Ketua KPK Akui Berkomunikasi dengan Jaksa Agung, Supervisi Kasus Febrie Adriansyah Mulai Berjalan

Ketua KPK Akui Berkomunikasi dengan Jaksa Agung, Supervisi Kasus Febrie Adriansyah Mulai Berjalan

By Redaksi On 16:14

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk mensupervisi tigas kasus dugaan korupsi dan TPPU yang melibatkan eks Jampidsus Febrie Adriansyah. Foto/Dok.SindoNews

JAKARTA, ReportNews.id - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengaku, dirinya telah berkomunikasi langsung dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk mensupervisi tiga perkara dugaan korupsi dan TPPU yang melibatkan eks Jampidsus Febrie Adriansyah. "iya, sudah mulai jalan (komunikasi) gitu," kata Setyo usai hadiri acara peluncuran buku bertajuk "Anotasi KUHAP 2025," di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/7/2026).

Setyo mengaku, komunikasi dengan Burhanuddin itu terjadi dalam acara tersebut dan beberapa waktu lalu. Ia menilai, ada keseriusan dari Burhanuddin untuk memgusut perkara tersebut.

"Tadi kan sebelahan saya sama beliau duduknya. Sedikit banyak sudah adalah pembahasan dari beberapa waktu yang lalu. Artinya itu menunjukkan keseriusan daripada Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti penanganan ini," ungkapnya. Kendati demikian, Setyo berkata, proses penyidikan masih berlangsung di Kejaksaan. Ia pun tak ingin berspekulasi KPK mengambil alih penanganan perkara tersebut.

"Ya, saya kira terlalu dini ya, gitu. Kan masih berproses di Kejaksaan Agung, gitu, prosesnya sementara berjalan, koordinasi banyak lagi yang dilakukan, masalah pendalaman barang bukti, pendalaman dokumen, dan lain-lain. Baru proses awal. Jadi, menurut saya ya silakan berproses dululah," ujar Setyo.

Setyo mengatakan, kewenangan supervisi itu telah diatur dalam Pasal 6 UU KPK. "Nah, nanti sambil kita tindak lanjuti, meskipun secara permintaan secara lisan sudah disampaikan, nanti kan pasti ada permintaan juga secara tertulis dan akan dibahas sesuai dengan SOP yang ada di KPK. Pimpinan menentukan untuk proses selanjutnya," pungkasnya.



Sumber: SindoNews.com

FBI-Secret Service AS Cek Uang Sitaan Terkait Kasus Febrie Adriansyah

FBI-Secret Service AS Cek Uang Sitaan Terkait Kasus Febrie Adriansyah

By Redaksi On 15:55

Foto: Wildan Noviansah/detikcom

JAKARTA, ReportNews.id - Polri menggandeng FBI hingga Secret Service AS dalam mengusut tiga kasus korupsi yang menyeret mantan Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah, sebagai tersangka. FBI dan Secret Service mengecek barang bukti dolar yang disita polisi dalam kasus tersebut.Pantauan detikcom, Selasa (14/7/2026), pihak FBI dan Secret Service sudah hadir di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya sejak pagi untuk melakukan pengecekan. Mereka lalu keluar pergi pada pukul 12.45 WIB.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto sebelumnya mengatakan polisi menggandeng Federal Bureau of Investigation (FBI), Kedutaan Besar Amerika Serikat, hingga pihak Singapura untuk mengecek barang bukti.

"Ini ada uang US dollar, Singapore dollar, rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang Singapore dollar, US dollar dari FBI dan Kedutaan Amerika, termasuk dari Kedutaan Singapura dan Bank Indonesia," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto kepada wartawan, Senin (13/7).

Hasil Penggeledahan di de'Clan Cipete
1. Dokumen
2. Handphone
3. SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD
4. USD 889.965
5. Rp 259.159.000

Polisi kemudian mengkonversi seluruh uang tunai tersebut dalam bentuk rupiah, total Rp 60 miliar.

Hasil Penggeledahan di Money Changer Cipete
1. 71 item barang bukti
2. 16 uang asing, dikonversi ke rupiah total sekitar Rp 7,2 miliar

Hasil Penggeledahan di Rumah Mewah Sentul
1. 74 kg emas batangan
2. USD 4.767.300
3. SGD 14.083.800
4. Rp 100.000.000
5. Dokumen
6. Handphone
7. Sejumlah foto keluarga yang diduga pemilik rumah dan brankas

Polisi kemudian mengkonversi seluruh uang tunai tersebut dalam bentuk rupiah, total senilai Rp 476 miliar.

Dalam kasus ini, eks Jampidsus Febrie Adriansyah dan Don Ritto diketahui kini ditetapkan sebagai tersangka oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor). Penetapan tersangka itu tak lama setelah Febrie mengundurkan diri dari Jampidsus.

Febrie dijadikan tersangka terkait tiga kasus dugaan korupsi, yakni batu bara, ASABRI, dan Krakatau Steel (KS). Perkara itu kini dilimpahkan ke Kejagung dan disupervisi oleh KPK dan diawasi oleh Komisi III DPR RI melalui pembentukan panitia kerja (Panja).

Komisi III DPR Supervisi
Sementara itu, Komisi III DPR memastikan memberikan atensi terhadap proses hukum terkait kasus korupsi batu bara, ASABRI, dan Krakatau Steel. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menegaskan kasus yang santer menyeret aparat penegak hukum (APH) itu berkaitan dengan oknum alih-alih institusi.

"Ada beberapa hal yang diumumkan. Pertama, Komisi III mengambil inisiatif, memastikan kasus yang kemarin-kemarin banyak diberitakan bisa berjalan dengan koridor hukum dan diusut tuntas secara hukum," kata Habiburokhman dalam konferensi pers di Kejagung RI, Jakarta Selatan, Sabtu (11/7).

Habiburokhman menegaskan pihaknya akan mengawal agar tidak terjadi tindakan yang melampaui kewenangan hukum di antarinstitusi hukum selama pengusutan kasus ini berjalan.

"Kedua, kami juga ingin memastikan tidak adanya ekses, gesekan, friksi antarinstitusi terkait penanganan kasus ini. Karena bagaimanapun ini adalah kasus terkait oknum, dengan orang, dengan individu, bukan dengan institusi," ujarnya.




Sumber: Detik.com

Tito Karnavian: Jangan Salah, Jembatan Enang-Enang Bukan Hasil Kerja Masyarakat

Tito Karnavian: Jangan Salah, Jembatan Enang-Enang Bukan Hasil Kerja Masyarakat

By Redaksi On 15:15

Kasatgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian Tito, Tinjau Kondisi Jalan Werlah di Bener Meriah. Foto: Dok. Kemendagri.

JAKARTA, ReportNews.id - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, pemerintah tidak mengabaikan penanganan Jembatan Enang-Enang di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, yang mengalami kerusakan.

Menurutnya, pemerintah telah mengambil sejumlah langkah penanganan, baik untuk menjamin keselamatan masyarakat maupun menjaga konektivitas di wilayah terdampak.

Penegasan tersebut disampaikan Tito selaku ketua satuan tugas (Satgas) percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, setelah meninjau kondisi jembatan dan berdialog dengan warga.

Tito Karnavian menjelaskan, Jembatan Enang-Enang tidak roboh akibat banjir bandang, melainkan mengalami kemiringan karena tanah penyangganya ambles. Kondisi tersebut dinilai membahayakan keselamatan pengguna apabila tetap dilalui tanpa penanganan.

Menurutnya, balai pelaksanaan jalan nasional Aceh di bawah Kementerian Pekerjaan Umum telah lebih dahulu melakukan penanganan.

Namun, muncul perbedaan pandangan dengan masyarakat karena pemerintah mengutamakan aspek keselamatan, sedangkan warga menginginkan akses tersebut tetap dapat digunakan untuk aktivitas sehari-hari.

"Karena dia melihat bahwa jembatan ini rawan, miring sekali, dan longsor tanahnya di satu sisi itu banyak sekali longsornya," ujar Menteri Tito Karnavian di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (13/7/2026).

Sebelumnya, Balai PU telah mengarahkan masyarakat menggunakan jalur alternatif. Namun, warga menilai jalur tersebut terlalu jauh dan kondisi jalannya rusak sehingga memilih membuat akses sementara pada bagian tanah yang ambles agar kendaraan tetap dapat melintas.

"Bukan masyarakat membangun jembatan ini," katanya.

Melalui mediasi Satgas PRR, pemerintah dan masyarakat akhirnya mencapai kesepakatan untuk mempertahankan jembatan lama sebagai solusi sementara dengan melakukan penguatan struktur.

Meski demikian, Tito Karnavian menegaskan jembatan tersebut hanya dapat dilintasi kendaraan roda dua dan kendaraan ringan karena kondisinya belum memungkinkan menahan beban kendaraan besar.

"Intinya jembatan yang lama ini sulit untuk dikembalikan normal lagi, ini berat sekali," ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan pembangunan jembatan baru yang lebih permanen dan aman. Selain itu, jalur alternatif akan diperbaiki, termasuk pembangunan jembatan pendukung yang mulai dikerjakan pada Juli 2026 agar konektivitas masyarakat tetap terjaga.

Tito Karnavian menegaskan, persoalan yang terjadi bukan karena pemerintah mengabaikan daerah terdampak bencana. Menurutnya, perbedaan yang muncul hanya terkait penilaian terhadap aspek keselamatan penggunaan jembatan yang mengalami kerusakan.

"Bukan pemerintah tidak memperhatikan, tidak, tapi beda pendapat antara Balai PU dengan masyarakat," tegasnya.

Sumber: Beritasatu.com

Datang Membawa Harapan, Pulang Meninggalkan Antrean

Datang Membawa Harapan, Pulang Meninggalkan Antrean

By Redaksi On 20:24

Suasana Antrian Sepeda Motor di SPBU di Aceh. Foto: For ReportNews.id

Penulis: Muhammad Anil Alwi, Sekretaris PC PMII Lhokseumawe

ReportNews.id - Antrean panjang di SPBU kini menjadi potret yang hampir setiap hari terlihat di berbagai daerah di Aceh, khususnya Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe. Kendaraan roda dua maupun roda empat mengular sejak pagi hingga malam hanya untuk mendapatkan Pertalite. Bagi sebagian orang, ini mungkin hanya soal menunggu. Namun bagi sopir angkutan, pedagang, nelayan, pekerja harian, mahasiswa, dan masyarakat yang menggantungkan aktivitasnya pada kendaraan, antrean panjang berarti hilangnya waktu, berkurangnya pendapatan, dan terganggunya produktivitas.

Ironisnya, di tengah keresahan masyarakat, penjelasan yang diterima publik masih sangat terbatas. Ketidakjelasan informasi membuka ruang bagi berbagai spekulasi yang sulit dibendung. Padahal, dalam situasi seperti ini, yang paling dibutuhkan bukan sekadar imbauan untuk tetap tenang, melainkan keterbukaan mengenai kondisi pasokan, penyebab gangguan distribusi, serta langkah-langkah yang sedang dilakukan untuk mengatasinya.

Kedatangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ke Aceh beberapa waktu lalu semestinya menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa persoalan energi di daerah mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Masyarakat tentu memahami bahwa satu kunjungan tidak dapat menyelesaikan seluruh persoalan. Namun, publik juga berhak berharap adanya tindak lanjut yang nyata. Sebab ukuran keberhasilan sebuah kunjungan bukanlah banyaknya agenda yang dilaksanakan, melainkan perubahan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat setelahnya.

Muhammad Anil Alwi, Sekretaris PC PMII Lhokseumawe.

Persoalan BBM tidak boleh dipandang hanya sebagai urusan distribusi. Ini juga menyangkut roda perekonomian daerah. Ketika distribusi BBM terganggu, aktivitas perdagangan ikut melambat, biaya transportasi meningkat, dan produktivitas masyarakat menurun. Jika kondisi ini berlangsung lama, dampaknya akan dirasakan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat.

Karena itu, evaluasi terhadap sistem distribusi BBM di Aceh menjadi sesuatu yang mendesak. Jika persoalannya terletak pada pasokan, maka pemerintah bersama Pertamina harus memastikan pasokan segera kembali normal. Jika terdapat hambatan distribusi, maka hambatan tersebut harus dibuka seterang-terangnya kepada publik beserta solusi yang sedang dijalankan. Jika diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap penyaluran BBM bersubsidi, maka pengawasan itu harus diperkuat agar subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.

Yang tidak kalah penting adalah komunikasi publik. Dalam era keterbukaan informasi, diam bukanlah pilihan. Masyarakat berhak mengetahui apa yang sedang terjadi, bukan dibiarkan membangun kesimpulan sendiri. Kepercayaan publik lahir dari transparansi, bukan dari spekulasi.

Pada akhirnya, masyarakat Aceh tidak sedang meminta sesuatu yang istimewa. Mereka hanya ingin mendapatkan hak dasar sebagai warga negara: memperoleh BBM bersubsidi dengan mudah, tanpa harus menghabiskan waktu berjam-jam di antrean. Negara yang hadir bukanlah negara yang sekadar datang melihat kondisi, tetapi negara yang mampu memastikan persoalan masyarakat benar-benar terselesaikan.

Sebab rakyat tidak menilai dari seberapa sering pejabat berkunjung ke daerah, melainkan dari seberapa nyata perubahan yang mereka rasakan setelah kunjungan itu berakhir. (*)

Tarmizi Age: Bumi Aceh Kaya, Namun Rakyat Belum Merasakan Kebahagiaan

Tarmizi Age: Bumi Aceh Kaya, Namun Rakyat Belum Merasakan Kebahagiaan

By Redaksi On 18:42

Tarmizi Age (Mukarram). Foto: For ReportNews.id

BANDA ACEH, ReportNewsid - Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Aceh dinilai belum sepenuhnya berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakatnya. Pandangan tersebut disampaikan Tarmizi Age atau Mukarram, tokoh yang dikenal sebagai kreator konten asal Aceh, Senin (13/7/2026).

Menurut Tarmizi, Aceh memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, mulai dari sektor minyak dan gas bumi, pertambangan mineral, perkebunan hingga kelautan. Berbagai komoditas unggulan seperti minyak bumi, gas alam, emas, perak, batu bara, nikel, kopi, minyak nilam, kelapa sawit, lada, dan hasil perikanan menjadi kekayaan yang selama ini dimiliki daerah tersebut.

"Sayangnya, kekayaan alam yang melimpah itu belum mampu membuat rakyat Aceh hidup lebih bahagia dan sejahtera," ujar Tarmizi.

Ia kemudian membandingkan Aceh dengan Finlandia, negara yang menjadi lokasi penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Perdamaian Aceh pada 2005. Menurut World Happiness Report, Finlandia selama beberapa tahun terakhir menempati posisi sebagai negara dengan tingkat kebahagiaan masyarakat tertinggi di dunia.

Tarmizi menjelaskan bahwa sumber daya utama Finlandia didominasi oleh hutan, industri kayu dan pulp, mineral, serta sumber daya air bersih. Negara tersebut juga dikenal menghasilkan berbagai produk pertanian serta buah-buahan liar seperti blueberry dan lingonberry.

Sementara itu, Indonesia dalam World Happiness Report berada pada peringkat ke-87 dari sekitar 140 negara.

Berdasarkan Pusat Data dan Informasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Pusdatin KESDM), Aceh memiliki sedikitnya 39 jenis komoditas mineral dan batu bara. Komoditas logam meliputi besi primer, timbal, seng, emas primer, perak, tembaga, molybdenum, air raksa, platina, pasir besi, emas aluvial, kobalt, titan placer, besi laterit, hingga nikel.

Selain itu, Aceh juga memiliki berbagai komoditas mineral bukan logam dan batuan seperti batu gamping, marmer, granit, andesit, lempung, sirtu, diorit, tras, rijang, serpentinit, basal, ultrabasa, felspar, dolomit, pasir kuarsa, dasit, bentonit, kuarsit, batu sabak, fosfat, magnesit, giok, serta kayu terkersikkan.

Cadangan batu bara juga tersebar di sejumlah wilayah, terutama di Kabupaten Aceh Barat yang telah memasuki tahap eksploitasi.

Tarmizi menambahkan bahwa masyarakat Aceh berharap kekayaan alam, termasuk potensi minyak dan gas di Blok Andaman, dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan rakyat.

"Harapan masyarakat sangat sederhana, yakni agar kekayaan alam Aceh dan hasil perdamaian benar-benar menghadirkan kemakmuran serta meningkatkan kesejahteraan rakyat hingga ke pelosok perkampungan," tutup Tarmizi Age yang juga pernah menetap di Denmark, Eropa. (*)

- Jurnalis Armia Jamil -

Serda Satria Wicaksana Borong 3 Medali Renang Piala Kemenpora 2026

Serda Satria Wicaksana Borong 3 Medali Renang Piala Kemenpora 2026

By Redaksi On 15:29

Prajurit Yonarhanud 5/CSBY, Serda Satria Wicaksana, Borong 3 Medali di Kejurnas Renang Piala Kemenpora 2026. Foto: For ReportNews.id

BANDAR LAMPUNG, ReportNews.id - Atlet renang muda sekaligus prajurit TNI AD, Serda Satria Wicaksana Kusuma Putra, sukses mengukir prestasi gemilang dalam Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Renang Piala Kemenpora RI Se-Indonesia 2026. Anggota satuan Yonarhanud 5/CSBY ini membuktikan bahwa disiplin militer mampu berpadu apik dengan prestasi olahraga di level tertinggi.

Kompetisi yang berlangsung ketat selama tiga hari (10–12 Juli 2026) di Kolam Renang Pahoman, Bandar Lampung, ini diikuti oleh ratusan perenang terbaik dari berbagai provinsi di Indonesia. Di tengah atmosfer persaingan yang sengit, Serda Satria tampil dominan dan berhasil membawa pulang tiga medali di tiga nomor berbeda.

Berikut adalah rincian capaian impresif Serda Satria Wicaksana dalam ajang tersebut:
Nomor 200 Meter Gaya Kupu-Kupu: Juara 1 (Medali Emas) dengan catatan waktu 2 menit 32 detik.
Nomor 1500 Meter Gaya Bebas: Juara 3 (Medali Perunggu) dengan catatan waktu 20 menit 14 detik.
Nomor 100 Meter Gaya Kupu-Kupu: Juara 3 (Medali Perunggu) dengan catatan waktu 1 menit 4 detik.

"Pencapaian luar biasa ini merupakan buah dari latihan keras dan kedisiplinan tinggi yang konsisten diterapkan oleh Serda Satria. Keberhasilan ini tidak hanya menjadi kebanggaan pribadi, tetapi juga melambungkan nama satuan Yonarhanud 5/CSBY serta TNI AD di kancah olahraga nasional," kata Komandan Batalyon Arhanud 5/CSBY Letkol Arh Rizky Electrika Saptian Saputra.

Keberhasilan Serda Satria Wicaksana di Piala Kemenpora RI 2026 menjadi bukti nyata bahwa prajurit TNI mampu bersaing dan berbicara banyak di podium tertinggi nasional. Prestasi ini diharapkan dapat menjadi lecutan motivasi bagi seluruh prajurit TNI di tanah air untuk terus mengukir karya dan prestasi demi mengharumkan nama bangsa. (*)