BERITA TERBARU

Ketua KONI Aceh Saiful Bahri Raih Penghargaan Haornas 2026

By On 01:18

Ketua KONI Aceh Saiful Bahri Terima Penghargaan Haornas 2026 atas Dedikasi Membangun Prestasi Olahraga Aceh

Ketua KONI Aceh Saiful Bahri Terima Penghargaan Haornas 2026 atas Dedikasi Membangun Prestasi Olahraga Aceh. Foto: Ist


BANDA ACEH, ReportNews.id – Ketua Umum KONI Aceh, Saiful Bahri atau yang akrab disapa Pon Yaya, menerima penghargaan pada Malam Penganugerahan Hari Olahraga Nasional (Haornas) 2026 atas kontribusinya dalam memajukan dan membangun ekosistem olahraga Aceh secara berkelanjutan.

Penghargaan tersebut diserahkan pada acara Malam Penganugerahan Haornas 2026 yang berlangsung di Gedung Hall Stadion Harapan Bangsa (SHB), Lhong Raya, Banda Aceh, Sabtu (12/9/2026) malam. Acara tersebut menjadi ajang apresiasi bagi tokoh, atlet, pelatih, organisasi, dan insan olahraga yang dinilai berjasa dalam pengembangan olahraga di Aceh.

Penghargaan kepada Saiful Bahri diberikan atas perannya dalam memperkuat sistem pembinaan dan regenerasi atlet Aceh, meningkatkan jenjang kompetisi olahraga, memperbaiki tata kelola organisasi olahraga, memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, serta mempersiapkan Aceh menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII NTT-NTB Tahun 2028. Selain itu, ia dinilai berhasil membangun fondasi prestasi olahraga yang berkelanjutan bagi generasi atlet Aceh di masa depan.

Dalam keterangannya usai menerima penghargaan, Pon Yaya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh insan olahraga Aceh yang selama ini telah bekerja sama membangun prestasi daerah.

“Alhamdulillah, penghargaan ini saya dedikasikan untuk seluruh atlet, pelatih, pengurus cabang olahraga, pemerintah daerah, serta masyarakat Aceh yang terus mendukung kemajuan olahraga. Penghargaan ini bukan milik saya pribadi, melainkan hasil kerja keras bersama seluruh keluarga besar olahraga Aceh,” ujar Pon Yaya.

Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan olahraga di Aceh agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

“Kami akan terus memperkuat pembinaan atlet usia dini, meningkatkan kualitas kompetisi, serta membangun tata kelola organisasi yang profesional dan transparan. Fokus utama kami saat ini adalah mempersiapkan atlet-atlet terbaik Aceh menuju PON XXII NTT-NTB Tahun 2028,” katanya.

Pon Yaya menegaskan bahwa keberhasilan olahraga tidak dapat dicapai oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen, mulai dari pemerintah, KONI, cabang olahraga, dunia usaha, hingga masyarakat.

“Dengan kebersamaan dan dukungan semua pihak, saya optimistis Aceh mampu melahirkan lebih banyak atlet berprestasi dan mencapai hasil yang lebih baik pada ajang nasional mendatang,” tambahnya.

Penghargaan yang diterima Ketua KONI Aceh tersebut menjadi bukti pengakuan atas komitmennya dalam membangun sistem olahraga yang lebih kuat dan berkelanjutan, sekaligus mempertegas langkah Aceh dalam menatap PON 2028 dengan target prestasi yang lebih tinggi. (*)

Pengurus Kopdes Meunasah Meucat Tolak Wacana Pemindahan SPPG ke Kantin Sekolah

By On 16:03

sppg
Foto: Ilustrasi
ACEH UTARA, ReportNews.id - Wacana pemindahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke kantin sekolah mendapat penolakan dari sejumlah pihak di Kabupaten Aceh Utara.

Salah satunya disampaikan Muhammad Kariman, pengurus Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) Desa Meunasah Meucat, Kecamatan Nisam, Aceh Utara, Minggu (13/9/2026). Ia menilai rencana tersebut perlu dikaji secara matang agar tidak menghilangkan fungsi dan peran SPPG sebagai unit yang mendukung pemenuhan gizi peserta didik.

Menurut Kariman, keberadaan SPPG tidak hanya berkaitan dengan penyediaan makanan, tetapi juga menyangkut proses pengelolaan bahan pangan, pengawasan kualitas makanan, kebersihan, hingga distribusi kepada penerima manfaat.

“Kalau SPPG dialihkan ke kantin sekolah, tentu harus dipastikan terlebih dahulu bagaimana standar pengolahan makanan, pengawasan gizi, kebersihan, serta mekanisme pengelolaannya,” kata Muhammad Kariman.

Ia juga mengingatkan agar kebijakan pelaksanaan MBG tidak mengabaikan keberadaan koperasi desa dan masyarakat setempat yang selama ini memiliki potensi untuk terlibat dalam penyediaan bahan pangan.

Kariman berharap pemerintah mempertimbangkan masukan dari berbagai unsur di daerah sebelum mengambil keputusan terkait perubahan pola pengelolaan SPPG.

“Program MBG harus tetap menjadi program yang memberikan manfaat luas, bukan hanya bagi penerima makanan bergizi, tetapi juga bagi masyarakat dan pelaku ekonomi di desa,” ujarnya.

Ia menambahkan, keterlibatan petani, koperasi, pelaku usaha lokal, serta masyarakat desa dalam rantai pasok MBG dinilai dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi daerah.

Karena itu, menurutnya, setiap perubahan mekanisme pelaksanaan MBG perlu dilakukan melalui kajian dan komunikasi dengan pihak-pihak yang terdampak.

“Kami berharap pemerintah tidak terburu-buru mengubah sistem yang sudah berjalan. Yang paling penting adalah memastikan program ini tetap memenuhi tujuan utama, yaitu menyediakan makanan bergizi dan berkualitas bagi anak-anak,” pungkasnya.  (*)

Keuchik dan Petani Aceh Utara Tolak Wacana Pengalihan SPPG MBG ke Kantin Sekolah

By On 14:23

Keuchik dan Petani Aceh Utara Tolak Wacana Pengalihan SPPG MBG ke Kantin Sekolah
Foto: Ilustrasi
ACEH UTARA, ReportNews.id -  Rencana pengalihan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke kantin sekolah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat penolakan dari sejumlah pihak di Kabupaten Aceh Utara.

Keberatan tersebut salah satunya disampaikan oleh Lukman, Keuchik Desa Seumirah, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara, Minggu (13/9/2026). Ia menilai rencana tersebut berpotensi menimbulkan dampak terhadap para mitra, relawan, vendor, petani, lapangan kerja dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini terlibat dalam pelaksanaan program MBG.

Menurut Lukman, wacana pengalihan peran operasional SPPG ke kantin sekolah belum sepenuhnya mempertimbangkan kontribusi berbagai pihak yang sejak awal telah ikut membangun dan menjalankan ekosistem program tersebut.

“Melibatkan atau mengalihkan operasional SPPG ke kantin sekolah perlu dikaji secara menyeluruh, karena ada banyak pihak yang selama ini telah berinvestasi dan berkontribusi dalam menjalankan program MBG,” ujar Lukman.

Ia menegaskan, pihaknya keberatan apabila dapur SPPG dialihkan ke kantin sekolah. Menurutnya, perubahan skema tersebut berpotensi mengurangi lapangan pekerjaan bagi masyarakat serta berdampak terhadap keberlangsungan usaha para mitra.

Lukman menjelaskan, keberadaan dapur SPPG selama ini tidak hanya berkaitan dengan penyediaan makanan bagi penerima manfaat, tetapi juga telah membentuk rantai pasok yang melibatkan masyarakat dan pelaku usaha lokal.

Operasional SPPG, kata dia, membutuhkan pasokan bahan pangan dari vendor lokal, petani, serta UMKM, khususnya yang berada di sekitar Desa Seumirah, Kecamatan Nisam Antara, dan Desa Meunasah Meucat, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara.

“Kalau skemanya diubah, tentu ada relawan yang berpotensi kehilangan peran. Begitu juga vendor, petani, dan UMKM lokal yang selama ini memasok kebutuhan bahan makanan akan ikut merasakan dampak ekonominya,” katanya.

Selain persoalan lapangan kerja dan kemitraan, Lukman juga menyoroti tata kelola pelaksanaan program MBG yang selama ini terus diperbaiki agar semakin optimal.

Ia menilai, pengalihan operasional dapur SPPG ke kantin sekolah justru berisiko mengganggu sistem yang sudah berjalan. Bahkan, perubahan tersebut dikhawatirkan membuat pelaksanaan program harus kembali menata berbagai aspek dari awal.

“Jika wacana ini benar-benar direalisasikan, program MBG yang saat ini sudah berjalan dan terus dibenahi harus kembali menyesuaikan banyak hal. Ini tentu berisiko menghambat pelaksanaan program,” tegasnya.

Di sisi lain, Lukman menyebut belum ada jaminan bahwa pengelolaan MBG melalui kantin sekolah akan menghasilkan pelaksanaan yang lebih baik dibandingkan sistem SPPG yang telah berjalan.

Karena itu, ia berharap pemerintah dan pihak terkait mempertimbangkan kembali rencana pengalihan tersebut dengan memperhatikan kondisi para mitra dan masyarakat yang selama ini terlibat dalam program MBG.

Ia juga meminta agar skema kemitraan SPPG tetap dipertahankan karena dinilai telah membuka lapangan pekerjaan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, petani, vendor, dan UMKM lokal.

Harapan serupa disampaikan untuk pengelola dapur SPPG di Desa Seumirah, Kecamatan Nisam Antara, serta Desa Meunasah Meucat, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara, agar keberadaan dan peran mereka tetap mendapat perhatian dalam keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis. (*)


Perhatikan Pendidikan Keagamaan, PIM Resmikan Balai Pengajian Raudhatul Madinah

By On 18:07

3. PIM Resmikan Balai Pengajian Raudhatul Madinah
PIM Resmikan Balai Pengajian Raudhatul Madinah. 
ACEH UTARA, ReportNews.id - PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) memperkuat dukungannya terhadap sarana fasilitas pendidikan keagamaan bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan melalui peresmian dan penyerahan 1 unit Balai Pengajian kepada Dayah Raudhatul Madinah di Gampong Ulee Reuleung, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Kamis (10/9/2026).

Dukungan tersebut memiliki arti penting bagi keberlangsungan proses pendidikan di dayah yang saat ini membina sekitar 312 santri tanpa dipungut biaya. Keberadaan balai pengajian baru diharapkan dapat menambah ruang belajar yang lebih representatif sekaligus mendukung pembinaan santri, termasuk anak yatim dan santri dari keluarga kurang mampu.

Balai yang dibangun melalui dukungan PIM juga menjadi balai pengajian berkonstruksi beton pertama di lingkungan Dayah Raudhatul Madinah. Kehadiran fasilitas tersebut menjadi salah satu langkah nyata Perusahaan dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan keagamaan yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.


Mewakili Manajemen PT PIM, penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Sekretaris Perusahaan Syahrul Kamal, kepada Pimpinan Dayah Raudhatul Madinah, Dr. Tgk. Jufri Yahya, MA atau Abi Jufri. Selain bantuan balai pengajian, PIM juga menyerahkan bantuan kitab kepada santri untuk mendukung kegiatan pengajian.

Dalam sambutannya, Syahrul Kamal menyampaikan bahwa dukungan tersebut merupakan bagian dari kepedulian PIM terhadap pengembangan pendidikan dan kehidupan keagamaan masyarakat di sekitar Perusahaan. Syahrul Kamal berharap balai pengajian dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan manfaat jangka panjang.

“Kami berharap balai pengajian ini dapat benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan belajar para santri dan memberikan manfaat bagi Dayah Raudhatul Madinah. Semoga fasilitas ini dapat terus dijaga dan menjadi tempat lahirnya generasi islami yang berilmu dan berakhlak baik.

“Kami juga menitipkan beberapa kitab untuk para santri. Meskipun jumlahnya tidak banyak, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat. Kami turut memohon doa dari Abi, para guru, dan santri agar operasional PIM terus berjalan dengan baik sehingga Perusahaan dapat terus hadir dan memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat.

Syahrul Kamal berharap hubungan baik yang terjalin tidak hanya berhenti sampai disini, ke depan, sinergi ini diharapkan dapat terus dikembangkan melalui program-program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat khususnya pada bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan.

Pimpinan Dayah Raudhatul Madinah, Abi Jufri, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan yang diberikan oleh PIM. Menurutnya, dukungan sarana balai pengajian tersebut merupakan fasilitas yang sangat berarti bagi proses pembelajaran di tengah meningkatnya kebutuhan sarana pendidikan bagi para santri.

“Kami mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kehadiran dan bantuan dari PT PIM. Alhamdulillah, balai ini menjadi balai pengajian dengan konstruksi beton pertama di lingkungan dayah dan tentunya akan sangat membantu aktivitas belajar para santri,” ujar Abi Jufri.

Abi Jufri juga menyampaikan bahwa bantuan kitab yang diberikan akan digunakan dalam proses pembelajaran para santri, termasuk pemanfaatannya bagi para santri yatim dan santri yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Seiring bertambahnya jumlah santri, kebutuhan terhadap sarana pendidikan dan fasilitas pendukung juga terus meningkat. Karena itu, keberadaan balai pengajian baru diharapkan dapat meningkatkan semangat belajar para santri dengan adanya fasilitas yang lebih baik.

Acara ditutup dengan penyerahan kitab secara simbolis kepada perwakilan para santri. Semoga hal baik yang telah dilakukan dapat memberikan manfaat dan menjadi ladang amal bagi kita semua. (*)

Viral Masak Mie di Atas Pohon, Mie Bang Baneng Hadir di Milad 800 Samudera Pasai

By On 22:06

Aksi Masak di Atas Pohon, Mie Bang Baneng Ikut Semarakkan Milad 800 Samudera Pasai. Foto: Ist
LHOKSUKON, ReportNewsid -  Perayaan Milad ke-800 Samudera Pasai di Aceh Utara menghadirkan beragam kegiatan yang memadukan sejarah, budaya, hiburan, hingga kreativitas masyarakat. Salah satu yang menarik perhatian adalah kehadiran Mie Bang Baneng, pelaku kuliner yang dikenal melalui aksi memasak mie di atas pohon.

Mie Bang Baneng dijadwalkan hadir di Stand Kecamatan Paya Bakong, kawasan pelataran Kantor Bupati Aceh Utara, selama pelaksanaan kegiatan pada 9–13 September 2026.

Kehadiran Mie Bang Baneng membawa daya tarik tersendiri. Jika sebelumnya aksi memasak mie di atas pohon menjadi ciri khas yang viral, kali ini atraksi tersebut tidak dapat ditampilkan secara langsung dari atas pohon karena kondisi dan tata letak lokasi stan yang berada di area lapangan.

Meski demikian, pengunjung tetap berkesempatan melihat secara langsung proses pembuatan mie yang disajikan Bang Baneng. Kehadiran kuliner dengan konsep unik tersebut diperkirakan menjadi salah satu hiburan alternatif bagi masyarakat yang mengunjungi lokasi perayaan.

Tidak hanya menawarkan makanan, aktivitas tersebut juga berpotensi menjadi daya tarik bagi pengunjung yang gemar mengabadikan momen unik untuk dibagikan melalui media sosial.
Bukan Hanya Soal Kuliner

Kehadiran Mie Bang Baneng dalam rangkaian Milad ke-800 Samudera Pasai tidak sekadar menghadirkan sajian makanan. Kreativitas pelaku usaha tersebut turut memperkaya suasana perayaan yang melibatkan masyarakat dan pelaku usaha dari berbagai wilayah.

Perayaan Milad ke-800 Samudera Pasai berlangsung pada 6–13 September 2026 di kawasan pelataran Kantor Bupati Aceh Utara. Sejumlah agenda disiapkan untuk memeriahkan kegiatan, mulai dari pertunjukan seni dan budaya, pameran, kuliner, hingga promosi berbagai potensi daerah.

Stan yang dikelola sejumlah kecamatan juga menjadi wadah bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memperkenalkan produk unggulan mereka kepada masyarakat.

Dalam keramaian tersebut, kehadiran Mie Bang Baneng dengan konsep kuliner yang berbeda menjadi salah satu hal yang dapat menambah warna perayaan.
UMKM Manfaatkan Momentum Milad 800 Samudera Pasai

Peringatan 800 tahun Samudera Pasai juga menjadi kesempatan bagi pelaku UMKM lokal untuk memperluas promosi produk mereka. Tingginya jumlah pengunjung selama kegiatan berlangsung dapat menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan produk kepada calon konsumen dari berbagai daerah.

Tidak hanya makanan dan minuman, produk kerajinan serta berbagai hasil kreativitas masyarakat juga mendapat ruang untuk ditampilkan.

Kehadiran Mie Bang Baneng menunjukkan bahwa kegiatan yang mengangkat sejarah daerah dapat dipadukan dengan kreativitas masyarakat masa kini. Konsep kuliner yang unik menjadi salah satu cara untuk menarik perhatian generasi muda, khususnya mereka yang aktif di media sosial.

Samudera Pasai memiliki tempat penting dalam sejarah Nusantara, terutama terkait perkembangan Islam dan aktivitas perdagangan di kawasan Asia Tenggara. Momentum Milad ke-800 karena itu tidak hanya menjadi kesempatan untuk mengenang kejayaan masa lalu, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menampilkan potensi dan kreativitas mereka pada masa kini.

Bagi masyarakat yang ingin mencicipi kuliner Mie Bang Baneng sekaligus melihat langsung proses pengolahannya, Stand Kecamatan Paya Bakong di pelataran Kantor Bupati Aceh Utara dapat menjadi salah satu tujuan selama 9–13 September 2026.



Meski atraksi memasak dari atas pohon tidak dapat ditampilkan di lokasi tersebut, kehadiran Mie Bang Baneng tetap membawa konsep kuliner yang berbeda dalam semarak Milad ke-800 Samudera Pasai. (*)

Milad ke-800 Samudera Pasai: Ribuan Jamaah Hadir, Ustadz Habibi Tegaskan Wasiat Keadilan Sultan Malikussaleh

By On 21:40

Ustaz Habibi An-Nawawi. Foto: Ist
LHOKSUKON, ReportNews.id - Ribuan warga dari berbagai penjuru Aceh Utara memadati Pelataran Kantor Bupati Aceh Utara, Landing, Kecamatan Lhoksukon, pada Rabu (9/9/2026) malam. Kehadiran mereka adalah untuk mengikuti tausiah yang disampaikan Ustadz Habibi An-Nawawi, Lc., M.Dipl, dalam rangkaian peringatan Milad Samudera Pasai ke-800.

Sejak sore hari, masyarakat sudah mulai berdatangan ke lokasi. Area utama acara hingga deretan tenda yang disiapkan panitia penuh sesak oleh jamaah yang ingin mendengarkan ceramah bertema sejarah, peradaban Islam, serta nilai kepemimpinan yang diwariskan Kesultanan Samudera Pasai.

Acara ini turut dihadiri langsung oleh Bupati Aceh Utara H. Ismail A. Jalil, SE., MM yang akrab disapa Ayah Wa, didampingi Sekretaris Daerah Aceh Utara Dayan Albar, S.Sos., MAP, unsur Forkopimda, para ulama, tokoh adat, serta sejumlah pejabat daerah setempat.

Dalam penyampaiannya, Ustaz Habibi menekankan pesan penting mengenai persatuan dan keadilan yang menjadi inti ajaran Sultan Malikussaleh, pendiri Kerajaan Samudera Pasai. Ia mengingatkan, salah satu wasiat terbesar yang wajib dijaga oleh seluruh pemimpin adalah menjauhi sikap berebut kekuasaan yang berpotensi memecah belah persatuan masyarakat.


"Raja yang adil adalah amanah dari Raja Malikussaleh. Para pemimpin, pejabat, dan tokoh adat tidak boleh membiarkan terjadinya pertengkaran maupun perpecahan. Jangan sampai perebutan kekuasaan di antara para pemimpin justru merugikan rakyat," ujar Ustadz Habibi di hadapan ribuan jamaah.

Ia juga menegaskan bahwa seorang pemimpin wajib berlaku adil kepada seluruh rakyat tanpa membedakan golongan maupun kelompok tertentu. Sebaliknya, masyarakat pun diimbau untuk tetap menjaga loyalitas kepada pemimpin selama ia berada di jalan yang benar.

Ustaz Habibi pun mengaku kagum dengan kemeriahan dan skala peringatan Milad Samudera Pasai ke-800 yang digelar Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Menurutnya, perhelatan ini menjadi salah satu momentum terbesar untuk kembali mengangkat dan menegakkan sejarah kejayaan Islam di Nusantara.

Selama lebih dari satu jam, Ustaz Habibi turut menuturkan kisah perjalanan penjelajah Muslim ternama, Ibnu Battutah, yang berkunjung ke Samudera Pasai pada abad ke-14. Kisah tersebut menggambarkan betapa tingginya adab masyarakat Pasai dalam memuliakan tamu, serta kedekatan para sultan dengan ilmu pengetahuan dan kehidupan keagamaan.

Diceritakan bagaimana Ibnu Battutah disambut dengan penuh penghormatan sebelum dipertemukan dengan Sultan Al-Malik Al-Zahir. Bahkan, sang sultan digambarkan berjalan kaki menuju masjid untuk menunaikan Salat Jumat dan rutin mengikuti majelis ilmu bersama para ulama.

Dari kisah itu, Ustaz Habibi menegaskan bahwa Samudera Pasai bukan sekadar kerajaan yang kuat secara politik maupun ekonomi, melainkan pusat peradaban Islam yang senantiasa menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, akhlak, dan tata krama.

"Jangan pernah kita katakan bahwa kita bangsa yang tidak beradab. Jangan kita katakan kita tidak punya sejarah dan tidak punya peradaban. Kita memahami tata krama, kita mengerti sopan santun, dan kita tahu bagaimana cara menyambut serta memuliakan tamu," tegasnya.

Selain kisah Ibnu Battutah, Ustadz Habibi juga menyinggung sosok Fatahillah yang memiliki keterkaitan erat dengan Samudera Pasai serta berperan besar dalam perjuangan penyebaran Islam di tanah Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh peradaban Pasai telah menjangkau berbagai wilayah di seantero Nusantara.

Acara ditutup dengan doa bersama serta ajakan untuk senantiasa menjaga persatuan, memperkuat syariat Islam, dan melestarikan warisan luhur yang diwariskan para pendahulu. Ribuan jamaah tampak khusyuk mengikuti seluruh rangkaian acara hingga selesai.

Berdasarkan pantauan di lokasi, tingginya antusiasme masyarakat sempat menyebabkan kepadatan arus lalu lintas di ruas jalan nasional sekitar kawasan Landing. Meski demikian, seluruh kegiatan berlangsung tertib dan lancar berkat pengamanan ketat dari aparat gabungan.

Peringatan Milad Samudera Pasai ke-800 tahun ini mengusung tema "Tajaga Adat, Tapeukong Syariat" sebuah refleksi untuk terus menjaga warisan sejarah, adat istiadat, serta nilai-nilai Islam yang telah menjadi identitas masyarakat Aceh sejak masa kejayaan Kesultanan Samudera Pasai. (*)

PNL dan PT Perta Arun Gas Perpanjang MoU, Perkuat Sinergi Pendidikan Vokasi dan Industri

By On 16:32

PNL dan PT Perta Arun Gas Perpanjang MoU, Perkuat Sinergi Pendidikan Vokasi dan Industri
PNL dan PT Perta Arun Gas Perpanjang MoU, Perkuat Sinergi Pendidikan Vokasi dan Industri. Foto: For ReportNews.id
LHOKSEUMAWE, ReportNews.id - Politeknik Negeri Lhokseumawe (PNL) dan PT Perta Arun Gas (PAG) kembali meneguhkan komitmen memperkuat sinergi antara pendidikan vokasi dan dunia industri melalui perpanjangan Nota Kesepahaman (MoU) untuk tiga tahun ke depan.

Penandatanganan MoU berlangsung di Ruang Rapat Direktur, Lantai IV Gedung TDC PNL, Rabu (9/9/2026). Dokumen kerja sama tersebut ditandatangani Direktur PNL Assoc. Prof. Dr. Ir. Rizal Syahyadi, ST. M.Eng.Sc. IPM. ASEAN Eng. APEC Eng dan Technical & Operation Director PT Perta Arun Gas Agus Mukorobin.

Perpanjangan kerja sama ini menjadi momentum penting bagi kedua institusi. Kemitraan PNL dan PAG telah terjalin sejak 2015 dan mencakup berbagai bidang, mulai dari pendidikan, magang dan praktik kerja mahasiswa, rekrutmen lulusan, penyempurnaan kurikulum, praktisi mengajar, kuliah umum, penelitian hingga pengabdian kepada masyarakat.

Direktur PNL Assoc. Prof. Dr. Ir. Rizal Syahyadi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan beserta seluruh jajaran manajemen PT Perta Arun Gas yang selama ini konsisten membuka ruang bagi PNL untuk tumbuh bersama industri.

Menurutnya, hubungan PNL dan PAG telah berkembang jauh melampaui kerja sama administratif. Kemitraan tersebut telah menjadi salah satu model kolaborasi perguruan tinggi vokasi dan industri yang dijadikan rujukan bagi politeknik di Indonesia.

“Kerja sama PNL dan PAG bukan sekadar dokumen MoU, tetapi telah diwujudkan melalui berbagai kegiatan nyata. Mahasiswa kita memperoleh kesempatan magang dan praktik industri, alumni direkrut, praktisi industri hadir di kampus, kurikulum terus diselaraskan dengan kebutuhan industri, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat juga kita jalankan bersama,” ujarnya.

Ia menambahkan, kolaborasi tersebut semakin strategis karena Program Studi Teknologi Pengolahan Minyak dan Gas serta 10 program studi lainnya kini telah meraih akreditasi Unggul. Di sisi lain, alumni bidang migas PNL telah banyak berkiprah dan membangun karier di berbagai perusahaan berskala nasional maupun internasional.

Pria yang akrab disapa Didi itu berharap perpanjangan MoU selama tiga tahun dapat menjadi pintu masuk bagi perluasan program kolaboratif yang lebih konkret, terukur, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kompetensi mahasiswa, dosen, serta tenaga kependidikan. Kerja sama tersebut juga diharapkan mendorong lahirnya inovasi yang relevan dengan kebutuhan industri.

Dalam Nota Kesepahaman tersebut, ruang lingkup kerja sama meliputi penyelenggaraan pendidikan; penelitian, pengkajian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta inovasi; pengabdian kepada masyarakat; pengembangan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia; serta penyelenggaraan seminar, pelatihan, lokakarya, kuliah umum, forum ilmiah, dan berbagai kegiatan akademik lainnya.

Kerja sama itu juga mencakup program magang, praktik kerja, studi lapangan, serta bentuk pembelajaran lain sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, kedua pihak dapat mengembangkan kegiatan lain yang disepakati bersama.

Sementara itu, Technical & Operation Director PT Perta Arun Gas Agus Mukorobin menegaskan bahwa perpanjangan MoU harus menjadi momentum untuk membawa kerja sama ke tingkat yang lebih konkret, produktif, dan berkelanjutan.

Menurut pria yang akrab disapa Robin tersebut, PAG dan PNL memiliki sejarah kemitraan yang panjang. Hubungan itu telah berlangsung sejak era PT Arun dan terus berlanjut seiring transformasi fasilitas Arun menjadi PT Perta Arun Gas.

“PAG dan PNL memiliki sejarah yang panjang. Sejak transformasi PT Arun menjadi PAG, kerja sama ini tidak pernah terputus. Termasuk dalam program magang, kami tetap memberikan dukungan. Ini menjadi kebanggaan bagi PAG karena kemitraan tersebut terus berjalan dan berkembang,” ungkap Robin.

Ia menjelaskan, transformasi fasilitas LNG Arun menjadi terminal regasifikasi merupakan langkah pertama di Indonesia. Perkembangan bisnis PAG kemudian terus berlanjut hingga pada 2020 berkembang menjadi LNG Hub internasional yang memiliki posisi strategis dalam peta bisnis energi nasional.

Menurut Robin, perjalanan tersebut membutuhkan dukungan sumber daya manusia, pemikiran akademik, riset, dan inovasi. Karena itu, PNL sebagai institusi pendidikan vokasi yang memiliki mahasiswa, dosen, dan tenaga ahli merupakan mitra strategis bagi PAG.

“Di PNL terdapat mahasiswa dan akademisi yang kami butuhkan. PAG juga membutuhkan wawasan dari rekan-rekan akademisi. Inilah yang ke depan harus terus kita kolaborasikan agar kedua pihak dapat saling menguatkan,” katanya.

Robin mencontohkan salah satu hasil konkret kolaborasi kedua institusi, yakni penelitian mengenai pemanfaatan limbah perlite yang telah ada sejak fasilitas Arun beroperasi. Melalui penelitian bersama PNL, limbah tersebut dikaji dan dikembangkan pemanfaatannya sehingga memiliki nilai guna.

“Inilah wujud win-win dari sebuah kerja sama. Industri memiliki persoalan dan kebutuhan, sementara perguruan tinggi memiliki sumber daya akademik serta kemampuan penelitian untuk turut menghadirkan solusi,” ujarnya.

Kuatnya hubungan PAG dan PNL juga tercermin dalam program magang mahasiswa. Robin menyebutkan bahwa sebagian besar peserta magang di PT Perta Arun Gas berasal dari PNL. Hal ini menunjukkan tingginya kepercayaan industri terhadap kompetensi mahasiswa dan kualitas pendidikan vokasi yang dikembangkan PNL.

Ia berharap perpanjangan kerja sama tersebut tidak berhenti pada penandatanganan MoU, tetapi segera diterjemahkan ke dalam berbagai program tindak lanjut yang lebih luas dan memberikan manfaat bagi PAG, PNL, mahasiswa, serta masyarakat.


Penandatanganan MoU turut dihadiri HR Development PAG Safril beserta jajaran PAG. Dari PNL, hadir para Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Kepala Pusat, Kepala Unit, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, serta Koordinator Humas dan Kerja Sama.

Rangkaian kegiatan dipandu oleh Koordinator Humas dan Kerja Sama PNL Dr (C). Ir. Muhammad Hatta, SST dan diakhiri dengan diskusi penguatan program kolaborasi serta foto bersama.

Perpanjangan MoU ini menegaskan bahwa kemitraan antara perguruan tinggi vokasi dan industri tidak cukup dibangun melalui dokumen kerja sama. Kemitraan harus melahirkan ruang belajar, transfer pengetahuan, penguatan kompetensi, penelitian terapan, dan inovasi yang mampu menjawab persoalan nyata di dunia industri.

Bagi PNL dan PAG, perjalanan panjang kemitraan tersebut kini memasuki babak baru, babak untuk tumbuh bersama, memperluas manfaat, dan menghadirkan kontribusi yang lebih nyata bagi pendidikan, industri, serta masyarakat. (*)

Anggaran Rehab-Rekon Aceh Rp. 25,65 Triliun, 92 Persen Dikelola Pemerintah Pusat

By On 16:13

Anggaran Rehab-Rekon Aceh Rp. 25,65 Triliun, 92 Persen Dikelola Pemerintah Pusat
Anggaran Rehab-Rekon Aceh Rp. 25,65 Triliun, 92 Persen Dikelola Pemerintah Pusat. Foto: Humas Setda Aceh
BANDA ACEH, ReportNews.id – Anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana di Aceh pada 2026 mencapai sekitar Rp25,65 triliun. Dari angka tersebut, Pemerintah Pusat mengelola sebanyak 92 % (persen) dan sisanya dikelola Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh.

Artinya, dari total anggaran tersebut sebanyak Rp24 triliun berada di bawah kewenangan Pemerintah Pusat yang tersebar di 23 kementerian/lembaga, sedangkan Rp1,652 triliun berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Transfer ke Daerah (TKD).

Rincian anggaran tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan Pemerintah Aceh bersama Tim Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka evaluasi pelaksanaan rehab-rekon di Aceh melalui anggaran TKD 2026.

Pertemuan berlangsung di Gedung Pusdalops BPBA, Selasa (8/9/2026), dihadiri Plt Sekda Aceh Taufik, Asisten Sekda Aceh Bidang Perekonomian dan Pembangunan T Robby Irza, sejumlah kepala SKPA terkait, serta pimpinan balai dan kantor perwakilan kementerian pekerjaan umum, pertanian, dan perumahan dan kawasan permukiman.

Plt Sekda Aceh Taufik mengatakan Pemerintah Aceh akan memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat dan kementerian/lembaga terkait maupun kabupaten/kota untuk memperlancar percepatan realisasi anggaran yang berada di bawah kewenangan pemerintah Aceh maupun kabupaten/kota.

“Komunikasi itu penting, karena kalau kita tidak mendapatkan pendataan yang akurat maka tidak dapat bergerak,” kata Taufik.

Selain mempercepat koordinasi anggaran, Taufik mengatakan pihaknya akan membuka posko bersama sebagai pusat informasi bagi masyarakat terkait pelaksanaan rehab-rekon. Menurutnya, keberadaan posko diperlukan karena masih banyak informasi mengenai penanganan pascabencana yang belum sampai kepada masyarakat.

Sebaran Anggaran Rehab-Rekon

Asisten Sekda Aceh Bidang Perekonomian dan Pembangunan T Robby Irza mengatakan, porsi anggaran rehab-rekon pascabencana terbesar berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, yaitu mencapai 92 persen.

Ia menjelaskan, dari Rp1,652 triliun (8 persen) anggaran yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah, sekitar Rp824 miliar dialokasikan untuk pemerintah provinsi, sedangkan sekitar Rp827 miliar berada di pemerintah kabupaten/kota.

Selain anggaran TKD, terdapat juga anggaran bantuan keuangan dari pemda di Sumatera Utara dan Sumatera Barat utuk Aceh sebesar Rp285 miliar.

Sementara itu, dari total Rp24 triliun anggaran yang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat dan ditetapkan dalam Rencana Induk (Renduk) Kepmenko PMK Nomor 25 Tahun 2026, hingga 4 September 2026 baru sekitar Rp18 triliun yang teridentifikasi dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kementerian/lembaga.

Masih terdapat selisih sekitar Rp5,5 triliun yang mencakup 1.161 kegiatan yang belum teridentifikasi dalam DIPA.

Karena itu, Pemerintah Aceh mendorong percepatan desk, penyelesaian dan verifikasi data oleh kementerian/lembaga agar anggaran tersebut dapat segera masuk ke DIPA.

“Perlu percepatan desk, penyelesaian dan verifikasi data oleh kementerian/lembaga agar anggaran tersebut bisa segera masuk dalam DIPA dan penanganan rehab rekon di Aceh dapat berjalan optimal,” ujar Robby.

Pemerintah Aceh berharap seluruh anggaran yang telah ditetapkan pemerintah pusat dapat segera terealisasi sehingga pelaksanaan rehab-rekon pascabencana di Aceh dapat berjalan secara optimal.

Perwakilan Tim Satgas PRR Aceh dari Kemendagri, Imran, mengakui anggaran rehab-rekon yang berada di pemerintah pusat belum seluruhnya masuk ke kementerian/lembaga yang menangani penanganan bencana. “Harapannya melalui APBN Perubahan, anggaran tersebut bisa terpenuhi semuanya,” kata Imran.

Dalam pertemuan itu, Imran juga menyoroti realisasi anggaran TKD di Aceh, baik di tingkat pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, yang dinilai masih rendah. Pemerintah daerah diminta mempercepat serapan anggaran agar program yang telah direncanakan dapat segera dilaksanakan. (*)

Pertamina Sumbagut Dukung Pemulihan Pasca Erupsi Gunung Sinabung di Karo

By On 10:57

Pertamina Patra Niaga Bantu Warga Karo Korban Pasca Erupsi Gunung Sinabung.
Pertamina Patra Niaga Bantu Warga Karo, Korban Pasca Erupsi Gunung Sinabung. Foto: Ist
KARO, ReportNews.id – Penanganan pemulihan pasca bencana menjadi langkah yang harus masif dilaksanakan agar masyarakat dapat beraktivitas normal kembali. Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) terus dorong upaya pemulihan pasca erupsi Gunung Sinabung setelah sebelumnya gerak cepat menyalurkan bantuan sesaat setelah terjadinya erupsi Gunung Sinabung pada pekan lalu. Segala upaya yang dilaksanakan ini merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasional, Selasa (8/09/2026).

Berdasarkan hasil pemantauan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), aktivitas visual Gunung Sinabung belum menunjukkan adanya peningkatan signifikan. Dalam rekomendasi terbaru, radius 3 kilometer dari puncak Sinabung tetap menjadi zona yang harus dihindari. Namun, radius sektoral ke arah selatan-tenggara dikurangi dari 6 kilometer menjadi 5 kilometer. Dengan kondisi yang sudah menunjukkan pergerakan normal ini, sebanyak 650 warga yang sebelumnya mengungsi akibat erupsi Gunung Sinabung, mulai dipulangkan ke desa mereka (7/9).

Selanjutnya, sebagai bentuk dukungan penanganan upaya pemulihan pasca erupsi Gunung Sinabung, bertempat di kantor Dinas Sosial Kabupaten Karo, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut salurkan bantuan untuk diberikan kepada masyarakat terdampak dan juga Tim Satuan Tugas (Satgas) yang mendukung pelaksanaan dapur umum (7/9). Mulai dari paket sembako hingga kebutuhan ibu dan anak diberikan untuk mendukung upaya pemulihan ini, termasuk kebutuhan satgas dan _extra fooding_ untuk Tim Satgas.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karo, Dapatkita Sinulingga memberikan apresiasi atas bantuan dan dukungan yang diberikan Pertamina dalam proses pemulihan pasca erupsi Gunung Sinabung. "Terimakasih kepada Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut yang telah memberikan bantuan, tidak hanya kepada masyarakat terdampak tapi juga memberikan perhatian kepada Tim Satgas yang telah bekerja penuh untuk masyarakat. Bantuan ini sangat berharga bagi kami, semoga menjadi berkah untuk Pertamina dan semakin jaya," tutur Dapatkita.

Terpisah, Fahrougi Andriani Sumampouw selaku Area Manager Communication, Relations & CSR Sumbagut Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa Pertamina tidak hanya berfokus pada distribusi energi, tetapi juga menjalankan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan kepada masyarakat.

“Hari ini kita menyalurkan bantuan untuk kebutuhan masyarakat terdampak yang sebelumnya mengungsi dan juga Tim Satgas. Masyarakat sudah mulai kembali ke rumah masing-masing, semoga bantuan yang diberikan dapat membantu proses pemulihan pasca erupsi Gunung Sinabung pekan lalu. Melalui dukungan upaya pemulihan ini, Pertamina Patra Niaga menegaskan komitmennya untuk selalu hadir di tengah masyarakat. Kami berharap bantuan yang disalurkan dapat meringankan beban warga terdampak sekaligus memperkuat sinergi dan hubungan baik antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Pertamina hadir tidak hanya sebagai penyedia energi nasional, tetapi juga sebagai mitra sosial yang peduli terhadap kondisi masyarakat dan lingkungan sekitar,” tutup Fahrougi. (*)


50 Rapa’i Pase Siap Guncang Piasan Pase, Semarakkan HUT 800 Tahun Aceh Utara

By On 21:49

Piasan Pase Bersiap Bergemuruh, 50 Rapa’i Pase Bawa Pesan 800 Tahun Aceh Utara
Piasan Pase Bersiap Bergemuruh, 50 Rapa’i Pase Bawa Pesan 800 Tahun Aceh Utara Foto: Ist
LHOKSUKON, ReportNews.id -  Dentuman Rapa’i Pase akan menjadi salah satu sajian utama dalam perhelatan Piasan Pase di Lapangan Landing, Lhoksukon, Aceh Utara. Sebanyak 50 penabuh Rapa’i Pase atau Rapa’i Gantung dijadwalkan tampil pada Senin (7/9/2026) malam dalam rangkaian peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-800 Aceh Utara.

Pertunjukan tersebut tidak hanya mengandalkan kekuatan bunyi Rapa’i Pase. Penampilan kolosal itu juga akan melibatkan alat musik tradisional serune kalee serta 50 penari Ratoeh Jaroe.

Perpaduan dentuman Rapa’i, suara khas serune kalee, dan gerakan para penari akan disajikan dalam satu pertunjukan yang menggambarkan kekayaan seni dan budaya Aceh.

Persiapan menuju penampilan utama telah dilakukan sejak gladi di arena Piasan Pase, Minggu (6/9/2026) sore. Para penabuh Rapa’i dan penari Ratoeh Jaroe terlihat berlatih secara serius untuk menyatukan tempo, gerakan, serta formasi sebelum tampil di hadapan masyarakat.

Bagi para seniman, Rapa’i Pase memiliki makna lebih dari sekadar alat musik tradisional. Instrumen berukuran besar tersebut dikenal sebagai salah satu kesenian khas Aceh dengan karakter suara yang kuat, berat, dan mampu menghasilkan dentuman yang menggema.

Yusuf, salah seorang penabuh dari Grup Rapa’i Pase Mulieng, Gampong Tanjong, Kecamatan Syamtalira Aron, mengatakan ukuran instrumen menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kekuatan suara Rapa’i Pase.

“Rapa’i Pase memiliki ukuran cukup besar sehingga suara yang dihasilkan juga sangat kuat,” kata Yusuf saat mengikuti gladi.

Menurutnya, permukaan Rapa’i Pase memiliki diameter sekitar 16 hingga 17 inci, sedangkan kedalamannya berkisar 30 hingga 40 sentimeter. Satu unit Rapa’i Pase juga memiliki bobot yang cukup berat, yakni sekitar 35 hingga 40 kilogram.

Bagian badan atau baloh Rapa’i Pase dibuat dari kayu tualang. Sementara itu, permukaan yang menjadi bagian untuk ditabuh menggunakan kulit sapi. Perpaduan kedua bahan tersebut menghasilkan suara yang khas, keras, dan bergema.

Yusuf menjelaskan, sebuah grup Rapa’i Pase umumnya terdiri atas 25 hingga 30 penabuh. Dengan jumlah pemain yang cukup banyak, keselarasan permainan menjadi hal yang sangat penting.

Setiap penabuh harus mampu menjaga irama dan tempo agar seluruh pukulan terdengar serempak. Perbedaan tempo dari satu pemain saja dapat memengaruhi keseluruhan penampilan.

“Yang paling penting kekompakan dan ketepatan tempo agar pukulannya terdengar serentak,” ujarnya.

Di tengah pelaksanaan gladi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara, Dr. Jamaluddin, juga terlihat mencoba memainkan Rapa’i Pase secara langsung.

Keterlibatan tersebut menjadi gambaran bahwa pelestarian kesenian tradisional tidak sebatas melalui kegiatan seremonial. Interaksi langsung dengan alat musik tradisional juga dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan karakter, fungsi, hingga tantangan memainkan kesenian tersebut kepada generasi muda.

Pada malam pembukaan Piasan Pase, sebanyak 50 penabuh Rapa’i Pase akan tampil di hadapan masyarakat. Mereka akan berkolaborasi dengan serune kalee dan 50 penari Ratoeh Jaroe dalam sebuah pertunjukan kolosal yang diproyeksikan menjadi salah satu daya tarik utama kegiatan.

Pertunjukan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menghadirkan kembali kekuatan budaya Aceh dalam momentum peringatan 800 tahun perjalanan Aceh Utara.

Delapan abad perjalanan sejarah Aceh Utara tidak hanya dikenang melalui catatan sejarah, tetapi juga melalui kesenian yang masih hidup di tengah masyarakat. Dentuman Rapa’i Pase menjadi salah satu simbol bahwa warisan budaya tersebut tetap dimainkan, dirawat, dan diteruskan kepada generasi berikutnya.

Dalam konteks sejarah, kawasan Aceh Utara memiliki keterkaitan erat dengan Samudera Pasai yang pernah berkembang sebagai salah satu pusat peradaban penting di Nusantara. Karena itu, pertunjukan Rapa’i Pase dalam peringatan 800 tahun Aceh Utara bukan sekadar hiburan, tetapi juga menjadi ruang untuk menghidupkan kembali identitas budaya dan sejarah daerah melalui seni tradisi. (*)

SKPA di Aceh Diminta Publikasikan Setiap Kegiatan dan Proyek kepada Publik

By On 11:24

Inisiator Aceh Goet, Tarmizi Age,
Inisiator Aceh Goet, Tarmizi Age
BANDA ACEH, ReportNews.id – Menyahuti pernyataan tegas Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau Dek Fad bahwa “transparansi menjadi kunci pemerintahan dan percepatan pembangunan”, bakal calon DPD RI sekaligus Inisiator Aceh Goet, Tarmizi Age, meminta seluruh Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) terbuka dalam menyampaikan informasi kegiatan dan proyek kepada masyarakat.

Tarmizi Age meminta setiap dinas di lingkungan Pemerintah Aceh mempublikasikan seluruh program, kegiatan, dan proyek yang dilaksanakan, baik berskala besar maupun kecil, melalui website resmi masing-masing SKPA serta media massa.

“Rakyat Aceh menunggu kejujuran Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) untuk membuka informasi kepada publik. Semua kegiatan pemerintah harus bisa diketahui masyarakat,” ujar Tarmizi Age, Senin (7/9/2026).

Menurutnya, keterbukaan informasi penting agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana anggaran daerah digunakan, termasuk kegiatan yang sedang dilaksanakan, lokasi proyek, nilai anggaran, pelaksana pekerjaan hingga pemenang tender.

“Jangan tutupi informasi. Ini bahaya. Rakyat ingin tahu. Kapan Aceh maju kalau caranya begini terus? Tolong dibuka apa saja kegiatannya, siapa yang mengerjakan atau siapa pemenang tendernya, sehingga rakyat bisa ikut mengawal,” katanya.

Ia menilai transparansi bukan sekadar kewajiban administratif pemerintah, tetapi merupakan bagian penting dari pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran.

“Pemerintah diharapkan membuka setiap informasi kepada publik sehingga rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi mengetahui ke mana anggaran digunakan. Jangan sembunyi-sembunyi, tidak bagus,” tegasnya.

Tarmizi Age juga berharap langkah yang disampaikan Wakil Gubernur Aceh tersebut benar-benar diikuti oleh seluruh pejabat dan kepala dinas di lingkungan Pemerintah Aceh.

Menurutnya, keterbukaan informasi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mendorong partisipasi publik dalam mengawasi pembangunan.

“Langkah tegas yang disampaikan Wakil Gubernur harus diikuti para pejabat di setiap dinas. Dengan begitu, Aceh bisa semakin maju dan berkembang di bawah kepemimpinan Muzakir Manaf (Mualem) dan Fadhlullah (Dek Fad),” ujarnya.

Sebagai bagian dari masyarakat Aceh, Tarmizi Age yang akrab disapa Almukarram Eks Denmark mengaku khawatir persoalan ketertinggalan dan kemiskinan masih menjadi persoalan serius akibat pengelolaan pemerintahan yang dinilai belum optimal dan kurang transparan.

“Uang dan anggaran sebenarnya selama ini tidak kurang di Aceh. Namun, negeri ini masih berada dalam kondisi kemiskinan. Karena itu, masyarakat perlu mengetahui apa yang dilakukan pemerintah,” katanya.

Ia menambahkan, setiap kebijakan dan keputusan pemerintah memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Karena itu, rakyat berhak memperoleh informasi mengenai program dan penggunaan anggaran pemerintah.

“Perlu rakyat mengetahui apa yang dilakukan pemerintah setiap saat, karena setiap keputusan yang diambil berdampak langsung kepada mereka,” katanya.

Tarmizi menegaskan bahwa tujuan utama keberadaan pemerintah adalah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

“Keberadaan pemerintah sesungguhnya untuk menyejahterakan rakyat, bukan lain-lain. Jangan biarkan rakyat terus menderita dan sengsara,” tutup Tarmizi Age. (*)

Kolaborasi BFLF dan PMI Lhokseumawe di HUT RRI 2026: 65 Kantong Darah Terkumpul Hanya dalam 2 Jam

By On 12:11

Kolaborasi BFLF dan PMI Lhokseumawe di HUT RRI 2026: 65 Kantong Darah Terkumpul Hanya dalam 2 Jam
BFLF–PMI Lhokseumawe Berhasil Kumpulkan 65 Kantong Darah dalam 2 Jam di HUT RRI 2026. Foto: BFLF
LHOKSEUMAWE, ReportNews.id - Blood For Life Foundation (BFLF) Lhokseumawe-Aceh Utara kembali bergerak nyata dalam aksi kemanusiaan. Dipimpin oleh Mutia Sari, ST, MSM, organisasi ini berkolaborasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Lhokseumawe menggelar kegiatan donor darah dalam rangkaian peringatan HUT RRI Tahun 2026, Minggu (6/09/2026).

Kegiatan yang berlangsung hari ini mencatatkan hasil luar biasa, sebanyak 65 kantong darah berhasil dikumpulkan hanya dalam waktu 2 jam.

Mutia Sari selaku Ketua BFLF Lhokseumawe–Aceh Utara menyampaikan rasa syukur dan harapannya. "Semoga kegiatan ini senantiasa dapat kami lanjutkan dan mendapatkan ridho Allah SWT, semata-mata berniat ingin membantu sesama, khususnya mereka yang sedang membutuhkan transfusi darah," ujarnya.

Selama kurun waktu 4 tahun berdiri dan beraktivitas di wilayah Kota Lhokseumawe hingga Aceh Utara, BFLF telah berhasil mengumpulkan kurang lebih 2.400 kantong darah melalui berbagai aksi donor darah yang dilakukan secara kolaboratif dengan berbagai pihak.

BFLF dikenal aktif menginisiasi beragam kegiatan sosial dan kemanusiaan, dengan fokus utama pada aksi donor darah serta pendampingan pasien rujukan yang membutuhkan bantuan darah. (*)

Haji Uma Desak Polisi Segera Amankan Tujuh Tersangka Pengeroyokan Siswa di Simeulue

By On 10:11

Anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman
Anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman
JAKARTA, ReportNews.id – Anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma, menyoroti kasus dugaan pengeroyokan terhadap seorang siswa berinisial RK di SMA Negeri 1 Sinabang, Kabupaten Simeulue.

Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi di lingkungan sekolah dan masih dalam jam sekolah pada 18 Juli 2026. Haji Uma mengetahui persoalan itu setelah menerima surat pengaduan dari orang tua korban tertanggal 2 September 2026 yang meminta pendampingan dan pengawalan terhadap proses hukum kasus tersebut.

Haji Uma kemudian menghubungi orang tua RK pada Kamis (3/9/2026) untuk memperoleh penjelasan lebih lengkap mengenai kronologi kejadian dan perkembangan penanganan perkara.

Berdasarkan keterangan orang tua korban, peristiwa bermula ketika RK diminta menyapu oleh salah seorang siswa dengan cara ditendang. Korban kemudian menyampaikan keberatan terhadap perlakuan tersebut. Namun, keberatan itu diduga memicu tindakan kekerasan yang kemudian melibatkan sejumlah siswa lainnya.

“Kasus dugaan pengeroyokan siswa di Simeulue ini harus menjadi catatan penting bagi dunia pendidikan. Peristiwa tersebut terjadi di lingkungan sekolah dan masih dalam jam sekolah. Ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa,” ujar Haji Uma.

Menurut informasi yang disampaikan keluarga korban, tujuh siswa yang diduga terlibat telah menjalani pemeriksaan dan ditetapkan oleh kepolisian sebagai tersangka. Namun, ketujuh tersangka disebut belum diamankan dan masih bebas beraktivitas, sedangkan korban bersama keluarganya terus menunggu kepastian hukum.

“Jika tujuh orang sudah diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka, harus ada tindak lanjut yang jelas. Kasus ini seharusnya dipercepat dan tidak dibiarkan berlarut-larut. Apabila syarat penangkapan atau penahanan telah terpenuhi, para tersangka harus segera diamankan sesuai ketentuan hukum,” tegasnya.

Haji Uma juga mengkhawatirkan kondisi tersebut dapat memicu konflik horizontal antara keluarga maupun pihak-pihak terkait. Selain itu, belum adanya tindakan yang jelas dikhawatirkan menimbulkan ketakutan bagi siswa lain dan mengganggu rasa aman di lingkungan sekolah.

“Kita khawatir akan terjadi konflik horizontal jika para tersangka tidak segera ditangani secara tegas. Kondisi ini juga dapat menimbulkan ketakutan bagi siswa lain. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman untuk belajar, bukan tempat tumbuhnya rasa takut akibat kekerasan,” kata Haji Uma.

Dari perspektif hukum, dugaan kekerasan terhadap RK dapat dikaji berdasarkan Pasal 76C juncto Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut melarang setiap orang melakukan, menyuruh melakukan, membiarkan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Pasal 80 ayat (1) mengatur ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan dan/atau pidana denda. Apabila kekerasan mengakibatkan luka berat, Pasal 80 ayat (2) mengatur ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda.

Karena perbuatan tersebut diduga dilakukan secara bersama-sama, penyidik juga dapat mengkaji penerapan Pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal tersebut mengatur kekerasan yang dilakukan secara terang-terangan atau di muka umum dengan tenaga bersama.

Pasal 262 ayat (1) mengatur ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda kategori V. Jika mengakibatkan luka, ancaman pidananya paling lama tujuh tahun sebagaimana diatur dalam ayat (2). Sementara apabila mengakibatkan luka berat, ayat (3) mengatur ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Meski demikian, Haji Uma menegaskan bahwa penerapan pasal dan penentuan tingkat akibat yang dialami korban tetap harus didasarkan pada hasil Visum et Repertum, rekam medis, peran masing-masing tersangka, serta alat bukti sah yang ditemukan selama penyidikan.

“Penyidik harus bekerja secara profesional, transparan, dan tidak memihak. Peran masing-masing tersangka harus diungkap secara jelas agar korban memperoleh keadilan dan perkara ini segera mendapatkan kepastian hukum,” ujarnya.

Haji Uma turut meminta pihak sekolah dan Dinas Pendidikan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan serta penanganan kekerasan di lingkungan sekolah. Korban juga harus memperoleh perlindungan dan pendampingan agar dapat kembali mengikuti pendidikan dengan aman.

Haji Uma menyatakan akan mengawal pengaduan keluarga RK dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum serta instansi pendidikan terkait. Ia berharap proses hukum segera dituntaskan dan kejadian serupa tidak kembali terulang di lingkungan pendidikan Aceh. (*)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *