebih. Berdasarkan kondisi tanaman, sebagian di antaranya diperkirakan sudah mendekati masa panen.

Wakapolres menegaskan bahwa penindakan tersebut merupakan bagian dari upaya Polres Lhokseumawe menindaklanjuti arahan Kapolda Aceh dalam memberantas serta memusnahkan ladang ganja di wilayah hukum Polres Lhokseumawe.

Menurutnya, pola penanaman ganja saat ini semakin berkembang. Para pelaku tidak lagi selalu menanam dalam satu kawasan luas, tetapi cenderung menyebarkan tanaman pada sejumlah titik dengan usia pertumbuhan yang berbeda.

“Para pelaku sekarang tidak lagi menanam ganja dengan luas seperti dulu. Saat ini mereka tidak terkonsentrasi pada satu titik, namun menyebar dengan variasi pertumbuhan masing-masing berbeda,” jelasnya.

Polres Lhokseumawe, lanjutnya, akan terus mengoptimalkan penyelidikan dan berbagai upaya kepolisian untuk menemukan serta memberantas keberadaan ladang ganja yang masih tersembunyi di wilayah hukumnya.

Kompol Iswahyudi juga mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tidak terpengaruh dengan iming-iming keuntungan dari budidaya tanaman ganja.

“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, mencari rezeki dengan menanam ganja bukan solusi. Kalau memiliki hobi bertani, tanamlah palawija atau tanaman produktif lainnya. Jangan karena iming-iming keuntungan besar akhirnya merusak generasi bangsa, khususnya anak Aceh,” tegasnya.

Polres Lhokseumawe menegaskan pemberantasan narkotika tidak hanya dilakukan melalui penindakan terhadap peredaran, tetapi juga dengan memutus sumbernya melalui pengungkapan dan pemusnahan ladang ganja. Kepolisian juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dari ancaman narkotika demi menciptakan generasi muda yang sehat, produktif dan bebas narkoba. (*)

Haji Uma Surati KBRI Antananarivo, Dua Warga Aceh Tamiang Diduga Dijual dan Disiksa di Madagaskar

By Redaksi On 17:29

Haji Uma Desak KBRI Antananarivo Selamatkan Dua Warga Aceh Tamiang Diduga Disiksa di Madagaskar

Haji Uma Desak KBRI Antananarivo Selamatkan Dua Warga Aceh Tamiang Diduga Disiksa dan Dijual di Madagaskar. Foto: Istimewa

JAKARTA, ReportNews.id - Anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma, menyurati Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Antananarivo, Madagaskar, guna meminta perlindungan, pendampingan, serta bantuan pemulangan terhadap dua warga Kabupaten Aceh Tamiang yang diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Rabu (12/8/2026).

Permohonan tersebut disampaikan melalui surat Nomor 137/10.2/B-01/DPDRI/VIII/2026 tertanggal 12 Agustus 2026. Langkah tersebut diambil setelah Haji Uma menerima laporan dari pemerintah kampung dan keluarga terkait keberadaan dua warga Aceh Tamiang yang saat ini berada di Madagaskar.

Dua warga yang dimaksud adalah M. Renza dan Melisa Habib, warga Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang. Berdasarkan informasi yang diterima keluarga, keduanya awalnya ditawari pekerjaan di luar negeri dengan informasi akan bekerja sebagai tenaga packing buah atau pekerjaan di sektor perkebunan.

Namun, dalam perjalanannya, tujuan dan kondisi pekerjaan yang dijalani keduanya diduga tidak sesuai dengan informasi awal yang diterima keluarga.

Istri M. Renza menjelaskan, suaminya bersama seorang sepupunya berangkat dari Indonesia setelah mendapat informasi pekerjaan dari seseorang yang dikenalnya. Pada awalnya, keluarga diberitahu bahwa tujuan perjalanan adalah Australia.

Dalam perjalanan, keduanya kemudian transit di Singapura dan selanjutnya menuju Dubai. Dari Dubai, mereka kembali diberangkatkan menuju Afrika. Namun, menurut keterangan yang disampaikan Renza kepada istrinya, perjalanan tersebut ternyata bukan sekadar transit.

Renza kemudian mengabarkan kepada istrinya bahwa mereka telah diturunkan di sebuah bandara di Madagaskar. Melalui pelacakan lokasi pada telepon seluler, keluarga kemudian mengetahui keberadaan mereka berada di wilayah Antananarivo, Madagaskar.

Setelah berada di Madagaskar, Renza masih dapat berkomunikasi dengan istrinya. Menurut keterangan keluarga, Renza mengaku ditempatkan di sebuah perusahaan yang diduga menjalankan aktivitas penipuan daring atau online scams.

Renza kemudian menyampaikan keinginannya untuk pulang ke Indonesia karena tidak tahan dengan kondisi yang dihadapinya. Namun, menurut keterangan yang diterima istrinya, Renza justru diminta membayar denda sebesar 3.200 dolar AS dengan alasan biaya keberangkatan yang sebelumnya ditanggung sehingga harus diganti apabila ingin meninggalkan pekerjaan tersebut.

Kondisi tersebut kemudian menimbulkan dugaan adanya praktik perdagangan orang atau eksploitasi terhadap para pekerja.

Situasi semakin mengkhawatirkan setelah keluarga memperoleh informasi bahwa Renza dan seorang sepupunya telah diamankan oleh aparat kepolisian di Madagaskar.

Menurut keterangan istri Renza, informasi mengenai penangkapan tersebut diperoleh setelah dirinya berkomunikasi dengan salah seorang rekan yang berada di lokasi yang sama tetapi tidak ikut diamankan. Dari komunikasi tersebut, keluarga juga memperoleh informasi mengenai dugaan adanya kekerasan terhadap sejumlah perempuan yang berada di lokasi tersebut.

Keluarga bahkan menerima informasi bahwa perempuan yang berada dalam lokasi tersebut diduga mengalami pelecehan dan penyiksaan, termasuk disetrum ketika berada dalam tahanan.

Informasi mengenai dugaan penyiksaan tersebut saat ini masih berdasarkan keterangan keluarga dan belum mendapatkan konfirmasi resmi dari aparat penegak hukum Madagaskar maupun KBRI Antananarivo. Karena itu, Haji Uma meminta agar kondisi kedua WNI tersebut segera dipastikan oleh perwakilan RI di Madagaskar.

"Informasi yang disampaikan keluarga sangat mengkhawatirkan, terutama adanya dugaan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap mereka. Karena itu, kami meminta KBRI Antananarivo segera memastikan kondisi kedua warga Aceh Tamiang tersebut, termasuk memastikan apakah mereka dalam keadaan aman dan memperoleh perlindungan hukum," kata Haji Uma.

Sebelumnya, Haji Uma telah menyurati KBRI Antananarivo untuk meminta perlindungan, pendampingan, advokasi apabila diperlukan, serta bantuan pemulangan kedua warga tersebut setelah seluruh proses hukum dan administratif di Madagaskar diselesaikan.

Menanggapi surat tersebut, Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Antananarivo, Lanang Saputro, menyampaikan bahwa KBRI telah menerima informasi yang disampaikan Haji Uma.

Lanang menjelaskan bahwa saat ini pemerintah Madagaskar sedang menangani kasus online scammers dan KBRI Antananarivo akan mengambil langkah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia maupun Madagaskar.

"KBRI Antananarivo akan melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan baik Indonesia maupun Madagaskar. Akan kami koordinasikan dengan pihak-pihak berwenang di Madagaskar," ujar Lanang dalam responsnya kepada Haji Uma.

Lanang juga menjelaskan bahwa dalam setiap penanganan kasus warga negara Indonesia di luar negeri, Perwakilan RI, baik KBRI, KJRI maupun KRI, selalu melakukan komunikasi dan koordinasi secara resmi melalui Kementerian Luar Negeri RI.

Haji Uma mengapresiasi respons KBRI Antananarivo tersebut dan berharap koordinasi dengan pihak berwenang Madagaskar dapat segera memberikan kepastian mengenai kondisi kedua warga Aceh Tamiang.

"Kami mengapresiasi respons KBRI Antananarivo yang segera menindaklanjuti informasi ini. Namun, kami berharap prosesnya dapat dilakukan secara cepat karena ada informasi mengenai dugaan penyiksaan. Keselamatan dan perlindungan kedua WNI ini harus menjadi prioritas," ujar Haji Uma.

Menurut Haji Uma, apabila hasil penelusuran dan penyelidikan nantinya menemukan adanya unsur TPPO, eksploitasi, kekerasan, maupun tindak pidana lainnya, maka seluruh proses hukum harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan hak-hak korban wajib dilindungi.

"Kami meminta agar kedua warga Aceh Tamiang ini jangan sampai menjadi korban untuk kedua kalinya. Mereka harus mendapatkan pendampingan hukum dan perlindungan sebagai warga negara Indonesia. Jika proses hukum di Madagaskar telah selesai, kami berharap pemerintah dapat membantu memulangkan mereka agar segera kembali kepada keluarga," tutup Haji Uma.

Haji Uma menegaskan pihaknya akan terus memantau perkembangan kasus tersebut dan berkoordinasi dengan KBRI Antananarivo, Kementerian Luar Negeri RI, pemerintah daerah, serta keluarga guna memastikan kedua warga Aceh Tamiang memperoleh perlindungan maksimal selama berada di Madagaskar. (*)

Capaian Penurunan Emisi Diakui, Gubernur Mualem Perkuat Tata Kelola Hutan Aceh

By Redaksi On 19:22

Capaian Penurunan Emisi Diakui, Gubernur Mualem Perkuat Tata Kelola Hutan Aceh. Foto: Humas Setda Aceh

JAKARTA, ReportNews.id - Mendapat apresiasi dunia dalam tata kelola hutan Aceh, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) mendorong jajarannya untuk semakin memperkuat perlindungan hutan dan pengelolaannya.

“Kita sangat berterimakasih, dan tentu saja apresiasi ini sebagai wujud dari kinerja tata kelola hutan yang baik di Aceh,” kata Gubernur Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Teuku Kamaruzzaman (Ampon Man), di Banda Aceh, Rabu (12 Agustus 2026).

Pemerintah Aceh, kata Ampon Man, memasuki fase baru dalam penguatan tata kelola hutan dan pembiayaan iklim setelah Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan Yayasan Pesona Tropis Alam Indonesia (PETAI) menandatangani kerja sama pengelolaan dana Results-Based Payment (RBP) REDD+ untuk Aceh.

Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Direktur Yayasan PETAI, Dr. Masrizal Saraan, dengan Joko Tri Haryanto, Direktur Utama BPDLH dan disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, serta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di Jakarta, pada Rabu (12 Agustus 2026).

Dari Pemerintah Aceh hadir Asisten Bidang Perkonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Aceh, Teuku Robby Irza mewakili Gubernur Aceh, didampingi empat Staf Khusus Gubernur Aceh, yaitu Ermiadi Abdulrahman, Dahlan Jamaluddin, Falevi Kirani, dan Syafrizal.

Aceh memperoleh alokasi sekitar Rp27 miliar yang merupakan bagian dari pendanaan RBP REDD+ Indonesia melalui Green Climate Fund (GCF), yang diberikan sebagai pengakuan atas capaian Indonesia dalam menurunkan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

“Pemerintah Aceh menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan pendanaan hibah RBP REDD+ yang menjadi momentum penting bagi penguatan tata kelola dan kelestarian hutan Aceh,” kata Ampon Man.

Dalam skema tersebut, kata Ampon Man, Pemerintah Aceh menjadi penerima manfaat, sementara Yayasan PETAI bertindak sebagai lembaga perantara yang akan memfasilitasi pengelolaan serta implementasi program bersama Pemerintah Aceh dan para pemangku kepentingan di tingkat provinsi maupun tapak.

Pada kesempatan berbeda, Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M Nasir Syamaun, juga mengatakan Pemerintah Aceh tentu mengapresiasi dukungan hibah ini.

“Namun, yang lebih penting adalah memastikan setiap rupiah yang diberikan menghasilkan manfaat nyata bagi kelestarian hutan dan masyarakat Aceh. Kita tidak ingin program ini berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi harus segera diterjemahkan menjadi aksi konkret dan terukur di lapangan,” kata Sekda Nasir.

Sekda Nasir menambahkan, implementasi juga perlu disinergikan dengan agenda rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascabencana, terutama pada kegiatan yang dapat mendukung pemulihan lingkungan, rehabilitasi kawasan hutan dan lahan, penguatan ekonomi masyarakat terdampak, serta pembangunan kembali yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

Itulah sebabnya, Robby Izra menambahkan, Pemerintah Aceh mendorong segera dilaksanakan Kick Off Meeting di Banda Aceh bersama PETAI dan seluruh pemangku kepentingan untuk menyepakati rencana kerja, lokasi, target, indikator keberhasilan, mekanisme pelaksanaan, serta pembagian peran.

Untuk memastikan program berjalan dalam satu kerangka pemerintahan, Gubernur Aceh Muzakir Manaf telah menerbitkan Surat Keputusan Tentang Pembentukan Tim Task Force Pengendalian Gas Rumah Kaca dan Penyelenggaran Nilai Ekonomi Karbon Berbasis Yurisdiksi Aceh.

Task Force tersebut akan menjadi media koordinasi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mengawal pelaksanaan program sekaligus memperkuat kesiapan Aceh menuju pengelolaan REDD+ yang lebih terintegrasi.

“Program ini didesain untuk Aceh. Karena itu keberhasilannya juga bergantung pada keterlibatan seluruh stakeholder termasuk pemerintah kabupaten, masyarakat, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha dan seluruh pihak yang selama ini bekerja menjaga hutan Aceh. PETAI memfasilitasi proses implementasinya, tetapi kepemilikan atas agenda ini harus tetap menjadi milik Aceh,” kata Robby.

Manyampaikan Amanah Gubernur Mualem, Ampon Man mengatakan, Aceh tidak ingin berhenti pada keberhasilan memperoleh pembiayaan RBP. “Aceh ingin menggunakan momentum ini untuk membangun sistem REDD+ yang kredibel, membuktikan kinerja penurunan emisi, melindungi hutan, dan memastikan manfaat ekonomi kembali kepada masyarakat,” katanya. (*)

- Jurnalis Armia Jamil -

Talkshow Peringatan HUT ASEAN Refleksi 59 Tahun dan Langkah Strategis Menuju ASEAN 60 Tahun

By Redaksi On 18:24

Talkshow Peringatan HUT ASEAN Refleksi 59 Tahun dan Langkah Strategis Menuju ASEAN 60 Tahun. Foto: Kemenlu

JAKARTA, ReportNews.id - “Refleksi menjadi modal untuk memastikan arah dan relevansi ASEAN ke depan. Stabilitas ASEAN menjadi fondasi bangunan regional yang tidak terlihat tetapi menentukan seberapa kokoh bangunan ASEAN berdiri”. Pesan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri dalam acara Talkshow Peringatan “HUT ASEAN: Menuju ASEAN 60 Tahun”, yang diselenggarakan oleh Asosiasi Diplomat Indonesia bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN di Ruang Nusantara, Kementerian Luar Negeri, pada Selasa (11/8/2026).

Acara dibuka secara resmi oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, yang dalam sambutannya menyoroti bahwa kredibilitas dan relevansi ASEAN ke depan bergantung pada kemampuan organisasi ini memberikan manfaat nyata bagi kesejahateraan masyarakat di kawasan dengan berpijak pada prinsip menciptakan kawasan yang stabil, sejalan dengan tema peringatan HUT ASEAN tahun 2026: “Navigating Our Future, Together”.

Talkshow menghadirkan pembicara Gita Wirjawan, Menteri Perdagangan periode 2011 - 2014 dan penulis buku “What It Takes: Asia Tenggara – Dari Tepi Menuju Inti Kesadaran Global, yang berbagi pandangan strategis mengenai arah kerja sama ASEAN dalam menghadapi dinamika global.

Acara diihadiri oleh Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir, Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Ina Krisnamurthi, Ketua Asosiasi Diplomat Indonesia Acep Somantri, jajaran Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama serta ASN Kementerian Luar Negeri.

Memasuki hampir enam dekade sejak berdiri pada 8 Agustus 1967, perjalanan ASEAN telah memiliki kisah bagaimana negara-negara Asia Tenggara berhasil membangun kawasan yang damai, stabil, dan semakin terintegrasi. Bagi Indonesia, ASEAN merupakan lingkaran terdekat sekaligus platform strategis dalam memperjuangkan kepentingan nasional, membangun stabilitas kawasan, memperluas kerja sama ekonomi, serta memperkuat posisi Asia Tenggara dalam menghadapi perubahan tatanan global.

“Talkshow akan memberikan banyak insight dan inisiatif yang dapat bermanfaat dan merefleksikan relevansi ASEAN ke depan serta membuka gagasan baru agar ASEAN dapat bergerak ke arah yang maju”, tutur Menlu Sugiono.

Talkshow juga menjadi momentum untuk melihat kedepan, bagaimana ASEAN tetap menjadi jangkar stabilitas kawasan, serta merupakan penegasan komitmen untuk terus memperkuat kapasitas dan wawasan pelaku diplomasi dan politik luar negeri Indonesia dalam memajukan kepentingan Indonesia melalui ASEAN.

Sebagai bentuk apresiasi dan dukungan terhadap literasi diplomasi, 50 pendaftar pertama yang hadir secara langsung menerima buku karya Gita Wirjawan berjudul “What It Takes: Asia Tenggara – Dari Tepi Menuju Inti Kesadaran Global”. Buku ini diharapkan dapat memperkaya wawasan para praktisi hubungan internasional Kementerian Luar Negeri mengenai transformasi Asia Tenggara dalam lanskap geopolitik dan ekonomi global.

Sumber: kemlu.go.id

Pembayaran PPPK di Daerah Dijamin, Pemerintah Siapkan Tiga Skema

By Redaksi On 18:02

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian Foto: kemendagri

JAKARTA, ReportNews.id - Pemerintah menyiapkan tiga skema untuk mendukung pemerintah daerah (Pemda) dalam memenuhi pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pembayaran gaji PPPK tetap terpenuhi dan tidak ada pegawai yang dirumahkan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, skema pertama yang perlu dilakukan Pemda adalah melakukan efisiensi anggaran. Efisiensi tersebut antara lain melalui pengurangan perjalanan dinas, rapat yang tidak diperlukan, serta belanja makanan dan minuman.

Kedua, apabila Pemda memiliki Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum dibayarkan atau mengalami kurang bayar oleh pemerintah pusat, dana tersebut akan dibayarkan untuk membantu menutupi belanja pegawai.

Ketiga, apabila efisiensi telah dilakukan tetapi Pemda masih belum mampu memenuhi belanja pegawai, sementara DBH yang diterima tidak tersedia atau relatif kecil, pemerintah pusat akan memberikan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU).

"Ini saya kira, kebijakan Presiden yang sangat atensi terhadap permasalahan fiskal di daerah-daerah. Terutama untuk membayar biaya yang wajib untuk dibayarkan yaitu belanja pegawai," kata Mendagri kepada awak media usai Rapat Koordinasi Membahas Lanjutan Status PPPK dan ASN Guru, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/8/2026).

Mendagri menjelaskan, persoalan PPPK telah dibahas bersama kementerian terkait, termasuk mengenai status dan pembiayaannya. Hal tersebut menjadi perhatian karena sejumlah Pemda menyampaikan adanya potensi keterbatasan anggaran belanja pegawai, khususnya untuk memenuhi pembayaran gaji PPPK.

"Kita sudah exercise beberapa daerah, kami sudah ketemu dengan Menteri PANRB, kemudian juga dengan Menteri Keuangan. Prinsip kita tidak boleh ada opsi pegawai PPPK ini dirumahkan, apalagi menganggur, ya, harus dibayar gajinya," tuturnya.

Pihaknya melanjutkan, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran DAU Tahun 2026, Penyaluran Kurang Bayar DBH sampai dengan Tahun 2024, dan Penyaluran Dana Treasury Deposit Facility pada Tahun 2026, total tambahan atau dukungan pemerintah pusat kepada daerah mencapai Rp18,9 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp10 triliun di antaranya merupakan DBH yang dibayarkan kepada daerah. Sementara itu, lebih dari Rp8 triliun berasal dari tambahan DAU.

"Jadi totalnya hampir Rp19 triliun, Rp18,9 sekian, Rp19 triliun. Nah, dengan adanya tambahan ini, kita semua berharap ini sudah bisa menyelesaikan permasalahan belanja pegawai, baik PPPK maupun paruh waktu juga, itu dibiayai, dibayar oleh Pemda masing-masing," terangnya.

Sementara itu, khusus untuk guru, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diatur pembagian kewenangan penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) menjadi kewenangan kabupaten/kota. Adapun Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sedangkan pendidikan tinggi menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Khusus terkait tenaga pendidik dan guru, Mendagri menjelaskan, pemerintah pusat dapat mengambil langkah untuk menangani persoalan tersebut. Salah satunya dengan mengalihkan status guru menjadi aparatur sipil negara (ASN) pemerintah pusat, yang kemudian dapat ditempatkan di daerah yang mengalami kekurangan guru sehingga distribusi tenaga pendidik lebih merata.

"Nah, ini sedang lakukan exercise. Tadi juga saya menjelaskan ini pasti akan meringankan pemerintah daerah juga, khususnya dalam mengurangi belanja pegawai," tandasnya.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, dan Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Sumber: kemendagri.go.id

Pascabanjir Padang, Pertamina Patra Niaga Sumbagut Layani Kesehatan Gratis

By Redaksi On 17:27

Pertamina Patra Niaga Sumbagut Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis bagi Korban Banjir Padang. Foto: Dok. PPN

PADANG, ReportNews.id - Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) terus dorong upaya pemulihan pasca bencana alam banjir yang terjadi awal Agustus lalu di Kota Padang dan sekitar. Setelah sebelumnya salurkan paket bantuan sembako, gas, dan kebutuhan ibu dan anak, kali ini Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut laksanakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat terdampak, Rabu (12/8/2026).

Bertempat di Posko Bencana di Kelurahan Kuranji (12/8), Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut melaksanakan kegiatan yang turut dihadiri Sekretaris Lurah Kuranji, Babinsa Kelurahan Kuranji dan Kasi Kesos Kelurahan Kuranji. Lebih kurang 200 orang masyarakat Kelurahan Kuranji mengikuti kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis, mulai dari ibu, anak, lansia, dan warga lainnya di usia produktif. Selain pemeriksaan kesehatan gratis, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut melaksanakan kegiatan Trauma Healing bagi anak-anak Kelurahan Kuranji sebagai bentuk proses pemulihan pasca bencana yang terjadi dan juga memberikan paket bantuan kesehatan dan makanan jadi bagi masyarakat terdampak.

Pemerintah daerah setempat sebagaimana disampaikan Sekretaris Daerah Kelurahan Kuranji, Nurmaini, S.Ap sangat mengapresiasi bantuan dan kegiatan yang telah diberikan Pertamina. "Terimakasih sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Pertamina atas bantuan dan kegiatan pasca bencana yang telah diberikan untuk warga kami di Kelurahan Kuranji. Perhatian ini sangat berarti bagi masyarakat kami, paket bantuan juga langsung terasa manfaatnya bagi warga masyarakat. Alhamdulillah ditambah lagi dengan pemeriksaan kesehatan gratis yang dilaksanakan hari ini sangat membantu pemulihan masyarakat kami. Sekali lagi kami ucapkan terimakasih atas perhatian Pertamina kepada masyarakat kami", ujar Nurmaini.

Pada 3 Agustus 2026 lalu, banjir melanda Kota Padang dan sekitar akibat curah hujan yang tinggi yang menyebabkan debit air meningkat dan mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah pemukiman. Kelurahan Kuranji menjadi lokasi paling terdampak atas bencana yang terjadi.

Terpisah, Fahrougi Andriani Sumampouw selaku Area Manager Communication, Relations & CSR Sumbagut Pertamina Patra Niaga menyampaikan, kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis ini merupakan salah bentuk kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pertamina kepada masyarakat sekitar. "Dengan terselenggaranya kegiatan ini, kita harapkan dapat membantu pemulihan masyarakat dalam proses recovery dan dapat segera beraktivitas normal kembali", ujar Fahrougi.

Selanjutnya Fahrougi menambahkan, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut tegaskan komitmennya untuk selalu hadir di tengah masyarakat. "Kami berharap bantuan yang disalurkan dapat meringankan beban warga terdampak sekaligus memperkuat sinergi dan hubungan baik antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Pertamina hadir tidak hanya sebagai penyedia energi nasional, tetapi juga sebagai mitra sosial yang peduli terhadap kondisi masyarakat dan lingkungan sekitar,” tutup Fahrougi. (*)

Gubernur Mualem Sampaikan Ucapan Selamat atas Pelantikan Teuku Rahmadsyah sebagai Kajati Baru

By Redaksi On 11:46

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem). Foto: Humas Setda Aceh

BANDA ACEH, ReportNews.id - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), mengucapkan selamat atas pelantikan kepada Teuku Rahmadsyah sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh.

“Beliau mendapat amanah yang mulia sebagai penegak hukum. Mari kita sama-sama membangun Aceh,” kata Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Rabu (12 Agustus 2026).

Radmadsyah dilantik oleh Jaksa Agung RI ST Burhanuddin bersama 33 pejabat lainnya di lingkungan Kejaksaan Agung (Kejagung), di Aula Lantai 11 Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Selasa, (11/8/2026).

Rahmadsyah menggantikan Yudi Triadi SH MH yang selanjutnya dipercaya menduduki jabatan sebagai Kepala Pusat Manajemen, Penelusuran dan Perampasan Aset pada Badan Pemulihan Aset.

Gubernur Mualem juga mengucapkan terimakasih kepada Yudi Triadi yang telah mengabdikan diri dalam menegakkan hukum di Aceh.

“Pak Gubernur menilai Pak Yudi sangat baik dalam mengadikan diri sebagai penegak hukum. Juga telah membangun komunikasi yang bagus dengan Pemerintah Aceh. Sehingga Pemerintah Aceh sangat berterimakasih,” kata Nurlis.

Gubernur Mualem juga berkeyakinan Kejati Rahmadsyah akan membawa warna tersendiri dalam memimpin Kejaksaan Tinggi Aceh.

“Menurut Bapak Gubernur, Pak Kajati yang baru yang juga adalah orang Aceh, tentu beliau memiliki karakter ke-Aceh-an yang sangat memahami kearifan lokal Aceh,” kata Nurlis.

Salain itu, Gubernur Mualem juga menyambut baik instruksi Kajagung ST Burhanuddin yang secara khusus menginstruksikan para Kajati untuk membangun sinergi yang solid dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menjaga stabilitas wilayah.

“Pemerintah Aceh menyambut baik sinergi tersebut,” katanya. (*)

- Jurnalis Armia Jamil -

Tinjau Sentra Kerajinan Tenun, Kak Na: Ajak Teman Lestarikan Tenun Aceh

By Redaksi On 19:37

Kak Na Tinjau Sentra Kerajinan Tenun di Bireuen. Foto: Humas Setda Aceh

BIREUEN, ReportNews.id – Memiliki keahlian menenun bukan semata menjadi sebuah peluang ekonomi, tetapi menjadi sarana merawat dan melestarikan adat budaya Aceh, khususnya melestarikan tenun dan songket Aceh.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dekranasda Aceh Marlina Usman, saat meninjau sentra kerajinan tenun Yayasan Seramoe Jumpa binaan Dekranasda Bireuen, di Gampong Cot Keutapang Kecamatan Jumpa, Selasa (11/8/2026) sore.

“Selamat atas keahlian yang adik-adik miliki, ini tentu menjadi sebuah peluang adik-adik semua dalam mendukung perekonomian keluarga dan daerah. Namun di sisi lain, keahlian ini tentu memberi tanggungjawab lain. Yaitu pelestarian tenun dan songket khas Aceh,” ucap Kak Na.

“Karena itu, adik-adik tentu harus mengajak teman sebaya untuk mencintai tenun dan songket Aceh. Ajak mereka, ajari mereka agar lebih banyak generasi muda yang memiliki keahlian ini. Dengan demikian, masyarakat Aceh akan terus melestarikan budaya yang bernilai ekonomi tinggi ini,” sambung Kak Na.

Bersama Ketua Dekranasda Kabupaten Bireuen Sadriah Mukhlis, Kak Na selanjutnya bertolak ke Gampong Gampong Seuleumbah Kecamatan Jumpa untuk meninjau sentra kerajinan kayu jati Pardan Decoration, yang digagas oleh Ari Fonna.

Kak Na mengaku bangga dengan semangat juang Ari dalam menciptakan peluang usaha bernilai ekonomi tinggi serta mampu merekrut belasan tenaga kerja lokal, dengan produk berbagai peralatan dapur serba kayu mulai dari piring, sendok, gelas, cobek, nampan, spatula, kotak tisu serta berbagai kerajinan lainnya.

“Ari adalah salah satu bukti konkret kesuksesan pegiat UMKM. Selain mampu menciptakan usaha baru, Ari juga merekrut tenaga kerja bahkan hingga belasan orang. Keren, luar biasa,” kata Kak Na.

Untuk diketahui bersama, Ari Fonna adalah putra asli kelahiran Kota Juang Bireuen yang mencoba peruntungannya di dunia kerajinan kayu jati. Hanya bermodal tekad dan semangat, Ari menekuni kerajinan ini secara otodidak dan memanfaatkan video tutorial dari media YouTube.

“Saya belajar secara otodidak Bu, saya memanfaatkan YouTube untuk belajar. Alhamdulillah. Dari usaha ini saya bisa merekrut 12 pekerja lokal dan mendapatkan omset sebesar Rp50 juta hingga Rp60 juta per bulan,” ungkap Ari Fonna.

“Keren, karena tekad dan semangat Ari, kini kita memiliki sentra kerajinan kayu jati dengan produk yang sangat baik. Dulu kita hanya melihat kerajinan ini di Pulau Jawa, kini di Aceh sudah ada kerajinan ini,” pungkas Kak Na. (*)

- Jurnalis Armia Jamil -

Warga Lhokseumawe Meninggal di Batam Akibat Sesak Napas, Haji Uma dan Permasa Bantu Pemulangan

By Redaksi On 15:15

Haji Uma dan Permasa Bantu Pemulangan Jenazah Warga Lhokseumawe Meninggal di Batam. Foto: Istimewa

LHOKSEUMAWE, ReportNews.id - Fakrur Rizal (30), asal Menasah Blancrum Kandang, Lhokseumawe, meninggal dunia di Rumah Sakit Embung Fatimah, Kota Batam, pada Minggu, 9/8/2026, pukul 06.30 pagi, akibat mengalami sesak napas.

Almarhum Fakhrur Rizal dibawa ke rumah sakit pada Jumat, 7/8/2026. Setelah dua malam dirawat, almarhum tidak bisa menerima cairan infus lagi karena semakin parah sakitnya.

Almarhum meninggalkan seorang anak perempuan (5), Fathiya Azzahra, dan seorang istri (28), Nadia Tri Amanda. Almarhum Fakhrul Rizal sudah merantau ke Batam selama 9 tahun bersama keluarga dan bekerja sebagai wiraswasta di sana.

Ibu dan keluarga korban sangat terpukul dengan peristiwa tersebut. Sehingga, melalui kepala desa, keluarga melayangkan surat kepada Haji Uma untuk dapat membantu.

Selanjutnya, Haji Uma melakukan koordinasi dengan Ketua Permasa Batam melalui Sekretaris, Pak Zainal. Lalu, tim Permasa bergerak dan akhirnya jenazah bisa tertangani.

Sementara itu, keluarga sangat ingin membawa pulang jenazah ke kampung halaman, namun biayanya sangat tinggi, mencapai Rp15.500.000. Sehingga, biaya tersebut dipenuhi melalui urunan bersama, terdiri dari biaya pesawat dan tiket pesawat anak, ambulans dan cargo, serta pengawetan.

Dari Haji Uma membantu Rp4.250.000, keluarga Rp10.250.000, dan Permasa Rp1.000.000 untuk tiket istri almarhum.

Jenazah almarhum tiba di kediaman pada pukul 04.00 pagi melalui ambulans yang disewa Haji Uma dari Kuala Namu ke kediaman.

Secara khusus, Haji Uma mengucapkan terima kasih kepada Ketua dan Sekum, Bapak Zainal, serta anggota Permasa lainnya yang sudah ikut membantu. Semoga ini bisa menjadi ibadah dan tetap menjalin silaturahmi untuk terus membantu warga perantau.

Haji Uma juga mengucapkan terima kasih kepada LO Lhokseumawe, M Indra Dermawan, yang sudah menfasilitasi komunikasi dengan keluarga.

Semoga almarhum diberikan tempat yang layak di sisi Allah SWT.

Saifullah selaku Abang kandung dari almarhum mengucapkan terima kasih kepada bapak haji Uma serta tim permasa Batam yang telah menfasilitasi pemulangan Almarhum sampai kekampung halaman, "Tutup Pollah" (*)

Masuk Grand Final LCC Empat Pilar MPR-RI, Sekda Nasir: Siswa SMA 2 Banda Aceh Wajib Masuk Karantina

By Redaksi On 15:07

Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir Syamaun, menerima kedatangan 10 siswa SMA 2 Banda Aceh pemenang Lomba Cerdas-Cermat Empat Pilar MPR-RI 2026. Foto: Humas Setda Aceh

BANDA ACEH, ReportNews.id - Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir Syamaun, menerima kedatangan 10 siswa SMA 2 Banda Aceh pemenang Lomba Cerdas-Cermat Empat Pilar MPR-RI 2026 tingkat Provinsi Aceh di ruang rapat Setda Aceh, Banda Aceh, Selasa (11 Agustus 2026). “Selamat ya. Persiapkan diri dengan baik untuk meraih yang terbaik pada tingkat nasional,” kata Sekda Nasir.

Para siswa tersebut adalah Aslan Sagusta Putra, Muhammad Zaghlul Rizky Hasibuan, Fasya Elfariez, Recha Anggreani Fauzan, Misha Fathia, Syalsa Billa Azira T, Selsy Adilla Azira T, Naila, Anjani Sakhi Azaria Syahla, dan Annora Sasikirana. Mereka menuju Grand Final Lomba Cerdas-Cermat Empat Pilar MPR-RI 2026 tingkat nasional bersama 38 SMA lain dari berbagai provinsi di Indonesia.

Para siswa itu datang ke kantor Gubernur Aceh didampingi Kepala Sekolah SMA 2 Banda Aceh, Dr Herlina Dewi, bersama sejumlah guru. Mereka difasilitasi Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, dan Kepala Bidang Pembinaan SMA dan PKLK Dinas Pendidikan Aceh, Syarwan Joni. Hadir juga para dewan juri cerdas-cermat Empat Pilar tingkat Provinsi Aceh, Prof. Dr. Syafrizal Abbas, Dr. M Yasir Putra Utama, dan Dr Nurlis Effendi.

Kepada Dinas Pendidikan Aceh dan Kepala SMA 2 Banda Aceh, Sekda Nasir berpesan agar 10 siswa tersebut dikarantina untuk mempersiapkan diri ke tingkat nasional. “Mereka harus digembleng dan masuk karantina. Carikan tempat yang bagus, sediakan semua kebutuhan mereka. Jangan sampai kelelahan, istirahat yang cukup, dan jangan sakit,” pesan Sekda Nasir.

Sekda Nasir menjamin mempersiapkan anggaran untuk kebutuhan tersebut. “Nanti saya dan Pak Kadis Pendidikan Aceh (Murthalamuddin) yang mencari anggarannya. Jadi soal biaya nggak perlu khawatir dan tak perlu dipikirkan. Biar kami yang sediakan,” katanya.

“Mereka wajib masuk Training Center selama seminggu. Kita punya waktu 10 hari. Selama kompetisi, mereka harus disiapkan. Tidak ada kompetisi tanpa persiapan. Jadi harus disiapkan sehingga kompetitif. Nanti masuk final tingkat nasional, kami datang untuk menyaksikan dan memberi semangat.”

Kadis Pendidikan Aceh Murthalamuddin menyampaikan terimakasihnya kepada Sekda Nasir yang telah memberi apresiasi untuk siswa-siswa SMA 2 Banda Aceh tersebut. “Kami, di Dinas Pendidikan Aceh tentu wajib menjalankan amanah Pak Sekda. Bagaimana pun para siswa ini perlu diberi perhatian yang terbaik agar mereka dapat berkompetisi dengan bagus,” katanya.

Mendapat apresiasi seperti itu, Kepala SMA 2 Banda Aceh Herlina Dewi sangat bersyukur. “Baru kali ini kami mendapat apresiasi seperti ini. Kami akan berusaha keras untuk dapat berkompetisi dengan baik nanti,” katanya. (*)

- Jurnalis Armia Jamil -

Amiruddin Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Sayuti Abubakar

By Redaksi On 13:09

Mahadir Buloh, SH, dari Kantor Pengacara SAP & Partner Law Firm. Foto: Istimewa

LHOKSEUMAWE, ReportNews.id - Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Sayuti Abubakar, SH, MH, melaporkan Amiruddin ke Polres Lhokseumawe terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Dalam perkembangan kasus tersebut, Amiruddin kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik.

Informasi mengenai perkembangan perkara tersebut disampaikan Mahadir Buloh, SH, dari Kantor Pengacara SAP & Partner Law Firm, Senin (10/8/2026) malam.

“Benar, kami telah melaporkan saudara Amiruddin. Berdasarkan perkembangan informasi yang kami terima, yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Mahadir.

Menurut Mahadir, penetapan tersangka tersebut berkaitan dengan laporan dugaan pencemaran nama baik yang diajukan Sayuti Abubakar ke Polres Lhokseumawe.

Ia mengatakan, pihaknya telah menerima dan mempelajari surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan dan penyidikan (SP2HP) dengan Nomor B/342/VIII/RES.1.14/2026/Reskrim.

“Surat dari Polres Lhokseumawe yang menyampaikan bahwa telah dilakukan gelar perkara

Di sisi lain, Mahadir turut menjelaskan perkembangan laporan Amiruddin terhadap Sayuti Abubakar di Polres Metro Jakarta Selatan terkait dugaan penipuan dan penggelapan.

Menurutnya, hingga saat ini Sayuti Abubakar belum menerima panggilan untuk menjalani klarifikasi dari penyidik Polres Metro Jakarta Selatan terkait laporan tersebut.

“Pak Sayuti Abubakar sampai saat ini belum pernah menerima panggilan klarifikasi dari penyidik Polres Jakarta Selatan atas laporan yang dibuat oleh Amiruddin,” kata Mahadir.

Perkara tersebut kini masih menjadi bagian dari proses hukum yang ditangani masing-masing pihak kepolisian sesuai dengan laporan yang telah diajukan. (*)

ReportNews.id

BERITA TERBARU