 |
| Kasatgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian Tito, Tinjau Kondisi Jalan Werlah di Bener Meriah. Foto: Dok. Kemendagri. |
Menurutnya, pemerintah telah mengambil sejumlah langkah penanganan, baik untuk menjamin keselamatan masyarakat maupun menjaga konektivitas di wilayah terdampak.
Penegasan tersebut disampaikan Tito selaku ketua satuan tugas (Satgas) percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, setelah meninjau kondisi jembatan dan berdialog dengan warga.
Tito Karnavian menjelaskan, Jembatan Enang-Enang tidak roboh akibat banjir bandang, melainkan mengalami kemiringan karena tanah penyangganya ambles. Kondisi tersebut dinilai membahayakan keselamatan pengguna apabila tetap dilalui tanpa penanganan.
Menurutnya, balai pelaksanaan jalan nasional Aceh di bawah Kementerian Pekerjaan Umum telah lebih dahulu melakukan penanganan.
Namun, muncul perbedaan pandangan dengan masyarakat karena pemerintah mengutamakan aspek keselamatan, sedangkan warga menginginkan akses tersebut tetap dapat digunakan untuk aktivitas sehari-hari.
"Karena dia melihat bahwa jembatan ini rawan, miring sekali, dan longsor tanahnya di satu sisi itu banyak sekali longsornya," ujar Menteri Tito Karnavian di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (13/7/2026).
Sebelumnya, Balai PU telah mengarahkan masyarakat menggunakan jalur alternatif. Namun, warga menilai jalur tersebut terlalu jauh dan kondisi jalannya rusak sehingga memilih membuat akses sementara pada bagian tanah yang ambles agar kendaraan tetap dapat melintas.
"Bukan masyarakat membangun jembatan ini," katanya.
Melalui mediasi Satgas PRR, pemerintah dan masyarakat akhirnya mencapai kesepakatan untuk mempertahankan jembatan lama sebagai solusi sementara dengan melakukan penguatan struktur.
Meski demikian, Tito Karnavian menegaskan jembatan tersebut hanya dapat dilintasi kendaraan roda dua dan kendaraan ringan karena kondisinya belum memungkinkan menahan beban kendaraan besar.
"Intinya jembatan yang lama ini sulit untuk dikembalikan normal lagi, ini berat sekali," ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan pembangunan jembatan baru yang lebih permanen dan aman. Selain itu, jalur alternatif akan diperbaiki, termasuk pembangunan jembatan pendukung yang mulai dikerjakan pada Juli 2026 agar konektivitas masyarakat tetap terjaga.
Tito Karnavian menegaskan, persoalan yang terjadi bukan karena pemerintah mengabaikan daerah terdampak bencana. Menurutnya, perbedaan yang muncul hanya terkait penilaian terhadap aspek keselamatan penggunaan jembatan yang mengalami kerusakan.
"Bukan pemerintah tidak memperhatikan, tidak, tapi beda pendapat antara Balai PU dengan masyarakat," tegasnya.
Menurutnya, balai pelaksanaan jalan nasional Aceh di bawah Kementerian Pekerjaan Umum telah lebih dahulu melakukan penanganan.
Namun, muncul perbedaan pandangan dengan masyarakat karena pemerintah mengutamakan aspek keselamatan, sedangkan warga menginginkan akses tersebut tetap dapat digunakan untuk aktivitas sehari-hari.
"Karena dia melihat bahwa jembatan ini rawan, miring sekali, dan longsor tanahnya di satu sisi itu banyak sekali longsornya," ujar Menteri Tito Karnavian di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (13/7/2026).
Sebelumnya, Balai PU telah mengarahkan masyarakat menggunakan jalur alternatif. Namun, warga menilai jalur tersebut terlalu jauh dan kondisi jalannya rusak sehingga memilih membuat akses sementara pada bagian tanah yang ambles agar kendaraan tetap dapat melintas.
"Bukan masyarakat membangun jembatan ini," katanya.
Melalui mediasi Satgas PRR, pemerintah dan masyarakat akhirnya mencapai kesepakatan untuk mempertahankan jembatan lama sebagai solusi sementara dengan melakukan penguatan struktur.
Meski demikian, Tito Karnavian menegaskan jembatan tersebut hanya dapat dilintasi kendaraan roda dua dan kendaraan ringan karena kondisinya belum memungkinkan menahan beban kendaraan besar.
"Intinya jembatan yang lama ini sulit untuk dikembalikan normal lagi, ini berat sekali," ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan pembangunan jembatan baru yang lebih permanen dan aman. Selain itu, jalur alternatif akan diperbaiki, termasuk pembangunan jembatan pendukung yang mulai dikerjakan pada Juli 2026 agar konektivitas masyarakat tetap terjaga.
Tito Karnavian menegaskan, persoalan yang terjadi bukan karena pemerintah mengabaikan daerah terdampak bencana. Menurutnya, perbedaan yang muncul hanya terkait penilaian terhadap aspek keselamatan penggunaan jembatan yang mengalami kerusakan.
"Bukan pemerintah tidak memperhatikan, tidak, tapi beda pendapat antara Balai PU dengan masyarakat," tegasnya.
Sumber: Beritasatu.com
Previous
« Prev Post
« Prev Post
Next
Next Post »
Next Post »
