BERITA TERBARU

Gunakan Teknologi Smart Harvest Frame, Pertamina Latih Kelompok Nelayan Budidaya Ikan di Kanal Medan

By On 11:26

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Inisiasi Smart Harvest Frame untuk Kelompok Nelayan Pesisir di Medan Labuhan, Pertama di Kota Medan : Inovasi Panen Ikan di Kanal
Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Inisiasi Smart Harvest Frame untuk Kelompok Nelayan Pesisir di Medan Labuhan. Foto: ReportNews/HO
MEDAN, ReportNews.id - Sebagai perusahaan industri yang memiliki banyak interaksi dengan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan, Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) melalui Fuel Terminal Medan tegaskan komitmennya dalam pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan atau yang biasa dikenal dengan program Corporate Social Responsibility (CSR).

Komitmen ini salah satunya dibuktikan melalui inisiasi program Smart Harvest Frame (SHF) sebagai inovasi panen ikan di kanal. Sebagai salah satu bentuk implementasi program, Pertamina gelar pelatihan peningkatan kapasitas budidaya perikanan di kanal bagi anggota Kelompok Panesir (Para Nelayan Pesisir). Diselenggarakan pada 12-13 November 2026, bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Kota Medan dan Kelurahan Nelayan Indah, pelatihan dilaksanakan untuk mendorong pemanfaatan kanal sebagai sumber penghidupan yang berkelanjutan bagi warga.

Kelompok Panesir, kelompok budidaya ikan binaan Pertamina di Kelurahan Nelayan Indah, kini memanen ikan di kanal dengan cara yang lebih praktis berkat SHF sebagai alat bantu panen yang terpasang langsung di kanal. Program ini sendiri sudah dirintis Pertamina sejak tahun 2025 melalui program Bibit Indah dan Sentra Mangrove (BISMA). Dengan memanfaatkan kanal di kawasan mangrove sebagai lokasi budidaya, program pemberdayaan masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan aerator yang ditenagai Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk menjaga kualitas air bagi ikan.

Pelatihan dirancang dengan memadukan teori dan praktik terkait teknik budidaya ikan, mulai dari pemilihan benih, pemberian pakan, hingga pemeliharaan ikan. Untuk teori, pelatihan dilaksanakan di kantor KKP Kota Medan dan untuk praktik dilaksanakan di lokasi budidaya perikanan Lingkungan VII Kelurahan Nelayan Indah, Medan Labuhan. Dalam praktik budidaya, dilaksanakan penebaran 18.100 ekor bibit ikan nila dan bandeng ke kanal yang dikelola kelompok dan nantinya akan dipanen dengan dukungan SHF.

Pada pelaksanaan agenda kegiatan, Lurah Nelayan Indah, Citra Defiani, mengapresiasi pendampingan yang dilaksanakan Pertamina melalui kegiatan CSR kepada kelompok. “Kami berharap tim Pertamina dapat terus melaksanakan pelatihan seperti ini. Nilai lebihnya, kita tidak dibiarkan berjalan sendiri, tetapi diperhatikan dan didampingi oleh tim CSR. Karena itu, kita berupaya memanfaatkan kanal sebaik mungkin,” tutur Citra.

Senada dengan Lurah Nelayan Indah, Pertamina Patra Niaga sebagaimana disampaikan Pjs. Area Manager Communication, Relations & CSR Sumbagut, Silvani Maiyestuhariani, menyampaikan kegiatan ini merupakan wujud komitmen Pertamina Patra Niaga dalam memberdayakan masyarakat di sekitar wilayah operasi. Tidak hanya kegiatan insidentil, Pertamina bersama-sama dengan pemerintah setempat dan terkait merancang program pemberdayaan jangka panjang upaya peningkatan taraf hidup masyarakat sekitar.

"Kami berharap ilmu yang diperoleh selama dua hari pelatihan ini dapat langsung diterapkan oleh kelompok, sehingga kanal tidak hanya lebih bersih dan terawat, tetapi juga memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. Kami berkomitmen terus mendampingi kelompok agar budidaya ini berkembang dan berkelanjutan,” ujar Silvani.

Pelaksanaan program ini disambut baik dan dirasakan langsung perubahannya oleh masyarakat Kelurahan Nelayan Indah, yakni Kelompok Panesir. "Sebelum menggunakan SHF, kelompok memanen ikan dengan cara memancing yang memakan waktu lama dan hasilnya terbatas. Budidaya ikan nila di kanal ini baru pertama ada di Kota Medan dan didukung alat SHF. Sekarang, dengan adanya Smart Harvest Frame, panen bisa dilakukan sekali tahap dan hasilnya langsung terkumpul banyak,” ungkap Syahrum, Sekretaris Kelompok Panesir.

Smart Harvest Frame sangat bermanfaat bagi pembudidaya ikan di kanal. SHF hadir sebagai alat untuk mempermudah pemanenan, menghemat tenaga kerja dan waktu panen, mudah dipindahkan, serta mengurangi ikan terluka saat dipanen.

Melalui pelaksanaan inisiasi Smart Harvest Frame dalam program Bibit Indah dan Sentra Mangrove, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut melalui Fuel Terminal Medan terus mendorong kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat agar kanal menjadi ruang yang bersih, produktif, dan bermanfaat bagi warga secara berkelanjutan.

Program ini berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya SDGs 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi melalui pengembangan peluang ekonomi masyarakat, SDGs 14 Ekosistem Lautan melalui pelestarian ekosistem pesisir dan keanekaragaman hayati, serta SDGs 17 tentang Kemitraan untuk Mencapai Tujuan melalui kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat.

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut terus mendorong penerapan teknologi tepat guna dalam pemberdayaan masyarakat, agar budidaya ikan di kanal semakin efisien, produktif, dan memberi manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi warga. Ke depan, perusahaan berkomitmen untuk terus menghadirkan berbagai inisiatif sosial yang memberikan dampak positif dan berkelanjutan di wilayah operasionalnya. (*)

Tanam 2.000 Bibit Mangrove, Pertamina Lanjutkan Program PELITA untuk Pelestarian Pesisir Dumai

By On 05:41

Tanam 2.000 Bibit Mangrove, Pertamina Lanjutkan Program PELITA untuk Pelestarian Pesisir Dumai
Program PELITA Pertamina Lestarikan Pesisir Dumai dan Berdayakan Warga. Foto: ReportNews/ HO
DUMAI, ReportNews.id - Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) melalui Integrated Terminal Dumai tegaskan komitmennya dalam pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan. Komitmen ini salah satunya dibuktikan melalui pelaksanaan program PELITA (Pesisir Lestari) melalui kegiatan penanaman 2.000 bibit mangrove, pengembangan Keramba Jaring Tancap (KJT), serta pemberian bantuan benih biota pesisir berupa lokan, siput bakau, dan kepiting bakau kepada masyarakat di kawasan pesisir Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota. Dilaksanakan pada Selasa (17/11), kegiatan ini turut dihadiri pemerintah daerah dan kelompok masyarakat setempat.

Sudah berjalan selama tiga tahun, program PELITA dilaksanakan sebagai upaya terintegrasi untuk mendukung pemulihan ekosistem mangrove, menjaga keanekaragaman hayati pesisir, sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengelola potensi sumber daya alam secara berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat lingkungan sekaligus peluang pengembangan ekonomi alternatif dari budidaya biota pesisir.

Lurah Rimba Sekampung, Roslaily, menyampaikan apresiasi atas kontribusi Pertamina dalam mendukung pelestarian lingkungan di Kelurahan Rimba Sekampung. "Kami mengucapkan terima kasih kepada Pertamina yang telah melaksanakan kegiatan penanaman mangrove serta penebaran benih kepiting dan biota pesisir lainnya di Kelurahan Rimba Sekampung. Kami berharap kegiatan pelestarian ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, sekaligus membantu mengurangi risiko banjir di wilayah kami. Semoga kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi warga,” ungkap Roslaily.

Pada kesempatan yang sama, Integrated Terminal Manager Dumai, Kevin Kristiantana, menyampaikan bahwa keberlanjutan program menjadi salah satu fokus utama Pertamina dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan masyarakat. "Komitmen Pertamina adalah memastikan program PELITA berjalan secara berkelanjutan dan berkembang menjadi gerakan bersama yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Kami percaya lingkungan yang lestari dan masyarakat yang sejahtera harus berjalan beriringan,” ujar Kevin.

Sungai Dumai masih membutuhkan perhatian serius, mulai dari persoalan sampah, banjir, hingga banjir rob. Terlebih, saat ini terdapat tantangan perubahan iklim yang semakin tidak menentu.

Sebagaimana disampaikan Pertamina Patra Niaga melalui Pjs. Area Manager Comm., Rel & CSR Sumbagut, Silvani Maiyestuhariani, dengan dijalankannya program PELITA diharapkan mampu memberdayakan masyarakat dalam mengelola potensi pesisir sebagai sumber pendapatan alternatif, sekaligus memulihkan ekosistem mangrove, mengurangi abrasi, dan menjaga keanekaragaman hayati di Daerah Aliran Sungai (DAS) Dumai. "Program PELITA yang dilaksanakan melalui Integrated Terminal Dumai sebagai upaya pelestarian ekosistem pesisir semoga dapat terus berkembang menjadi gerakan bersama yang memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat secara berkelanjutan", tutup Silvani.

Melalui Program TJSL PELITA, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut melalui Integrated Terminal Dumai terus mendorong penguatan ekosistem dan pemberdayaan masyarakat pesisir di Dumai. Program ini berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya SDGs 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi melalui pengembangan peluang ekonomi masyarakat, SDGs 14 Ekosistem Lautan melalui pelestarian ekosistem pesisir dan keanekaragaman hayati, serta SDGs 17 tentang Kemitraan untuk Mencapai Tujuan melalui kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Ke depan, perusahaan berkomitmen untuk terus menghadirkan berbagai inisiatif sosial yang memberikan dampak positif dan berkelanjutan di wilayah operasionalnya. (*)

Bunda PAUD Aceh Beri Apresiasi kepada Ny. Yulinda Sayuti, Capaian PAUD Lhokseumawe Dijadikan Teladan

By On 22:57

Bunda PAUD Aceh Puji Kiprah Yulinda Sayuti, Kota Lhokseumawe Jadi Inspirasi Pengembangan PAUD
Bunda PAUD Aceh Puji Kiprah Yulinda Sayuti, Kota Lhokseumawe Jadi Inspirasi Pengembangan PAUD. Foto: Istimewa
BANDA ACEH, ReportNews.id - Kiprah Bunda PAUD Kota Lhokseumawe, Ny. Yulinda Sayuti, dalam mengembangkan pendidikan anak usia dini mendapat apresiasi dari Bunda PAUD Aceh, Ny. Marlina Muzakir.

Apresiasi tersebut disampaikan dalam pembukaan kegiatan Apresiasi Bunda PAUD Gampong dan Bunda PAUD Kecamatan se-Provinsi Aceh Tahun 2026 di Hotel Rasamala, Banda Aceh, Kamis (19/11/2026). Kegiatan itu turut dihadiri Ketua Pokja Bunda PAUD Aceh, Ny. Mukarramah Fadhlullah, serta para Bunda PAUD kabupaten/kota se-Aceh.

Dalam sambutannya, Ny. Marlina Muzakir mengapresiasi berbagai capaian Bunda PAUD Kota Lhokseumawe, di antaranya penghargaan Wiyata Darma Madya tingkat nasional yang diraih Ny. Yulinda Sayuti dan Juara I Apresiasi Bunda PAUD dan Pokja Bunda PAUD Tingkat Provinsi Aceh Tahun 2025 yang diraih Pokja Bunda PAUD Kota Lhokseumawe.

Ia juga berpesan agar seluruh Bunda PAUD terus menjaga semangat, bekerja dengan penuh dedikasi, serta menghadirkan inovasi dalam mendukung pendidikan anak usia dini. Kiprah Lhokseumawe, menurutnya, diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam mengembangkan layanan PAUD berkualitas.

Sementara itu, Bunda PAUD Kota Lhokseumawe, Ny. Yulinda Sayuti, menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan Bunda PAUD Aceh. Ia menyebut berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak yang selama ini mendukung pengembangan PAUD di Kota Lhokseumawe.

“Capaian ini bukan semata-mata hasil kerja individu, tetapi merupakan buah dari kolaborasi dan komitmen bersama. Kami berharap praktik baik yang telah dibangun dapat terus dikembangkan dan menjadi inspirasi bagi daerah lain,” ujar Yulinda.

Pada ajang apresiasi tahun ini, Kota Lhokseumawe mengirimkan dua perwakilan, yakni Bunda PAUD Gampong Kota Lhokseumawe, Maryana, dan Bunda PAUD Kecamatan Blang Mangat, Ny. Fauza Aulia Rahmi, S.Pd.I., M.Pd., Gr. Keduanya akan mengikuti penilaian dan bersaing dengan perwakilan Bunda PAUD dari 22 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Aceh.

Sebelumnya, kedua perwakilan tersebut telah melalui proses seleksi tingkat Kota Lhokseumawe yang melibatkan Bunda PAUD dari empat kecamatan dan 68 gampong. Penilaian meliputi aspek kepemimpinan, dukungan terhadap Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah, serta pelaksanaan PAUD Holistik Integratif (PAUD HI).

Yulinda berharap keikutsertaan kedua perwakilan tersebut dapat menjadi motivasi bagi Bunda PAUD lainnya untuk terus berkontribusi dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan anak usia dini.

“Kami ingin Bunda PAUD terus hadir dan mengambil peran nyata dalam memastikan anak-anak mendapatkan layanan pendidikan, pengasuhan, kesehatan, dan perlindungan yang baik sejak usia dini. Dengan kolaborasi yang kuat, kita dapat memberikan kesempatan terbaik bagi setiap anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal,” tambahnya. (*)

Upaya Kasasi RS PMI Aceh Utara Kandas, YLBH CaKRA Kawal Pelaksanaan Eksekusi Hak PT Peugot Konstruksi

By On 18:39

Kuasa Hukum Penggugat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Keadilan Rakyat Aceh (YLBH CaKRA), Munawir, SH,
Kuasa Hukum Penggugat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Keadilan Rakyat Aceh (YLBH CaKRA), Munawir, SH, dan Ketua CaKRA, Fakhrurrazi, SH. Foto: Istimewa
LHOKSEUMAWE, ReportNews.id - Upaya hukum kasasi yang ditempuh pihak Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Aceh Utara cq. Direktur Rumah Sakit PMI Aceh Utara kandas di tingkat Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia. Dalam perkara kasasi bernomor 4989 K/PDT/2026 yang diputus pada Jumat, 13 November 2026, majelis hakim menjatuhkan amar "Tolak Perbaikan", sehingga mengukuhkan kemenangan PT. Peugot Konstruksi dari tingkat pertama hingga banding.

Kuasa Hukum Penggugat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Keadilan Rakyat Aceh (YLBH CaKRA), Munawir, SH, menyatakan bahwa putusan ini menjadi penegasan hukum atas wanprestasi yang dilakukan pihak RS PMI Aceh Utara terkait sisa kewajiban pekerjaan rehabilitasi gedung tahun 2018 dan dana talangan yang telah diberikan kliennya.

"Dengan kandasnya upaya kasasi pihak Tergugat pada 13 November 2026 lalu, seluruh rangkaian pengujian hukum dari Pengadilan Negeri Lhokseumawe hingga Mahkamah Agung telah menegaskan kewajiban hukum Tergugat untuk memenuhi hak-hak klien kami," tegas Munawir.

Sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 10/Pdt.G/2025/PN Lsm tanggal 10 Maret 2026 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 40/PDT/2026/PT BNA tanggal 2 Juni 2026, Tergugat dinyatakan terbukti melakukan wanprestasi dan dihukum membayar kerugian materiil sebesar Rp1.688.454.000,00 ditambah bunga moratoir 6 persen per tahun selama empat tahun sebesar Rp405.228.960,00, serta biaya perkara.

Munawir, SH menambahkan, majelis hakim juga telah menegaskan prinsip keberlangsungan badan hukum (continuity of legal entity), sehingga pergantian direktur maupun kerja sama pengelolaan manajemen dengan pihak ketiga tidak dapat dijadikan alasan untuk melepaskan diri dari tanggung jawab utang piutang yang telah timbul sebelumnya

Pasca-putusan kasasi ini, Advokat YLBH CaKRA memastikan akan segera menempuh langkah koordinasi dan permohonan pelaksanaan eksekusi sesuai ketentuan hukum acara perdata setelah salinan resmi putusan kasasi diterima secara utuh. (*)

Penuhi Kebutuhan Masyarakat, Pertamina Tambah Pasokan BBM dan Salurkan Ribuan Tabung LPG di Aceh Tengah

By On 17:37

2. Penuhi Kebutuhan Masyarakat, Pertamina Tambah Pasokan BBM dan Salurkan Ribuan Tabung LPG di Aceh Tengah
Warga antril beli gas LPG 3 Kg. Foto: ReportNews/HO
ACEH TENGAH, ReportNews.id - Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut melalui Sales Area Retail Aceh memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah tetap terjaga, baik untuk produk BBM maupun LPG. Sebagai langkah antisipasi terhadap potensi cuaca buruk dan peningkatan kebutuhan masyarakat, Pertamina melakukan penambahan pasokan BBM hingga 36% dibandingkan penyaluran normal harian.

Sementara itu untuk LPG, Pertamina menambah pasokan sebanyak 2.240 tabung di Kabupaten Aceh Tengah. Sebagai mitigasi tambahan, Pertamina juga melaksanakan operasi pasar LPG 3 kg bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 19 dan 20 November 2026.

Untuk memastikan kebutuhan BBM masyarakat tetap terpenuhi, Pertamina Patra Niaga terus memantau kondisi pasokan dan penyaluran di wilayah Aceh Tengah. Saat ini, stok BBM dalam kondisi cukup dan penyaluran tetap berjalan. Pertamina juga melakukan penambahan pasokan sebagai langkah antisipatif terhadap potensi cuaca buruk yang dapat memengaruhi kelancaran distribusi energi.

Di sisi lain, untuk LPG 3 kg, Pertamina mencermati adanya peningkatan kebutuhan di wilayah Aceh Tengah yang turut dipengaruhi oleh aktivitas masyarakat memasuki masa panen kopi. Kondisi tersebut mendorong meningkatnya aktivitas dan kebutuhan energi masyarakat dalam menunjang kegiatan sehari-hari. Atas dasar kebutuhan ini, Pertamina kemudian melaksanakan penambahan pasokan LPG di Kabupaten Aceh Tengah.

Untuk kegiatan operasi pasar, Pertamina Patra Niaga bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menggelar operasi pasar selama dua hari di dua lokasi berbeda. Pada Kamis (19/11), kegiatan dilaksanakan di Pasar Inpres Bale Atu Kecamatan Lut Tawar, sedangkan pada Jumat (20/11) dijadwalkan berlangsung di Terminal Lama Kecamatan Bebesen. Masing-masing kegiatan dengan alokasi penyaluran sebanyak 560 tabung LPG 3 kg per hari dengan harga Rp20.000 per tabung. Kegiatan ini turut melibatkan tim dari Dinas Perekonomian Kabupaten Aceh Tengah serta mendapat pengamanan dari personel Polres Aceh Tengah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat.

Pjs. Area Manager Communication, Relations & CSR Regional Sumbagut, Silvani Maiyestuhariani, menyampaikan bahwa Pertamina Patra Niaga terus melakukan langkah antisipatif untuk menjaga ketersediaan energi sekaligus memastikan masyarakat dapat mengakses BBM dan LPG sesuai kebutuhan.

“Kami memastikan stok BBM di wilayah Aceh Tengah dalam kondisi cukup. Bahkan, seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat, penyaluran BBM telah ditingkatkan sekitar 36% dibandingkan kondisi normal dan kami terus menambah pasokan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi cuaca buruk. 

Untuk LPG 3 kg, kami juga melakukan penambahan penyaluran hingga 2.240 tabung serta bersinergi dengan pemerintah daerah melalui pelaksanaan operasi pasar guna memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, khususnya di tengah meningkatnya kebutuhan pada masa panen kopi. Kami mengimbau masyarakat agar tetap tenang, melakukan pembelian sesuai kebutuhan, dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan,” ujar Silvani.

Pertamina Patra Niaga juga terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan aparat terkait untuk memperkuat pengawasan distribusi serta menertibkan potensi penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi sebagai bentuk upaya bersama dalam menjaga penyaluran energi tetap tertib dan tepat sasaran.

Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk terus menjaga keandalan pasokan dan kelancaran distribusi energi bagi masyarakat. Pertamina mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian BBM maupun LPG secara berlebihan. Masyarakat diharapkan melakukan pembelian sesuai kebutuhan agar ketersediaan energi tetap terjaga dan dapat dinikmati secara merata. Khusus LPG 3 kg, masyarakat juga diimbau untuk melakukan pembelian sesuai peruntukan melalui pangkalan resmi. (*)







 ‎Kodaeral I Musnahkan 20,07 Kilogram Sabu, Hasil Operasi QRT Lanal Lhokseumawe

By On 17:26

‎Kodaeral I Musnahkan 20,07 Kilogram Sabu, Hasil Operasi QRT Lanal Lhokseumawe
 ‎Kodaeral I Musnahkan 20,07 Kilogram Sabu, Hasil Operasi QRT Lanal Lhokseumawe. Foto: Ist
ACEH UTARA, ReportNews.id - Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) I memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 20,07 kilogram hasil temuan tim Quick Response Team (QRT) Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Lhokseumawe. Pemusnahan tersebut dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan press conference di Lapangan Markas Komando Kodaeral I, Belawan, Sumatera Utara, Jumat (20/11/2026).

‎Kegiatan tersebut dipimpin langsung Panglima Komando Armada Republik Indonesia (Pangkoarmada RI) Laksdya TNI Dr. Denih Hendrata, S.E., M.M., CHRMP., Pangkoarmada RI dan turut dihadiri sejumlah pejabat TNI AL. Komandan Lanal Lhokseumawe, Kolonel Laut (P) Akhbar Faisal Harahap, S.E., M.Tr.Opsla., M.M., C.T.M.P., juga hadir dalam kegiatan tersebut sebagai bagian dari jajaran pelaksana operasi pengamanan wilayah pesisir Aceh Wilayah kerja Lanal Lhokseumawe.

‎Pengungkapan 20,07 kilogram sabu itu berawal dari operasi terpadu tim QRT Lanal Lhokseumawe di kawasan pesisir Kuala Raja Muda, Kabupaten Aceh Tamiang. Dalam pelaksanaan operasi, tim melakukan pengejaran terhadap pihak yang diduga terlibat dalam aktivitas mencurigakan. Namun, saat petugas melakukan pengejaran, orang yang diburu berhasil melarikan diri dan meninggalkan barang-barang di lokasi.

‎Saat melakukan penyisiran di lapangan, personel menemukan satu unit sepeda motor jenis Honda Supra X dan sebuah karung yang ditinggalkan begitu saja. Kecurigaan petugas kemudian mengarah pada isi karung tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu yang dikemas secara rapi dalam sejumlah bungkusan. Dari hasil pengamanan dan pemeriksaan, barang bukti tersebut diketahui berjumlah 20 paket dengan berat keseluruhan mencapai 20,07 kilogram.

‎Temuan tersebut menjadi salah satu bukti penting keberhasilan operasi pengamanan pesisir yang dilaksanakan jajaran Lanal Lhokseumawe di bawah koordinasi Kodaeral I. Respons cepat, ketelitian personel dalam menyisir lokasi, serta kesigapan mengamankan barang yang ditinggalkan menjadi bagian penting dalam menggagalkan potensi peredaran narkotika melalui jalur pesisir Aceh.

‎Pemusnahan barang bukti di Makodaeral I sekaligus menegaskan komitmen TNI Angkatan Laut dalam mendukung pemberantasan narkotika dan mencegah wilayah perairan maupun pesisir Indonesia dimanfaatkan sebagai jalur penyelundupan barang terlarang. Langkah tersebut juga menjadi bentuk pertanggungjawaban atas hasil penindakan sekaligus memastikan barang bukti tidak kembali disalahgunakan.

‎Melalui kegiatan ini, Kodaeral I menegaskan penguatan pengawasan maritim dan sinergi antarsatuan akan terus dilakukan untuk menghadapi berbagai ancaman kejahatan di laut. Keberhasilan QRT Lanal Lhokseumawe mengamankan 20,07 kilogram sabu menjadi pengingat bahwa pengawasan wilayah pesisir membutuhkan kesiapsiagaan dan tindakan terukur. Laut Aceh bukan jalur bebas bagi kejahatan, sementara upaya melindungi masyarakat dari ancaman narkotika merupakan bagian dari pengabdian TNI AL kepada bangsa dan negara. (*)

‎

Tarmizi Age: Banjir Meluas di Aceh Butuh Pembangunan Jangka Panjang Tahan Bencana

By On 13:28

Tarmizi Age
Tarmizi Age. Foto: ReportNews/HO
BANDA ACEH, ReportNews.id – Mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Denmark, Tarmizi Age, menyebut kondisi banjir yang melanda hampir seluruh wilayah Aceh sebagai situasi Darurat Alam. Menurutnya, bencana banjir yang terjadi secara meluas tidak lagi bisa dipandang sebagai persoalan musiman, tetapi harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk mengevaluasi arah pembangunan Aceh.

Tarmizi Age, yang juga merupakan Inisiator Aceh Goet, Ketua Influencer Mualem-Dek Fad, serta mantan Ketua KMPD Eropa, menyampaikan hal tersebut pada Kamis (19/11/2026).

Ia menyebutkan, sedikitnya 21 kabupaten/kota di Aceh terdampak banjir, mulai dari Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, Kota Langsa, Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Bireuen, Pidie Jaya, Pidie, Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Kota Subulussalam, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Jaya hingga Kabupaten Simeulue.

Menurut Tarmizi, banjir memang kerap dipicu curah hujan tinggi dan luapan sungai. Namun, dampaknya semakin parah akibat persoalan lingkungan, seperti alih fungsi lahan, penebangan hutan, pendangkalan sungai, buruknya sistem drainase, serta penyempitan saluran air.

"Ketika banjir terjadi di mana-mana, rumah warga terendam, akses transportasi terputus, listrik padam, jaringan komunikasi terganggu, hingga masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih dan kebutuhan pangan, maka ini harus dilihat sebagai keadaan darurat yang membutuhkan penanganan serius," ujarnya.

Ia menjelaskan, banjir bukan hanya persoalan genangan air. Bencana tersebut dapat mengancam keselamatan jiwa, merusak rumah dan infrastruktur, menghilangkan harta benda, memicu penyakit, serta mengganggu aktivitas pendidikan dan perekonomian masyarakat.

Karena itu, pemerintah harus memastikan penanganan darurat berjalan cepat, mulai dari evakuasi warga, distribusi bantuan, pelayanan kesehatan, penyediaan air bersih, hingga pemulihan infrastruktur. Koordinasi lintas sektor, termasuk dukungan berbagai pihak dan lembaga internasional apabila diperlukan, juga menjadi penting.

Tarmizi Age turut menyoroti perlunya perubahan mendasar dalam pola pembangunan Aceh. Menurutnya, pemerintah perlu menyusun blueprint atau cetak biru pembangunan Aceh yang mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung lingkungan, tata ruang, serta keselamatan masyarakat.

"Sudah saatnya Aceh memiliki peta jalan pembangunan baru. Jangan sampai pembangunan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, tetapi mengabaikan keselamatan lingkungan dan kehidupan masyarakat. Pembangunan harus mampu melindungi rakyat dari ancaman bencana," katanya.

Ia menilai, cetak biru pembangunan tersebut harus menjadi pedoman utama dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan daerah. Dengan demikian, setiap kebijakan pembangunan harus mempertimbangkan ancaman banjir, tanah longsor, kerusakan hutan, serta berbagai risiko bencana hidrometeorologi lainnya.

Tarmizi Age juga mengingatkan bahwa dampak bencana yang berulang dapat memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat. Jika tidak ditangani secara serius, jumlah penduduk miskin berpotensi meningkat, pendapatan masyarakat menurun, aktivitas ekonomi melemah, dan kualitas hidup masyarakat semakin tertekan.

"Bayangkan jika kondisi seperti ini terus berulang. Rakyat akan terus dihantui listrik padam, jaringan internet terputus, air bersih tidak tersedia, anak-anak tidak bisa bersekolah, dan aktivitas ekonomi berhenti. Ini bukan sekadar persoalan banjir, tetapi menyangkut masa depan kehidupan masyarakat Aceh," ungkapnya.

Ia juga mengingatkan bahwa Pemerintah Aceh telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh Tahun 2026, yang berlaku mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027.

Status tersebut mencakup instruksi pemantauan selama 24 jam bagi Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan pemangku kepentingan terkait, koordinasi lintas sektor, serta kesiapan sumber daya manusia.

Sejumlah instansi, seperti Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Dinas Pengairan, juga diminta menyiagakan armada dan peralatan pendukung, termasuk alat berat.

Bagi Tarmizi Age penetapan status siaga tersebut harus diikuti langkah konkret dan kebijakan jangka panjang. Ia menilai, pengalaman bencana yang terus berulang sejak 2025 seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola lingkungan dan pembangunan Aceh.

"Jangan sampai kita hanya sibuk menangani banjir setiap tahun, tetapi tidak pernah serius membenahi penyebabnya. Aceh membutuhkan pembangunan yang berpihak kepada keselamatan rakyat, bukan pembangunan yang justru membuat masyarakat semakin rentan terhadap bencana," tutup Tarmizi Age. (*)

Terpilih Secara Aklamasi, Herik Kurniawan Kembali Pimpin IJTI Periode 2026–2031

By On 10:41

Terpilih Secara Aklamasi, Herik Kurniawan Kembali Pimpin IJTI Periode 2026–2031
Herik Kurniawan, Ketua Umum IJTI Pusat. Foto: ReportNews
DEPOK, ReportNews.id - Gemuruh tepuk tangan, menggema di Balairung Budi Utomo, Hotel Bumi Wiyata Depok. Tak kunjung putus, applause terus membahana, saat Kongres Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) ke-7, memutuskan Herik Kurniawan, sebagai Ketua Umum IJTI, masa bakti 2026-2031. Forum tertinggi organisasi yang berlangsung Selasa (18/11) malam, secara aklamasi, memilih Kembali Herik Kurniawan, untuk memimpin IJTI. “Terima kasih dukungannya atas kepercayaan dan amanah yang diberikan kepada saya, untuk memimpin Kembali IJTI selama 5 tahun kedepan,” kata Herik Kurniawan.

Kepercayaan penuh dari seluruh delegasi Pengurus Daerah (Pengda) dan Koordinator Daerah (Korda) se-Indonesia itu, menjadi mandat strategis bagi IJTI untuk terus memperkuat ekosistem jurnalisme televisi yang profesional, beretika, dan adaptif di tengah akselerasi disrupsi digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence)

Herik Kurniawan menegaskan, tantangan dunia penyiaran ke depan bukan lagi sekadar soal pergeseran medium distribusi, melainkan bagaimana menjaga ruh verifikasi dan kepentingan publik di tengah gempuran algoritma platform global serta maraknya konten sintetis. "Di era dominasi AI dan algoritma saat ini, jurnalisme televisi tidak boleh kehilangan jati dirinya. Kita harus adaptif menguasai teknologi baru, namun tetap tegak lurus pada kode etik, akurasi, dan keberpihakan kepada publik," katanya, yang disambut tepuk tangan peserta kongres.

Ketua umum terpilih, mengajak seluruh anggota IJTI untuk bergerak dan maju bersama, mengawal dan menjaga kemerdekaan pers. “Mohon doanya agar kita bersama dapat membawa IJTI ke level yang lebih tinggi lagi. Lebih banyak memberi manfaat dan berkah bagi semua,” katanya menambahkan.

Kongres IJTI ke-7 dihadiri seluruh pengurus daerah, koordinator wilayah dan koordinator daerah dari seluruh Indonesia. Kongres VII IJTI memberikan Rekomendasi dan Resolusi IJTI Tahun 2026 yang menjadi arah gerak organisasi serta sikap resmi terhadap dinamika industri penyiaran nasional. Beberapa poin utama rekomendasi kongres diantaranya, mendorong jurnalis televisi untuk menguasai teknologi, khususnya kecerdasan bauta untuk riset dan kerja redaksi, dengan tetap menempatkan manusia sebagai pengendali utama verifikasi fakta dan keutuhan konteks. Selain itu, meminta jurnalis televisi untuk tetap menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) di seluruh kanal distribusi, serta menolak praktik sensasionalisme maupun manipulasi judul. Terkait keselamatan kerja dan keamanan digital Kongres IJTI ke-7 meminta jurnalis televisi meningkatkan disiplin mitigasi risiko fisik di lapangan serta penerapan digital hygiene untuk melindungi keselamatan jurnalis, kru, dan kerahasiaan narasumber.

Kongres juga meminta pemerintah, pemangku kebijakan serta aparat penegak hukum untuk menjamin seluruh sengketa terkait karya jurnalistik, baik di frekuensi televisi maupun platform digital perusahaan pers, diselesaikan melalui mekanisme Dewan Pers. Selain itu Kongres juga meminta kepastian dalam setiap pembentukan maupun revisi regulasi penyiaran dan ruang digital selaras dengan amanat UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta bebas dari upaya pembatasan dan kriminalisasi. “IJTI berkomitmen mengawal implementasi seluruh resolusi tersebut demi merawat kepercayaan publik dan menegakkan kemerdekaan pers yang berkelanjutan di Indonesia,” kata Herik Kurniawan, Ketua umum IJTI terpilih, disambut standing applause seluruh peserta kongres. (Red)

Hasil Kongres VII IJTI: Herik Kurniawan Kembali Dipercaya Pimpin Organisasi Jurnalis Televisi

By On 09:25

Hasil Kongres VII IJTI: Herik Kurniawan Kembali Dipercaya Pimpin Organisasi Jurnalis Televisi
Herik Kurniawan, Ketua Umum IJTI Pusat (tengah), A Munir Noer, Ketua IJTI Pengda Aceh (kanan), dan Armia Jamil, Ketua IJTI Korda Lhokseumawe Raya (kiri). Foto: ReportNews
DEPOK, ReportNews.id - Herik Kurniawan kembali mendapat amanah untuk memimpin Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Ia resmi terpilih menjabat sebagai Ketua Umum IJTI untuk masa bakti 2026-2031 pada Kongres VII IJTI yang digelar di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, pada Rabu (18/11/2026).

Hasil pemilihan ini menandai berlanjutnya kepemimpinan Herik setelah sebelumnya memimpin organisasi profesi jurnalis televisi tersebut selama periode 2021-2026. Pertama kali menjabat sebagai Ketua Umum pada Kongres VI IJTI yang dilaksanakan di Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada November 2021 silam.

Kongres VII IJTI tahun ini diikuti oleh ratusan jurnalis televisi yang berdatangan dari berbagai penjuru Indonesia, mulai dari wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Bahkan pada rangkaian kegiatan sebelumnya, tercatat lebih dari 350 jurnalis hadir untuk meramaikan forum tertinggi organisasi ini.
Hasil Kongres VII IJTI: Herik Kurniawan Kembali Dipercaya Pimpin Organisasi Jurnalis Televisi
Suasana Kongres IJTI ke- VII. Foto: ReportNews
Dengan mengusung tema “Berkelanjutan, Berintegritas, Menjaga Kebenaran”, Kongres VII IJTI menjadi momen penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menetapkan arah perjuangan para jurnalis televisi di tengah dinamika industri media yang terus berubah dengan sangat cepat.

Herik menyampaikan rasa bangganya melihat tingginya soliditas serta antusiasme para pengurus daerah dan koordinator daerah yang hadir dari seluruh pelosok negeri. Menurutnya, berkumpulnya ratusan jurnalis dalam satu forum berskala nasional merupakan bukti nyata komitmen bersama untuk membangun IJTI menjadi organisasi yang semakin kokoh dan tangguh.
Hasil Kongres VII IJTI: Herik Kurniawan Kembali Dipercaya Pimpin Organisasi Jurnalis Televisi
Suasana Pembukaan Kongres IJTI ke- VII. Foto: ReportNews
Di tengah pesatnya kemajuan teknologi digital, pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), serta arus informasi yang terus mengalir deras di media sosial, Herik mengingatkan seluruh insan pers agar tidak meninggalkan fondasi utama profesi, yaitu integritas dan kebenaran.

Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa sehebat apa pun perkembangan teknologi saat ini, setiap jurnalis tetap memiliki tanggung jawab moral untuk menyajikan informasi yang akurat, seimbang, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas.

“Hidup jurnalis! Ketika masyarakat kehilangan arah, jurnalisme menjadi batas dan keyakinan. Mesin yang semakin tinggi, tetapi jurnalisme harus berdiri tegak dalam kebenaran,” ujar Herik dengan tegas di depan para peserta kongres.

Kembalinya Herik menjabat untuk masa bakti 2026–2031 diharapkan dapat menjadi semangat baru guna memperkuat peran IJTI. Organisasi ini diharapkan terus berupaya meningkatkan kompetensi, profesionalisme, perlindungan hukum, serta kesejahteraan para jurnalis televisi di seluruh Indonesia.

Lebih dari sekadar kelanjutan kepemimpinan, perhelatan Kongres VII IJTI ini juga menjadi pengingat bagi industri penyiaran. Di tengah gempuran disrupsi teknologi, kepercayaan publik tetap menjadi modal paling utama dalam jurnalisme, sehingga kecepatan penyampaian berita harus selalu beriringan dengan akurasi, independensi, serta keberanian untuk menjaga kebenaran. (Red)

61 Juta Liter BBM Disita, Pertamina Apresiasi Ketegasan Polda Aceh Tangani Penyalahgunaan BBM Subsidi

By On 23:43

61 Juta Liter BBM Disita, Pertamina Apresiasi Ketegasan Polda Aceh Tangani Penyalahgunaan BBM Subsidi
Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Apresiasi Sinergi dengan Polda Aceh dalam Pengungkapan Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi. Foto: Ist
BANDA ACEH, ReportNews.id – PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut mengapresiasi langkah Kepolisian Daerah (Polda) Aceh beserta seluruh jajaran Kepolisian Resor (Polres) di wilayah Aceh dalam mengungkap dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah wilayah Provinsi Aceh. Pengungkapan ini menjadi wujud penting sinergi antara aparat penegak hukum dan Pertamina dalam mengawal penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam konferensi pers yang disampaikan pada Selasa (17/11), Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan turut didampingi oleh Sales Area Manager Retail Aceh, Misbah Bukhori, sebagai bentuk dukungan dan sinergi Pertamina Patra Niaga dalam upaya pengawasan serta penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM subsidi di wilayah Aceh.

Pada kesempatan tersebut, Irjen Pol Ruddi Setiawan menyampaikan bahwa Polda Aceh telah mengungkap 38 kasus dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi sepanjang periode 19 Oktober hingga 15 November 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 45 tersangka serta menyita barang bukti berupa 61 juta liter BBM Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) atau Solar dan 30 unit kendaraan.

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fanda Chrismianto, menyampaikan apresiasi kepada Polda Aceh dan seluruh jajaran Polres atas upaya pengawasan serta penegakan hukum yang dilakukan. Menurutnya, kolaborasi dan koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam menjaga distribusi BBM subsidi agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhak.

“Kami mengapresiasi langkah Polda Aceh beserta seluruh jajaran Polres dalam mengungkap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Sinergi antara Pertamina dan aparat penegak hukum sangat penting untuk memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Kami berharap upaya ini dapat memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang melakukan penyalahgunaan sekaligus menjaga hak masyarakat yang memang membutuhkan BBM subsidi,” ujar Fanda.

Lebih lanjut, Fanda menyampaikan bahwa hingga saat ini kondisi penyaluran BBM jenis Solar di wilayah Aceh tetap berjalan dengan baik. Kondisi pelayanan BBM di SPBU juga terpantau aman dan lancar sehingga masyarakat tetap dapat mengakses BBM sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Pertamina Patra Niaga terus memperkuat pengawasan penyaluran BBM subsidi melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, termasuk menindaklanjuti informasi maupun temuan di lapangan. Pengawasan juga dilakukan terhadap aktivitas penyaluran di SPBU agar pelaksanaan distribusi BBM sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Pertamina menegaskan bahwa BBM subsidi merupakan energi yang diperuntukkan bagi masyarakat dan sektor yang berhak sesuai ketentuan pemerintah. Oleh karena itu, penyalahgunaan dalam bentuk pembelian berulang secara tidak sesuai ketentuan, penimbunan, maupun penjualan kembali BBM subsidi dapat mengganggu distribusi dan mengurangi hak masyarakat yang membutuhkan.

Pertamina Patra Niaga mengajak masyarakat untuk turut mengawasi penyaluran BBM subsidi dan melaporkan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan kepada aparat penegak hukum maupun melalui Pertamina Contact Center 135. Melalui kolaborasi seluruh pihak, Pertamina berkomitmen untuk terus menjaga penyaluran energi yang transparan, tertib, dan tepat sasaran. (*)

Pertamina Patra Niaga Sumbagut Tegaskan Komitmen Peduli Masyarakat, Salurkan Bantuan Banjir Pidie Jaya

By On 19:42

- Pertamina Patra Niaga Sumbagut Tegaskan Komitmen Peduli Masyarakat, Salurkan Bantuan Banjir Pidie Jaya
Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Salurkan Bantuan kepada Masyarakat Terdampak Bencana Banjir di Pidie Jaya. Foto: ReportNews/HO

PIDIE JAYA, ReportNews.id – Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), menyalurkan bantuan tanggap darurat bencana banjir di Kabupaten Pidie Jaya, Minggu, (15/11/2026).

Aksi gerak cepat dilakukan sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat, menyusul imbas banjir yang mengganggu aktivitas dan merusak permukiman warga.

Banjir yang terjadi pada akhir pekan lalu (8/11/2026) di Kabupaten Pidie Jaya melanda sejumlah gampong yang tersebar di Kecamatan Bandar Dua, Meureudu, dan Meurah Dua. Banjir terjadi akibat curah hujan yang tinggi yang menyebabkan debit air meningkat dan mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah pemukiman. Banjir juga menyebabkan luapan Sungai Krueng Meureudu dan jebolnya tanggul di Gampong Dayah Usen (Dayah Husein), Kecamatan Meurah Dua.

Sebagai bentuk tanggap darurat bencana, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menyalurkan paket bantuan logistik dan hygiene kit bagi masyarakat, serta kebutuhan ibu dan anak. Bertempat di Rumah Pendopo Bupati Pidie Jaya, bantuan tersebut disalurkan bersama Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dan BPBD setempat untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama masa tanggap darurat dan pemulihan awal pasca bencana.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Pidie Jaya. Bantuan ini sangat berarti dan bermanfaat bagi proses pemulihan masyarakat atas bencana banjir yang terjadi," ujar Sibral Malasyi, Bupati Pidie Jaya.

Pertamina tidak hanya berfokus pada distribusi energi, tetapi juga menjalankan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan kepada masyarakat. Sebagaimana disampaikan Pertamina Patra Niaga melalui Pjs. Area Manager Communication, Relations & CSR Sumbagut, Silvani Maiyestuhariani, melalui aksi tanggap darurat bencana ini, Pertamina Patra Niaga menegaskan komitmennya untuk selalu hadir di tengah masyarakat.

"Kami berharap bantuan yang disalurkan dapat meringankan beban warga terdampak sekaligus memperkuat sinergi dan hubungan baik antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Pertamina hadir tidak hanya sebagai penyedia energi nasional, tetapi juga sebagai mitra sosial yang peduli terhadap kondisi masyarakat dan lingkungan sekitar,” tutup Silvani. (*)

Tarmizi Age Tulis Ulang Visi-Misi Mualem-Dek Fad, Minta Seluruh SKPA Bergerak dalam Satu Arah Pembangunan Aceh

By On 12:23

Tarmizi Ag
Tarmizi Age (Almukaram). Foto: Istimewa
BANDA ACEH, ReportNews.id – Ketua Influencer Mualem-Dek Fad (Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh), Tarmizi Age yang akrab disapa Almukaram yang juga dikenal sebagai inisiator Aceh Goet dan eks GAM Denmark, menulis ulang catatan visi dan misi kepemimpinan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah (Dek Fad). Ini sebangai pengingat bahwa pemerintahan ini ada arahnya, ada janji janji yang harus di penuhi, Minggu (15/11/2026).

Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk pengingat sekaligus ajakan agar seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), jajaran pemerintahan, serta seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman dan arah kerja yang sama dalam menjalankan haluan pembangunan Aceh.

Mualem dan Dek Fad resmi dilantik pada Rabu, 12 Februari 2025. Hingga 15 November 2026, kepemimpinan keduanya telah berjalan satu tahun sembilan bulan lebih.

Menurut Tarmizi Age, visi dan misi gubernur bukan sekadar dokumen politik atau janji saat kampanye. Visi-misi tersebut merupakan arah kebijakan yang harus diterjemahkan menjadi program, tindakan, dan hasil nyata yang dapat dirasakan masyarakat.

Ia menilai penting bagi seluruh SKPA untuk kembali membaca, memahami, dan menjadikan visi-misi tersebut sebagai pedoman dalam menyusun program kerja maupun mengambil kebijakan.

Adapun visi dan misi kepemimpinan Mualem-Dek Fad yang perlu menjadi pegangan bersama adalah sebagai berikut:

VISI DAN MISI PEMERINTAH ACEH 2025-2030

Visi :
Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan

Misi

1. Menjalankan Syari’at Islam dalam Kehidupan Masyarakat secara Kaffah.

2. Mewujudkan Implementasi Kekhususan dan Keistimewaan Aceh sesuai MoU Helsinki dan UUPA.

3. Melaksanakan Kemandirian Ekonomi Aceh dengan Berbasis pada Sektor Unggulan Aceh.

4. Meningkatkan Infrastruktur Dasar dan Menjamin Konektivitas Antarwilayah.

5. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia.

6. Mengoptimalkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Aceh serta Membina Stabilitas Politik dan Implementasi Hukum.

7. Memelihara Kelestarian Lingkungan Hidup dan Ekosistemnya.

Tarmizi Age berharap ketujuh misi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri di setiap dinas dan lembaga. Harus ada koordinasi, keselarasan program, serta keberanian melakukan evaluasi apabila pelaksanaan pembangunan belum sesuai dengan arah yang telah ditetapkan.

Menurutnya, keberhasilan kepemimpinan Mualem-Dek Fad bukan hanya diukur dari banyaknya program yang diluncurkan atau kegiatan seremonial yang dilaksanakan, melainkan dari sejauh mana visi dan misi tersebut diwujudkan dalam kehidupan masyarakat Aceh.

"Visi dan misi ini harus menjadi kompas bersama. Jangan sampai gubernur memiliki arah pembangunan, tetapi SKPA berjalan dengan arah masing-masing. Semua pihak harus memahami dan menjalankannya agar pembangunan Aceh benar-benar bergerak menuju tujuan yang telah dijanjikan," demikian pesan yang ingin disampaikan Tarmizi Age.

Ia berharap momentum ini menjadi pengingat bagi seluruh jajaran Pemerintah Aceh untuk memperkuat kerja bersama, menjaga konsistensi kebijakan, dan memastikan setiap program pembangunan memiliki hubungan langsung dengan visi dan misi Mualem-Dek Fad.

"Aceh membutuhkan kesatuan arah, bukan sekadar kesibukan birokrasi" Tutup Almukaram. (Ril)

17 PMI Asal Aceh Dipulangkan dari Batam Hari Ini, Haji Uma Pastikan Semua Terkondisi Baik

By On 10:08

Haji Uma Utus Staf DPD RI Batam Pastikan Kondisi Sisa 17 PMI Aceh di BP3M
Anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman (Haji Uma). Foto: ReportNews/ HO
BATAM, ReportNews.id – Anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman Haji Uma, S.Sos., M.Sos., mengutus staf DPD RI di Batam untuk memastikan kondisi sekaligus mengawal proses pemulangan 17 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Aceh yang masih berada di Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kepulauan Riau. Para PMI tersebut dijadwalkan dipulangkan ke Aceh pada Minggu (15/11/2026) melalui kapal Pelni dari Pelabuhan Batu Ampar, Batam.

Sepanjang November 2026, BP3MI Batam telah menerima tiga kali gelombang atau termin pemulangan PMI yang dideportasi dari Malaysia. Dari keseluruhan tiga termin tersebut, tercatat sebanyak 30 PMI asal Aceh. Sebanyak 13 orang di antaranya telah kembali ke kampung halaman, sedangkan 17 orang lainnya masih berada di shelter atau mess BP3MI Kepulauan Riau untuk menunggu proses pemulangan.

Gelombang terakhir deportasi berlangsung pada Kamis malam, 13 November 2026, ketika sebanyak 150 pekerja migran Indonesia tiba di Pelabuhan Batam Centre setelah dideportasi dari Johor, Malaysia. Dari jumlah tersebut, terdapat 30 PMI asal Aceh yang masuk dalam pendataan penanganan pemulangan.

Untuk memastikan kondisi para PMI yang masih berada di penampungan, Haji Uma melakukan komunikasi melalui video call dengan mereka melalui staf DPD RI di Batam. Dalam komunikasi tersebut, Haji Uma ingin mengetahui secara langsung keadaan para pekerja migran sekaligus memastikan bahwa mereka mendapatkan perhatian selama menunggu proses pemulangan ke Aceh.

Selain melakukan komunikasi melalui video call, staf DPD RI yang diutus Haji Uma juga mengunjungi langsung para PMI di shelter BP3MI. Dalam kunjungan tersebut, staf turut membawa sedikit makanan untuk dibagikan kepada para pekerja migran sebagai bentuk perhatian dan kepedulian terhadap kondisi mereka selama berada di penampungan.

“Insya Allah besok dipulangkan,” ujar Haji Uma, Sabtu (14/11/2026).

Berdasarkan laporan koordinasi staf DPD RI, para PMI asal Aceh tersebut sebelumnya juga telah mendapatkan perhatian dari Wakil Kapolda Batam, pihak konsuler, serta sejumlah BUMN di Batam. Koordinasi tersebut dilakukan dalam rangka mendukung penanganan dan integrasi program bagi pekerja migran yang kembali ke Indonesia setelah mengalami deportasi.

Sesuai prosedur BP3MI, pekerja migran yang dideportasi dan akan kembali ke daerah asal harus dijemput oleh pihak keluarga atau difasilitasi pengantaran menuju pelabuhan maupun bandara. Oleh karena itu, koordinasi dengan pihak terkait diperlukan agar proses pemulangan dapat berlangsung tertib, aman, dan lancar.

Informasi terbaru menyebutkan, 17 PMI asal Aceh yang belum dijemput keluarga akan dipulangkan menggunakan kapal Pelni pada Minggu (15/11/2026) pukul 12.00 WIB melalui Pelabuhan Batu Ampar, Batam.

Haji Uma menegaskan, pihaknya terus memantau perkembangan penanganan dan pemulangan para PMI asal Aceh tersebut. Ia berharap seluruh proses berjalan sesuai jadwal sehingga 17 pekerja migran yang masih berada di penampungan dapat segera kembali dan berkumpul bersama keluarga di kampung halaman. (*)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *