BERITA TERBARU



Pertamina Patra Niaga Percepat Normalisasi Distribusi BBM di Sumatera Utara, Terminal dan SPBU Beroperasi 24 Jam

By On 20:36

Terminal dan SPBU Beroperasi 24 Jam
Pertamina Patra Niaga Pantau Operasional Integrated Terminal Medan Group Berjalan Lancar. Foto: For ReportNews.id 
MEDAN, ReportNews.id - Pertamina Patra Niaga terus memperkuat upaya percepatan normalisasi distribusi BBM di wilayah Sumatera Utara dan memastikan operasional Integrated Terminal Medan Group berjalan lancar selama 24 jam, Kamis I16/7/2026).

Direktur Optimasi Hilir & Distribusi Pertamina Patra Niaga, Hari Purnomo mengatakan Pertamina Patra Niaga terus memastikan Integrated Terminal Medan Group beroperasi secara lancar selama 24 jam serta mengoptimalkan operasional Fuel Terminal Pematang Siantar, Fuel Terminal Kisaran, dan Integrated Terminal Lhokseumawe yang juga beroperasi selama 24 jam untuk mendukung percepatan penyaluran BBM ke SPBU di wilayah Sumatera Utara.

Hari menambahkan selain memperkuat operasional terminal, Pertamina Patra Niaga juga mengoptimalkan pelayanan di SPBU. Sejumlah SPBU di wilayah terdampak Kota Medan dioperasikan selama 24 jam agar masyarakat tetap dapat memperoleh BBM dengan lebih mudah.

"Saat ini, stok BBM di Integrated Terminal Medan Group berada dalam kondisi aman. Untuk meningkatkan kapasitas distribusi, Pertamina Patra Niaga telah menambah armada melalui skema spot charter sebanyak 30 unit mobil tangki yang difokuskan untuk mempercepat penyaluran BBM ke SPBU," ujar Hari.

Penguatan Awak Mobil Tangki (AMT) oleh Elnusa Petrofin selaku mitra transportasi terus diperkuat melalui kerja sama dengan Bekang TNI guna mendukung kelancaran operasional distribusi.

“Kami memastikan seluruh infrastruktur distribusi di wilayah Sumatera Utara bekerja secara maksimal. Operasional terminal selama 24 jam, penambahan armada mobil tangki, penguatan personel Awak Mobil Tangki, hingga pengoperasian SPBU selama 24 jam merupakan langkah percepatan yang kami lakukan agar distribusi BBM dapat kembali normal secepat mungkin. Kami juga terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar proses distribusi berjalan lancar,” ujar Hari.

Hari pun menyampaikan bahwa tidak terdapat aksi mogok kerja Awak Mobil Tangki (AMT). Pertamina Patra Niaga berkomitmen menjaga keandalan distribusi BBM dengan memastikan seluruh proses operasional berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

“Kami tidak memberikan toleransi terhadap setiap pelanggaran yang dapat mengganggu keandalan distribusi maupun pelayanan kepada masyarakat. Apabila terdapat personel yang terbukti tidak menjalankan prosedur operasional sesuai ketentuan, perusahaan akan mengambil tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku,” tambahnya.

Pertamina Patra Niaga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Hiswana Migas, mitra transportasi, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat proses normalisasi distribusi BBM di Sumatera Utara. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan melakukan pembelian BBM sesuai kebutuhan di SPBU resmi Pertamina.

Apabila masyarakat memerlukan informasi lebih lanjut mengenai produk maupun layanan Pertamina, dapat menghubungi Pertamina Customer Solution 135. (*)

Haji Uma Surati Kementerian ESDM, Terkait Izin Tambang di Beutong Ateuh Banggalang

By On 18:30

Haji Uma Surati Kementerian ESDM
Anggota Komite I DPD RI asal Aceh, H. Sudirman Haji Uma. Foto: For ReportNews.id
JAKARTA, ReportNews.id - Anggota Komite I DPD RI asal Aceh, H. Sudirman Haji Uma, menyurati Menteri Energi Sumber Daya Energi (ESDM) RI terkait masalah tambang di kawasan Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya.

Berdasarkan keterangan media yang dirimkan pada Rabu (14/7/2026), Haji Uma menyebutkan bahwa suratnya tersebut sebagai upaya tindak lanjut atas laporan pengaduan dan aspirasi dari sejumlah tokoh dan unsur masyarakat Beutong Ateuh Banggalang yang disampaikan langsung ke dirinya beberapa waktu sebelumnya.

"Ini adalah upaya langkah tindak lanjut terhadap pengaduan dan aspirasi dari sejumlah unsur masyarakat Beutong Ateuh Banggalang, melalui surat yang kita terima beberapa waktu lalu yang berisi sikap penolakan terhadap izin tambang di wilayah tersebut", ujar Haji Uma.

Berdasarkan salinan surat yang diterima media, surat bernomor 129/10.2/B-1/DPDRI/VII/2026, tertanggal 14 Juli 2026, secara subtansial Haji Uma meminta agar Menteri ESDM mengevaluasi dan merekomendasi pencabutan atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh.

Menurut Haji Uma, rekomendasi evaluasi dan pencabutan IUP tersebut berdasarkan sejumlah pertimbangan, diantaranya yaitu adanya potensi timbulnya persoalan hukum karena penerbitan IUP baru di wilayah tersebut bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung (MA) yang diterbitkan pada 14 April 2020 yang membatalkan IUP PT. Emas Mineral Murni (EMM) dan melarang operasional penambangan di wilayah Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang dan Bener Meriah.

Sementara lokasi IUP yang diterbitkan untuk PT. Alam Cempaka Wangi (Aceh Mineral Abadi) dan PT. Hasil Bumi Sembada, sebagian arealnya sangat berpotensi berada di kawasan di areal yang sama dengan PT. Emas Mineral Murni (EMM).

Pertimbangan lain dalam suratnya, Haji Uma menyebut adanya potensi kecacatan hukum dan prosedur dalam proses penerbitan IUP kedua perusahaan tambang tersebut diatas. Terakhir, Haji Uma menyoroti sikap penolakan oleh masyarakat setempat yang kemudian berpotensi menjadi reaksi publik dan timbulnya aksi massa yang lebih luas di Aceh kedepannya.

"Kita merekomendasi kepada Menteri ESDM untui melakukan evaluasi dan mencabut IUP di Beutong Ateuh Banggalang dengan dasar pertimbangan adanya potensi kecacatan hukum karena bertentangan dengan Putusan MA yang mencabut IUP serta melarang operasional pertambangan di Beutong Ateuh Banggalang dengan sejumlah pertimbangan putusannya", pungkas Haji Uma.

Menurut Haji Uma, jika mengacu pada sejumlah pertimbangan yang menjadi landasan dalam putusan MA terkait PT EMM, maka mestinya IUP tidak dapat diterbitkan. Untuk itu, Haji Uma berharap isu terkait IUP di Beutong Ateuh Banggalang harus menjadi perhatian serius Pemerintah pusat.

"Mengacu pada Putusan MA terhadap PT EMM sebelumnya, IUP di Beutong Ateuh Banggalang mestinya tidak dapat diterbitkan. Karena itu, kita berharap masalah ini harus menjadi perhatian serius Pemerintah pusat melalui kementerian dan badan terkait", tutup Haji Uma. (*)

Latih Kesiapsiagaan, PHE NSO Edukasi Anak Desa Kuala Cangkoi Tanggap Bencana

By On 17:53

Perwakilan Manajemen PHE NSO mengikuti peresmian Rumah Edukasi Anak Tangguh dan Peluncuran Program Membangun Ketangguhan Anak Dalam Menghadapi Becana di Desa Kuala Cangkoi, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara. Foto: For ReportNews.id
ACEH UTARA, ReportNews.id - PT. Pertamina Hulu Energi North Sumatra Offshore (PT. PHE NSO) berkolaborasi dengan Yayasan Solidaritas Aksi Peduli (YSAP) meresmikan Rumah Edukasi Anak Tangguh dan Peluncuran Program Membangun Ketangguhan Anak Dalam Menghadapi Bencana di Desa Kuala Cangkoi, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara. Kegiatan ini sebagai komitmen perusahaan dalam meningkatkan perlindungan anak menghadapi resiko bencana, Kamis, (16/7/2026).

Asisten 1 Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Dr. Fauzan mengatakan, pemerintah daerah mendukung pelaksanaan program Rumah Edukasi Anak Tangguh sebagai upaya bersama dalam memberikan edukasi kebencanaan kepada anak-anak. Lewat program ini diharapkan semakin memperkuat kolaborasi antara PHE NSO dengan Pemerintah Aceh Utara dalam memenuhi kebutuhan ruang belajar terkait pengasuhan, perlindungan anak dan kesiapsiagaan bencana.

"Tentu saja pemerintah daerah mendukung pelaksanaan Program Rumah Edukasi Anak Tangguh. Apalagi, tantangan pengasuhan anak saat ini tidak dapat hanya mengandalkan sekolah maupun tempat mengaji tetapi memerlukan keterlibatan aktif keluarga, komunitas dan lingkungan sekitar," katanya.

Menurutnya, anak merupakan kelompok yang paling rentan terdampak ketika terjadi bencana. Tidak hanya menghadapi resiko keselamatan, anak juga rentan mengalami gangguan psikososial, kekerasan serta terbatasnya akses terhadap informasi yang tepat mengenai perlindungan diri dan kesehatan.

"Program ini diharapkan memberikan pendidikan kepada anak mengenai kesiapsiagaan bencana, serta penguatan keterampilan melalui pendekatan yang partisipatif dan ramah anak," katanya.

Sebelum meresmikan Rumah Edukasi Anak Tangguh, PHE NSO bersama YSAP melakukan pertemuan informal bersama orangtua/wali siswa di Meunasah (Musala) Desa Kuala Cangkoi. Pertemuan yang dihadiri 50 orang tua/wali, unsur Pemerintah Desa Kuala Cangkoi, Imam Gampong (Desa) dan Mukim itu bertujuan memperkenalkan program sekaligus meminta dukungan multi pihak terhadap upaya perlindungan anak dan pengurangan resiko bencana.

Guna memperluas jangkauan manfaat, program ini tidak hanya diikuti anak anak yang tinggal di Desa Kuala Cangkoi tetapi juga dari desa sekitar seperti Kuala Keureuto, Matang Baroh dan Keude Lapang. Sebanyak 40 anak telah terdaftar untuk mengikuti program pembelajaran berkala dengan kurikulum Pendidikan yang telah disesuaikan. Adapun pembelajaran rencananya akan dimulai akhir Juli hingga awal September 2026, harapannya program ini dapat mewujudkan lingkungan yang aman dan berkelanjutan.

Sementara itu, Manager Community Involvement Development (CID) Pertamina Hulu Rokan (PHR) Regional 1, Iwan Ridwan Faizal menyampaikan, PHE NSO terlibat secara aktif dalam sejumlah program Pendidikan dan sosial yang menyasar anak-anak. Kegiatan ini diharapkan akan memberikan pengetahuan dan wawasan baru pada anak anak perihal perlindungan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

"Setiap anak adalah cahaya harapan bangsa. Mari kita ciptakan ruang aman dan penuh kasih untuk anak-anak tumbuh, bermimpi dan bersinar," ungkapnya.

Ia menuturkan, PHE NSO berkomitmen sebagai mitra anak-anak Indonesia untuk meraih masa depan melalui program edukatif, inovatif dan sosial. Dan, perusahaan akan terus berinvestasi dalam pengelolaan operasi dan bisnis hulu migas yang sesuai dengan prinsip Environmental, Social and Governance (ESG).

Tentang Pertamina Hulu Energi North Sumatera Offshore (PHE NSO).

PT. Pertamina Hulu Energi North Sumatera Offshore (PHE NSO) merupakan salah satu wilayah kerja di bawah Pertamina Hulu Rokan (PHR) Zona 1 yang menjalankan kegiatan eksplorasi dan produksi migas di lepas pantai timur laut Sumatera tepatnya di Selat Malaka, Provinsi Aceh dengan basis onshore support atau operasi daratnya berada di Kota Lhokseumawe.

Kegiatan operasional PHE NSO berada di bawah koordinasi dan pengawasan SKK Migas Perwakilan Sumatra Bagian Utara (Sumbagut). PHE NSO menjalankan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) yang inovatif pada bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan dan tanggap bencana guna mendukung pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan (*)




Perkuat Kemitraan Strategis: Indonesia dan Vietnam Resmi Sepakati Rencana Aksi 2026-2030

By On 15:17

Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Sosialis Viet Nam Le Hoai Trung menandatangani Rencana Aksi untuk Pelaksanaan Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia–Viet Nam 2026–2030. Foto: Kemlu
JAKARTA, ReportNews.id - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Republik Sosialis Vietnam Le Hoai Trung resmi menandatangani Rencana Aksi Pelaksanaan Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia–Vietnam periode 2026–2030 pada Selasa, 14 Juli. Penandatanganan berlangsung di Gedung Pancasila, Kantor Kementerian Luar Negeri RI, dalam rangka Pertemuan Sidang Komisi Bersama ke-6 (JCBC) kedua negara.

Dokumen ini menjadi panduan operasional bagi kemitraan tingkat tertinggi yang disepakati kedua negara pada tahun 2025, sekaligus menegaskan kesungguhan untuk memperdalam kerja sama lewat langkah-langkah nyata yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat di kedua negara selama lima tahun ke depan.

Cakupan Kerja Sama yang Luas
Kedua belah pihak sepakat untuk memperkuat kolaborasi di berbagai sektor unggulan, yaitu ketahanan pangan dan pertanian, industri berteknologi maju, ekonomi digital, energi, kesehatan, industri halal, riset ilmu pengetahuan, serta pendidikan.
Dalam ranah politik dan keamanan, pembahasan berfokus pada sejumlah prioritas utama: pengelolaan batas wilayah, kerja sama pertahanan, keamanan laut, pemberantasan penangkapan ikan ilegal, tidak tercatat, dan tidak diatur (IUUF), serta penanganan berbagai bentuk kejahatan lintas negara.

Target Ekonomi dan Hubungan Rakyat
Di sektor ekonomi, kedua menteri menegaskan tekad untuk mencapai nilai perdagangan bilateral sebesar 18 miliar dolar AS pada tahun 2028. Untuk mendukung target tersebut, Indonesia dan Vietnam akan memperkuat akselerasi perdagangan serta penanaman modal, termasuk dengan menghidupkan kembali Komite Bersama Kerja Sama Ekonomi, Ilmiah, dan Teknis (JC-ESTC).
Selain itu, kedua negara berkomitmen mempererat ikatan antarwarga melalui peningkatan pertukaran budaya, pendidikan, serta kolaborasi di bidang inovasi dan teknologi.

Isu Regional dan Global
Selain kerja sama bilateral, kedua belah pihak saling berbagi pandangan terkait dinamika kawasan dan dunia. Indonesia dan Vietnam menekankan pentingnya menjaga kesatuan serta peran sentral ASEAN sebagai fondasi perdamaian, stabilitas, dan kemajuan di Asia Tenggara. Kedua negara juga kembali menegaskan dukungan penuh terhadap Konsensus Lima Poin ASEAN sebagai kerangka penyelesaian utama situasi di Myanmar. Pertemuan juga membahas perkembangan di kawasan Timur Tengah serta dampaknya bagi stabilitas regional, jalur perdagangan, ketersediaan energi, dan ketahanan pangan dunia.

Komitmen Jangka Panjang
Di akhir pertemuan, kedua menteri menegaskan bahwa Kemitraan Strategis Komprehensif akan terus diisi dengan kerja sama yang terukur dan berkelanjutan, memberikan manfaat nyata bagi kedua negara, serta turut menjaga stabilitas dan kemakmuran kawasan.
Hubungan diplomatik Indonesia dan Vietnam telah terjalin sejak 30 Desember 1955. Peningkatan status kerja sama menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif pada tahun 2025 menjadi tonggak baru, sekaligus mencerminkan kebersamaan erat kedua negara sesama anggota ASEAN di tengah pertumbuhan ekonomi yang terus berlangsung di kawasan.

Editor: Armia Jamil

KPA Samudera Pasee Gelar Lomba Video Pendek, Sambut 21 Tahun Perdamaian Aceh

By On 22:44

KPA Samudera Pasee Gelar Lomba Video Pendek, Sambut 21 Tahun Perdamaian Aceh. Foto: For ReportNews.id
LHOKSEUMAWE, ReportNews.id – Dalam rangka memperingati 21 tahun Perdamaian Aceh periode 2005–2026, Komite Peralihan Aceh Wilayah Samudera Pasee menggelar kompetisi video pendek bertajuk “Aceh Damai: Merawat Warisan MoU Helsinki”. Kegiatan ini mengajak masyarakat, khususnya kaum muda, untuk menyuarakan makna perdamaian melalui karya kreatif, Rabu (15/7/2026).

Panglima Wilayah Samudera Pasee, Saiful Bahri (Pon Yaya), menjelaskan bahwa lomba ini bukan sekadar ajang kompetisi, melainkan sarana menjaga dan merawat hasil kesepakatan damai yang telah dirintis selama dua dekade lebih.

“Kita ingin seluruh lapisan masyarakat merenungkan kembali perjalanan damai Aceh, sekaligus mengajak generasi muda menjadi pelopor menjaga persatuan,” ujarnya.

Tema dan Subtema Karya
Peserta dapat mengangkat salah satu dari lima subtema yang disediakan:

- Perdamaian dan Rekonsiliasi: Kisah nyata dan refleksi warga pasca perjanjian damai Aceh
- Pemerintahan Aceh Pasca MoU Helsinki: Otonomi, peran lokal, dan hak-hak masyarakat
- Reintegrasi Mantan Kombatan: Transformasi menjadi warga yang produktif
- HAM dan Keadilan: Perlindungan hak asasi dan penyelesaian konflik masa lalu
- Generasi Muda & Perdamaian: Peran anak muda menjaga damai
- Sumber Daya Alam & Kesejahteraan: Manfaat otonomi ekonomi bagi masyarakat luas

Hadiah Menggiurkan dan Aturan Karya
Total hadiah yang diperebutkan mencapai Rp34.810.000, lengkap dengan piala dan sertifikat:

- Juara I: Rp15.000.000
- Juara II: Rp10.000.000
- Juara III: Rp5.000.000
- Juara Favorit Publik: Rp4.810.000
- Penghargaan Khusus Video Terbaik Tema Reintegrasi

Adapun ketentuan karya yang harus dipatuhi: durasi 1–3 menit, format MP4 resolusi 1920x1080, menggunakan Bahasa Indonesia/Aceh dengan terjemahan bahasa Indonesia, karya orisinal yang belum pernah dipublikasikan, serta tim maksimal 5 orang. Peserta juga wajib melampirkan surat menyangkut karya dan tidak menggunakan materi yang berhak cipta.

Jadwal Pelaksanaan
- Pengumuman lomba: 8 Juli – 5 Agustus 2026
- Pengiriman karya: 5 – 7 Agustus 2026
- Penilaian dewan juri: 8 – 10 Agustus 2026
- Pengumuman pemenang: 12 – 14 Agustus 2026
- Puncak acara dan penyerahan hadiah: 15 Agustus 2026, bertepatan dengan Hari Perdamaian Aceh

Syarat Pendaftaran
Peserta adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Aceh, setiap peserta hanya boleh mengirim satu karya, dan pendaftaran dilakukan secara daring maupun luring melalui tautan yang tertera pada pamflet. Dokumen yang disiapkan meliputi fotokopi KTP/KTM ketua tim, sinopsis video (maksimal 300 kata), serta tautan unggahan karya.

Untuk informasi lengkap dan pendaftaran, silakan hubungi narahubung di nomor 0811 214 2400 (Abdul Hafiz), atau melalui akun media sosial Instagram dan TikTok: @kpasamuderapase serta @ponyaya.

Kegiatan ini mengusung semangat “Merawat Perdamaian, Membangun Aceh yang Maju dan Bermartabat”.

Pertamina Patra Niaga Sumbagut Perkuat Distribusi BBM di Sumatera Utara

By On 10:37


Mobil Tangki Pengangkut BBM. Foto: For ReportNews.id
MEDAN, ReportNews.id – Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut terus memperkuat distribusi BBM di wilayah Sumatera Utara guna memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi. Monitoring terhadap kondisi stok dan penyaluran di seluruh Fuel Terminal serta SPBU dilakukan secara intensif agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal, Selasa (14/7/2026).

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut saat ini tengah melakukan penataan pola distribusi bersama mitra transportasi guna meningkatkan keandalan layanan dalam pemenuhan lonjakan kebutuhan BBM. Proses tersebut berpengaruh kepada penyesuaian pada distribusi ke sebagian SPBU di wilayah layanan Fuel Terminal Medan. Stok BBM masih dalam batas aman dan Pertamina terus melakukan langkah-langkah percepatan agar penyaluran kepada masyarakat berlangsung optimal.

Sebagai upaya normalisasi distribusi, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut mengoperasikan Fuel Terminal Medan Group selama 24 jam, menambah kapasitas angkutan melalui skema spot charter sebanyak 35 unit mobil tangki, memperkuat personel Awak Mobil Tangki melalui dukungan personel Bekang TNI dan Kodaeral I Belawan, serta mengoptimalkan pola alih suplai dari Fuel Terminal Kisaran, Fuel Terminal Siantar, dan Integrated Terminal Lhokseumawe untuk mendukung penyaluran dari Fuel Terminal Medan. Berbagai langkah tersebut dilakukan guna mempercepat distribusi dan memastikan pelayanan kepada masyarakat kembali berjalan optimal.

Area Manager Communication, Relation, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fahrougi Andriani Sumampouw, mengatakan bahwa berbagai langkah tersebut merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk mempercepat distribusi dan memastikan kebutuhan BBM masyarakat tetap terpenuhi.

“Kami terus melakukan berbagai upaya percepatan agar distribusi BBM kepada masyarakat dapat berjalan optimal. Melalui operasional Fuel Terminal Medan Group selama 24 jam, penambahan armada mobil tangki, penguatan personel Awak Mobil Tangki, serta dukungan alih suplai dari terminal penyangga, kami berupaya memastikan penyaluran BBM ke seluruh SPBU dapat berlangsung lebih cepat sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan baik. Seluruh upaya tersebut dilaksanakan dengan mengedepankan standar Health, Safety, Security, & Environment (HSSE),” ujar Fahrougi.

Monitoring terhadap kondisi stok, antrean, dan realisasi penyaluran di setiap SPBU terus dilakukan secara intensif. Di saat yang sama, Pertamina juga terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Hiswana Migas, serta aparat keamanan agar setiap perkembangan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti. Ke depannya, Pertamina akan terus melakukan upaya terbaik, seperti penambahan AMT dan armada mobil tangki untuk dapat mempercepat proses distribusi BBM kepada masyarakat.

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan melakukan pembelian BBM sesuai kebutuhan serta tidak melakukan pembelian secara berlebihan maupun penimbunan. Pertamina berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dan menjaga kelancaran distribusi agar kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi dengan baik.

Apabila masyarakat memerlukan informasi lebih lanjut mengenai produk dan layanan Pertamina, dapat menghubungi Pertamina Customer Solution 135.




Ketua KPK Akui Berkomunikasi dengan Jaksa Agung, Supervisi Kasus Febrie Adriansyah Mulai Berjalan

By On 16:14

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk mensupervisi tigas kasus dugaan korupsi dan TPPU yang melibatkan eks Jampidsus Febrie Adriansyah. Foto/Dok.SindoNews
JAKARTA, ReportNews.id - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengaku, dirinya telah berkomunikasi langsung dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk mensupervisi tiga perkara dugaan korupsi dan TPPU yang melibatkan eks Jampidsus Febrie Adriansyah. "iya, sudah mulai jalan (komunikasi) gitu," kata Setyo usai hadiri acara peluncuran buku bertajuk "Anotasi KUHAP 2025," di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/7/2026).

Setyo mengaku, komunikasi dengan Burhanuddin itu terjadi dalam acara tersebut dan beberapa waktu lalu. Ia menilai, ada keseriusan dari Burhanuddin untuk memgusut perkara tersebut.

"Tadi kan sebelahan saya sama beliau duduknya. Sedikit banyak sudah adalah pembahasan dari beberapa waktu yang lalu. Artinya itu menunjukkan keseriusan daripada Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti penanganan ini," ungkapnya. Kendati demikian, Setyo berkata, proses penyidikan masih berlangsung di Kejaksaan. Ia pun tak ingin berspekulasi KPK mengambil alih penanganan perkara tersebut.

"Ya, saya kira terlalu dini ya, gitu. Kan masih berproses di Kejaksaan Agung, gitu, prosesnya sementara berjalan, koordinasi banyak lagi yang dilakukan, masalah pendalaman barang bukti, pendalaman dokumen, dan lain-lain. Baru proses awal. Jadi, menurut saya ya silakan berproses dululah," ujar Setyo.

Setyo mengatakan, kewenangan supervisi itu telah diatur dalam Pasal 6 UU KPK. "Nah, nanti sambil kita tindak lanjuti, meskipun secara permintaan secara lisan sudah disampaikan, nanti kan pasti ada permintaan juga secara tertulis dan akan dibahas sesuai dengan SOP yang ada di KPK. Pimpinan menentukan untuk proses selanjutnya," pungkasnya.



Sumber: SindoNews.com

FBI-Secret Service AS Cek Uang Sitaan Terkait Kasus Febrie Adriansyah

By On 15:55

Foto: Wildan Noviansah/detikcom
JAKARTA, ReportNews.id - Polri menggandeng FBI hingga Secret Service AS dalam mengusut tiga kasus korupsi yang menyeret mantan Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah, sebagai tersangka. FBI dan Secret Service mengecek barang bukti dolar yang disita polisi dalam kasus tersebut.Pantauan detikcom, Selasa (14/7/2026), pihak FBI dan Secret Service sudah hadir di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya sejak pagi untuk melakukan pengecekan. Mereka lalu keluar pergi pada pukul 12.45 WIB.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto sebelumnya mengatakan polisi menggandeng Federal Bureau of Investigation (FBI), Kedutaan Besar Amerika Serikat, hingga pihak Singapura untuk mengecek barang bukti.

"Ini ada uang US dollar, Singapore dollar, rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang Singapore dollar, US dollar dari FBI dan Kedutaan Amerika, termasuk dari Kedutaan Singapura dan Bank Indonesia," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto kepada wartawan, Senin (13/7).

Hasil Penggeledahan di de'Clan Cipete
1. Dokumen
2. Handphone
3. SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD
4. USD 889.965
5. Rp 259.159.000

Polisi kemudian mengkonversi seluruh uang tunai tersebut dalam bentuk rupiah, total Rp 60 miliar.

Hasil Penggeledahan di Money Changer Cipete
1. 71 item barang bukti
2. 16 uang asing, dikonversi ke rupiah total sekitar Rp 7,2 miliar

Hasil Penggeledahan di Rumah Mewah Sentul
1. 74 kg emas batangan
2. USD 4.767.300
3. SGD 14.083.800
4. Rp 100.000.000
5. Dokumen
6. Handphone
7. Sejumlah foto keluarga yang diduga pemilik rumah dan brankas

Polisi kemudian mengkonversi seluruh uang tunai tersebut dalam bentuk rupiah, total senilai Rp 476 miliar.

Dalam kasus ini, eks Jampidsus Febrie Adriansyah dan Don Ritto diketahui kini ditetapkan sebagai tersangka oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor). Penetapan tersangka itu tak lama setelah Febrie mengundurkan diri dari Jampidsus.

Febrie dijadikan tersangka terkait tiga kasus dugaan korupsi, yakni batu bara, ASABRI, dan Krakatau Steel (KS). Perkara itu kini dilimpahkan ke Kejagung dan disupervisi oleh KPK dan diawasi oleh Komisi III DPR RI melalui pembentukan panitia kerja (Panja).

Komisi III DPR Supervisi
Sementara itu, Komisi III DPR memastikan memberikan atensi terhadap proses hukum terkait kasus korupsi batu bara, ASABRI, dan Krakatau Steel. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menegaskan kasus yang santer menyeret aparat penegak hukum (APH) itu berkaitan dengan oknum alih-alih institusi.

"Ada beberapa hal yang diumumkan. Pertama, Komisi III mengambil inisiatif, memastikan kasus yang kemarin-kemarin banyak diberitakan bisa berjalan dengan koridor hukum dan diusut tuntas secara hukum," kata Habiburokhman dalam konferensi pers di Kejagung RI, Jakarta Selatan, Sabtu (11/7).

Habiburokhman menegaskan pihaknya akan mengawal agar tidak terjadi tindakan yang melampaui kewenangan hukum di antarinstitusi hukum selama pengusutan kasus ini berjalan.

"Kedua, kami juga ingin memastikan tidak adanya ekses, gesekan, friksi antarinstitusi terkait penanganan kasus ini. Karena bagaimanapun ini adalah kasus terkait oknum, dengan orang, dengan individu, bukan dengan institusi," ujarnya.




Sumber: Detik.com

Tito Karnavian: Jangan Salah, Jembatan Enang-Enang Bukan Hasil Kerja Masyarakat

By On 15:15

Kasatgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian Tito, Tinjau Kondisi Jalan Werlah di Bener Meriah. Foto: Dok. Kemendagri.
JAKARTA, ReportNews.id - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, pemerintah tidak mengabaikan penanganan Jembatan Enang-Enang di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, yang mengalami kerusakan.

Menurutnya, pemerintah telah mengambil sejumlah langkah penanganan, baik untuk menjamin keselamatan masyarakat maupun menjaga konektivitas di wilayah terdampak.

Penegasan tersebut disampaikan Tito selaku ketua satuan tugas (Satgas) percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, setelah meninjau kondisi jembatan dan berdialog dengan warga.

Tito Karnavian menjelaskan, Jembatan Enang-Enang tidak roboh akibat banjir bandang, melainkan mengalami kemiringan karena tanah penyangganya ambles. Kondisi tersebut dinilai membahayakan keselamatan pengguna apabila tetap dilalui tanpa penanganan.

Menurutnya, balai pelaksanaan jalan nasional Aceh di bawah Kementerian Pekerjaan Umum telah lebih dahulu melakukan penanganan.

Namun, muncul perbedaan pandangan dengan masyarakat karena pemerintah mengutamakan aspek keselamatan, sedangkan warga menginginkan akses tersebut tetap dapat digunakan untuk aktivitas sehari-hari.

"Karena dia melihat bahwa jembatan ini rawan, miring sekali, dan longsor tanahnya di satu sisi itu banyak sekali longsornya," ujar Menteri Tito Karnavian di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (13/7/2026).

Sebelumnya, Balai PU telah mengarahkan masyarakat menggunakan jalur alternatif. Namun, warga menilai jalur tersebut terlalu jauh dan kondisi jalannya rusak sehingga memilih membuat akses sementara pada bagian tanah yang ambles agar kendaraan tetap dapat melintas.

"Bukan masyarakat membangun jembatan ini," katanya.

Melalui mediasi Satgas PRR, pemerintah dan masyarakat akhirnya mencapai kesepakatan untuk mempertahankan jembatan lama sebagai solusi sementara dengan melakukan penguatan struktur.

Meski demikian, Tito Karnavian menegaskan jembatan tersebut hanya dapat dilintasi kendaraan roda dua dan kendaraan ringan karena kondisinya belum memungkinkan menahan beban kendaraan besar.

"Intinya jembatan yang lama ini sulit untuk dikembalikan normal lagi, ini berat sekali," ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan pembangunan jembatan baru yang lebih permanen dan aman. Selain itu, jalur alternatif akan diperbaiki, termasuk pembangunan jembatan pendukung yang mulai dikerjakan pada Juli 2026 agar konektivitas masyarakat tetap terjaga.

Tito Karnavian menegaskan, persoalan yang terjadi bukan karena pemerintah mengabaikan daerah terdampak bencana. Menurutnya, perbedaan yang muncul hanya terkait penilaian terhadap aspek keselamatan penggunaan jembatan yang mengalami kerusakan.

"Bukan pemerintah tidak memperhatikan, tidak, tapi beda pendapat antara Balai PU dengan masyarakat," tegasnya.


Sumber: Beritasatu.com

Datang Membawa Harapan, Pulang Meninggalkan Antrean

By On 20:24

Suasana Antrian Sepeda Motor di SPBU di Aceh. Foto: For ReportNews.id
Penulis: Muhammad Anil Alwi, Sekretaris PC PMII Lhokseumawe
ReportNews.id - Antrean panjang di SPBU kini menjadi potret yang hampir setiap hari terlihat di berbagai daerah di Aceh, khususnya Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe. Kendaraan roda dua maupun roda empat mengular sejak pagi hingga malam hanya untuk mendapatkan Pertalite. Bagi sebagian orang, ini mungkin hanya soal menunggu. Namun bagi sopir angkutan, pedagang, nelayan, pekerja harian, mahasiswa, dan masyarakat yang menggantungkan aktivitasnya pada kendaraan, antrean panjang berarti hilangnya waktu, berkurangnya pendapatan, dan terganggunya produktivitas.

Ironisnya, di tengah keresahan masyarakat, penjelasan yang diterima publik masih sangat terbatas. Ketidakjelasan informasi membuka ruang bagi berbagai spekulasi yang sulit dibendung. Padahal, dalam situasi seperti ini, yang paling dibutuhkan bukan sekadar imbauan untuk tetap tenang, melainkan keterbukaan mengenai kondisi pasokan, penyebab gangguan distribusi, serta langkah-langkah yang sedang dilakukan untuk mengatasinya.

Kedatangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ke Aceh beberapa waktu lalu semestinya menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa persoalan energi di daerah mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Masyarakat tentu memahami bahwa satu kunjungan tidak dapat menyelesaikan seluruh persoalan. Namun, publik juga berhak berharap adanya tindak lanjut yang nyata. Sebab ukuran keberhasilan sebuah kunjungan bukanlah banyaknya agenda yang dilaksanakan, melainkan perubahan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat setelahnya.
Muhammad Anil Alwi, Sekretaris PC PMII Lhokseumawe.
Persoalan BBM tidak boleh dipandang hanya sebagai urusan distribusi. Ini juga menyangkut roda perekonomian daerah. Ketika distribusi BBM terganggu, aktivitas perdagangan ikut melambat, biaya transportasi meningkat, dan produktivitas masyarakat menurun. Jika kondisi ini berlangsung lama, dampaknya akan dirasakan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat.

Karena itu, evaluasi terhadap sistem distribusi BBM di Aceh menjadi sesuatu yang mendesak. Jika persoalannya terletak pada pasokan, maka pemerintah bersama Pertamina harus memastikan pasokan segera kembali normal. Jika terdapat hambatan distribusi, maka hambatan tersebut harus dibuka seterang-terangnya kepada publik beserta solusi yang sedang dijalankan. Jika diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap penyaluran BBM bersubsidi, maka pengawasan itu harus diperkuat agar subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.

Yang tidak kalah penting adalah komunikasi publik. Dalam era keterbukaan informasi, diam bukanlah pilihan. Masyarakat berhak mengetahui apa yang sedang terjadi, bukan dibiarkan membangun kesimpulan sendiri. Kepercayaan publik lahir dari transparansi, bukan dari spekulasi.

Pada akhirnya, masyarakat Aceh tidak sedang meminta sesuatu yang istimewa. Mereka hanya ingin mendapatkan hak dasar sebagai warga negara: memperoleh BBM bersubsidi dengan mudah, tanpa harus menghabiskan waktu berjam-jam di antrean. Negara yang hadir bukanlah negara yang sekadar datang melihat kondisi, tetapi negara yang mampu memastikan persoalan masyarakat benar-benar terselesaikan.

Sebab rakyat tidak menilai dari seberapa sering pejabat berkunjung ke daerah, melainkan dari seberapa nyata perubahan yang mereka rasakan setelah kunjungan itu berakhir. (*)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *