Perkuat Akuntabilitas dan Tata Kelola Berbasis Kinerja, PNL Evaluasi Capaian IKU Tahun 2026
On 16:53
 |
| Kegiatan Evaluasi Capaian Kinerja dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026. Foto: ReportNews/HO |
Kegiatan strategis ini diikuti oleh 50 peserta yang terdiri atas unsur manajemen tingkat institusi, pimpinan jurusan, pengelola pusat, Unit Penunjang Akademik (UPA), serta tenaga kependidikan terkait. Forum ini menjadi momentum konsolidasi kelembagaan untuk menelaah capaian kinerja secara komprehensif, mengidentifikasi kesenjangan antara target dan realisasi, sekaligus merumuskan langkah perbaikan yang terukur dan berkelanjutan.
Direktur PNL, Assoc. Prof. Dr. Ir. Rizal Syahyadi, S.T., M.Eng.Sc., IPM., ASEAN Eng., APEC Eng., dalam arahannya menempatkan evaluasi kinerja sebagai instrumen penting untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, program, dan penggunaan sumber daya institusi benar-benar memberikan kontribusi terhadap pencapaian visi dan misi perguruan tinggi.
Dalam materi yang disampaikan, Direktur mengajak seluruh jajaran manajemen merefleksikan dua pertanyaan mendasar, yakni ke mana arah pengembangan PNL dan sejauh mana berbagai program yang telah dilaksanakan mampu menghasilkan capaian nyata. Kedua pertanyaan tersebut menjadi landasan untuk membangun keselarasan antara perencanaan strategis, implementasi program, pengukuran kinerja, dan peningkatan mutu kelembagaan.
“Keberhasilan sebuah institusi tidak cukup diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi harus tercermin dari kualitas capaian, ketepatan pemanfaatan sumber daya, serta manfaat nyata yang dihasilkan. Evaluasi kinerja harus menjadi ruang refleksi sekaligus pijakan untuk menghadirkan perbaikan yang berkelanjutan,” demikian penekanan yang dirangkum dari substansi arahan Direktur.
Lebih lanjut, Direktur memaparkan empat perspektif utama dalam menilai kemajuan institusi, meliputi kinerja kelembagaan, mutu pendidikan, tata kelola, dan kontribusi institusi kepada masyarakat. Keempat perspektif tersebut dipandang sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan dalam membangun perguruan tinggi vokasi yang unggul, inovatif, berakhlak, dan berdaya saing global.
Dalam pemaparannya, Direktur turut menyajikan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja PNL Tahun 2026 yang memperoleh predikat A dengan nilai 85,2. Capaian tersebut menjadi modal penting bagi institusi untuk terus memperkuat kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
Meskipun demikian, capaian positif tersebut tidak boleh menghadirkan kepuasan yang bersifat administratif semata. Evaluasi perlu diarahkan untuk menemukan ruang peningkatan, terutama pada indikator yang belum mencapai target, efektivitas pelaksanaan program, serta konsistensi antara perencanaan, realisasi anggaran, dan hasil yang diperoleh.
Selain menelaah indikator kinerja utama wajib, pilihan, dan partisipatif, forum ini juga membahas capaian pelaksanaan anggaran satuan kerja, penguatan sistem pelaporan, serta keterkaitan antara program prioritas dan arah pengembangan institusi. Pendekatan tersebut diharapkan mampu membangun budaya kerja yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan prosedural, tetapi juga mengedepankan efektivitas, efisiensi, dan dampak kelembagaan.
Untuk memperkaya perspektif evaluasi, kegiatan menghadirkan dua narasumber dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), yakni Supriati, Auditor Ahli Madya, serta M. Antoni Fauzi, Ketua Tim dan Akuntabilitas pada Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kemdiktisaintek.
Kehadiran kedua narasumber memberikan penguatan dari perspektif pengawasan internal, perencanaan, pengukuran, dan akuntabilitas kinerja. Melalui forum ini, peserta memperoleh ruang untuk memperdalam pemahaman mengenai pentingnya keselarasan dokumen perencanaan dengan indikator kinerja, keandalan data dukung, ketepatan pelaporan, serta tindak lanjut hasil evaluasi sebagai bagian dari siklus peningkatan kualitas tata kelola.
Ketua Panitia, Muhammad Iqbal, S.ST., dari Tim Perencanaan PNL, menyampaikan bahwa kegiatan ini dirancang sebagai forum evaluasi sekaligus penyamaan persepsi seluruh unit kerja dalam memperkuat pelaksanaan manajemen kinerja institusi.
Menurutnya, keterlibatan unsur pimpinan dan pengelola dari berbagai tingkatan organisasi menjadi bagian penting dalam membangun pemahaman bersama mengenai tanggung jawab pencapaian indikator kinerja.
“Evaluasi ini diharapkan menghasilkan pemetaan capaian yang lebih objektif, identifikasi kendala yang lebih sistematis, serta rekomendasi tindak lanjut yang dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret pada setiap unit kerja. Dengan demikian, perencanaan dan pelaksanaan program ke depan semakin terarah, terukur, dan akuntabel,” ungkapnya.
Kegiatan ini sekaligus menegaskan bahwa pencapaian IKU bukan semata-mata tanggung jawab unit perencanaan atau pimpinan institusi, melainkan merupakan tanggung jawab kolektif seluruh unsur organisasi. Sinergi antara institusi, jurusan, pusat, UPA, dan tenaga kependidikan menjadi prasyarat penting untuk memastikan setiap indikator dapat diterjemahkan ke dalam program kerja yang relevan dan menghasilkan kontribusi nyata.
Melalui evaluasi yang dilaksanakan secara sistematis, PNL juga berupaya memperkuat integrasi antara pengembangan sumber daya manusia, peningkatan mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, perluasan kemitraan strategis, serta optimalisasi pengelolaan keuangan dan infrastruktur pendidikan.
Bagi PNL, akuntabilitas bukan sekadar kemampuan mempertanggungjawabkan angka dan laporan, melainkan komitmen untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan sumber daya yang dikelola mampu menghadirkan nilai tambah bagi institusi, meningkatkan kualitas pendidikan vokasi, serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat dan pembangunan bangsa. (*)
“Keberhasilan sebuah institusi tidak cukup diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi harus tercermin dari kualitas capaian, ketepatan pemanfaatan sumber daya, serta manfaat nyata yang dihasilkan. Evaluasi kinerja harus menjadi ruang refleksi sekaligus pijakan untuk menghadirkan perbaikan yang berkelanjutan,” demikian penekanan yang dirangkum dari substansi arahan Direktur.
Lebih lanjut, Direktur memaparkan empat perspektif utama dalam menilai kemajuan institusi, meliputi kinerja kelembagaan, mutu pendidikan, tata kelola, dan kontribusi institusi kepada masyarakat. Keempat perspektif tersebut dipandang sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan dalam membangun perguruan tinggi vokasi yang unggul, inovatif, berakhlak, dan berdaya saing global.
Dalam pemaparannya, Direktur turut menyajikan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja PNL Tahun 2026 yang memperoleh predikat A dengan nilai 85,2. Capaian tersebut menjadi modal penting bagi institusi untuk terus memperkuat kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
Meskipun demikian, capaian positif tersebut tidak boleh menghadirkan kepuasan yang bersifat administratif semata. Evaluasi perlu diarahkan untuk menemukan ruang peningkatan, terutama pada indikator yang belum mencapai target, efektivitas pelaksanaan program, serta konsistensi antara perencanaan, realisasi anggaran, dan hasil yang diperoleh.
Selain menelaah indikator kinerja utama wajib, pilihan, dan partisipatif, forum ini juga membahas capaian pelaksanaan anggaran satuan kerja, penguatan sistem pelaporan, serta keterkaitan antara program prioritas dan arah pengembangan institusi. Pendekatan tersebut diharapkan mampu membangun budaya kerja yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan prosedural, tetapi juga mengedepankan efektivitas, efisiensi, dan dampak kelembagaan.
Untuk memperkaya perspektif evaluasi, kegiatan menghadirkan dua narasumber dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), yakni Supriati, Auditor Ahli Madya, serta M. Antoni Fauzi, Ketua Tim dan Akuntabilitas pada Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kemdiktisaintek.
Kehadiran kedua narasumber memberikan penguatan dari perspektif pengawasan internal, perencanaan, pengukuran, dan akuntabilitas kinerja. Melalui forum ini, peserta memperoleh ruang untuk memperdalam pemahaman mengenai pentingnya keselarasan dokumen perencanaan dengan indikator kinerja, keandalan data dukung, ketepatan pelaporan, serta tindak lanjut hasil evaluasi sebagai bagian dari siklus peningkatan kualitas tata kelola.
Ketua Panitia, Muhammad Iqbal, S.ST., dari Tim Perencanaan PNL, menyampaikan bahwa kegiatan ini dirancang sebagai forum evaluasi sekaligus penyamaan persepsi seluruh unit kerja dalam memperkuat pelaksanaan manajemen kinerja institusi.
Menurutnya, keterlibatan unsur pimpinan dan pengelola dari berbagai tingkatan organisasi menjadi bagian penting dalam membangun pemahaman bersama mengenai tanggung jawab pencapaian indikator kinerja.
“Evaluasi ini diharapkan menghasilkan pemetaan capaian yang lebih objektif, identifikasi kendala yang lebih sistematis, serta rekomendasi tindak lanjut yang dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret pada setiap unit kerja. Dengan demikian, perencanaan dan pelaksanaan program ke depan semakin terarah, terukur, dan akuntabel,” ungkapnya.
Kegiatan ini sekaligus menegaskan bahwa pencapaian IKU bukan semata-mata tanggung jawab unit perencanaan atau pimpinan institusi, melainkan merupakan tanggung jawab kolektif seluruh unsur organisasi. Sinergi antara institusi, jurusan, pusat, UPA, dan tenaga kependidikan menjadi prasyarat penting untuk memastikan setiap indikator dapat diterjemahkan ke dalam program kerja yang relevan dan menghasilkan kontribusi nyata.
Melalui evaluasi yang dilaksanakan secara sistematis, PNL juga berupaya memperkuat integrasi antara pengembangan sumber daya manusia, peningkatan mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, perluasan kemitraan strategis, serta optimalisasi pengelolaan keuangan dan infrastruktur pendidikan.
Bagi PNL, akuntabilitas bukan sekadar kemampuan mempertanggungjawabkan angka dan laporan, melainkan komitmen untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan sumber daya yang dikelola mampu menghadirkan nilai tambah bagi institusi, meningkatkan kualitas pendidikan vokasi, serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat dan pembangunan bangsa. (*)
