BERITA TERBARU

Satgas PRR Minta Penyaluran Anggaran Berikan Manfaat Nyata bagi Korban Bencana

By On 16:34

 Foto: Satgas PRR


JAKARTA, ReportNews.id - Akselerasi pelaksanaan program pemulihan permanen pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus diupayakan seiring mulai disalurkannya Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun Anggaran 2026 kepada sejumlah kementerian dan lembaga (K/L).

 Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong seluruh instansi penerima segera merealisasikan program yang telah direncanakan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat terdampak bencana.

Kepala Posko Nasional Satgas PRR Pascabencana Sumatera Irjen Wahyu Bintono Hari Bawono menegaskan, saat ini, merupakan fase implementasi Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera 2026-2028. Karena itu, seluruh kementerian dan lembaga diminta memprioritaskan pelaksanaan kegiatan yang telah memperoleh dukungan anggaran agar proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan terukur.

Menurut Wahyu, percepatan realisasi anggaran bukan sekadar memenuhi target penyerapan, tetapi menjadi langkah nyata untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat.

Dia mengingatkan agar setiap rupiah anggaran diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung dan berkelanjutan, mulai dari penyediaan hunian tetap, pemulihan infrastruktur dasar, hingga pelayanan publik. Hal itu diungkapkan olehnya dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Anggaran Belanja Tambahan Tahun 2026 secara daring, Jumat (3/7/2026).

"Tolong, dari penggunaan anggaran ini, manfaat dan dampaknya harus betul-betul dirasakan masyarakat. Karena di lapangan saudara-saudara kita masih hidup kurang baik. Masih banyak yang di huntara, dan masih banyak infrastruktur, khususnya jembatan, yang masih rusak berat serta situasi lain yang memang memerlukan langkah konkret pemulihan," ujar Wahyu dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/7/2026).

Sementara itu, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Medrilzam meminta seluruh kementerian dan lembaga menjaga konsistensi pelaksanaan program sesuai dokumen yang telah disepakati serta menghindari perubahan substansial selama Tahun Anggaran 2026.

"Seluruh kementerian dan lembaga agar memprioritaskan pelaksanaan kegiatan yang telah disetujui sehingga manfaat program dapat segera dirasakan masyarakat. Apabila terdapat usulan perubahan lokasi, jenis kegiatan maupun output, pembahasannya dilakukan terlebih dahulu bersama Bappenas melalui mekanisme monitoring, evaluasi, dan revisi Rencana Induk," ujar Medrilzam.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto menyampaikan sebagian besar kementerian dan lembaga utama telah memperoleh persetujuan anggaran sehingga proses pelaksanaan dapat segera dimulai. Ia mendorong seluruh penerima ABT untuk mempercepat pengadaan barang dan jasa, penandatanganan kontrak, serta pelaksanaan kegiatan dengan tetap menjunjung tinggi tata kelola keuangan negara yang baik.

"Kementerian dan lembaga yang telah menerima alokasi anggaran agar segera melaksanakan proses pengadaan, penandatanganan kontrak, dan pelaksanaan kegiatan tanpa penundaan. Seluruh tahapan harus dilaksanakan secara tertib administrasi, sesuai ketentuan, dan tetap berpedoman pada Rencana Induk yang telah disepakati bersama," kata Sudarto.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, hingga saat ini terdapat tujuh kementerian dan lembaga yang telah menerima ABT, yakni Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sementara itu, pengajuan anggaran bagi kementerian dan lembaga lainnya masih terus diproses sesuai mekanisme yang berlaku.

Dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera 2026-2028, pemerintah telah menyiapkan 11.520 kegiatan yang dikerjakan secara kolaboratif oleh 33 K/L bersama pemerintah daerah terdampak dengan dukungan anggaran sebesar Rp 100,166 triliun


Sumber: Detik.com

Polda Metro: Penangguhan Penahanan Roy Suryo dan Dokter Tifa Adalah Tanggung Jawab Jaksa

By On 17:06

Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa dilimpahkan ke Kejaksaan Negari Jakarta Selatan. Foto/SIndoNews/Isra Triansyah.

JAKARTA, ReportNews.id - Keluarga dari Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau yang akrab disapa Dokter Tifa dikabarkan siap bertindak sebagai penjamin jika kedua tersangka mengajukan permohonan penangguhan penahanan dalam kasus dugaan penyebaran kabar bohong terkait ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Menanggapi rencana tersebut, Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya menegaskan bahwa proses pengajuan dan keputusan terkait hal ini kini sepenuhnya berada di tangan Kejaksaan.

Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, menjelaskan bahwa status hukum perkara dan kedua tersangka sudah beralih wewenang. Hal ini menyusul dilimpahkannya berkas perkara serta tersangka ke Jaksa Penuntut Umum pada hari ini, Senin (22/6/2026).

“Hari ini, tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti sudah menjadi wewenang Jaksa Penuntut Umum. Jika ada pengajuan penangguhan penahanan, prosedurnya silakan disampaikan dan diajukan langsung ke pihak Kejaksaan,” tegas Iman saat ditemui di Gedung Polda Metro Jaya.

Ia juga memastikan bahwa seluruh rangkaian proses hukum yang telah dijalankan pihak kepolisian hingga tahap pelimpahan ini telah berjalan sesuai koridor peraturan yang berlaku. Seluruh langkah penyidikan yang dilakukan tim penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah mengacu pada ketentuan yang tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Semua prosedur hukum yang diatur dalam KUHAP menjadi pedoman utama kami dalam menangani perkara ini. Kami pastikan setiap tahapan yang dilakukan penyidik sudah benar dan sesuai aturan,” tambahnya.

Sebagai informasi, hari ini juga menjadi momen resmi pelimpahan berkas perkara Roy Suryo dan Dokter Tifa dari Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Keduanya ditangkap pada Jumat pagi, 19 Juni 2026, atas dugaan tindak pidana fitnah dan penyebaran berita bohong terkait isu keaslian ijazah Joko Widodo. Sebelum diserahkan ke kejaksaan, kedua tersangka telah menjalani pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, guna melengkapi administrasi hukum.


sumber: SindoNews



Haji Uma Beri Bantuan Biaya Pendamping bagi Anak Penderita Jantung dari Aceh Besar di RSCM Jakarta

By On 04:36

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) asal pemilihan Aceh, H. Sudirman Haji Uma, S.Sos, M.Sos. Foto: For ReportNews.id

JAKARTA, ReportNews.id - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) asal pemilihan Aceh, H. Sudirman Haji Uma, S.Sos, M.Sos kembali menunjukkan kepedulian untuk warga Aceh yang sedang menjalani perawatan di Jakarta.

Kepedulian tersebut ditujukan senator yang akrab disapa Haji Uma dalam bentuk bantuan biaya makan pendamping Muhammad Rian Al Fadhil (4 tahun), pasien anak asal Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar yang tengah menjalani pengobatan tingkat lanjutan di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta.

Muhammad Rian dirujuk dari RSUD dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh dengan diagnosa mengalami kelainan pada jantung (ventricular septal defect). Kondisi tersebut di deteksi oleh orang tuanya dua bulan lalu. Muhammad Rian yang didampingi kedua orang tuanya telah tiba di Jakarta dua hari lalu.

Dalam keterangannya, Haji Uma menyebutkan jika bantuan biaya makan pendamping untuk keluarga Muhammad Rian merupakan bentuk dukungannya dalam upaya meringankan beban biaya selama menjalani proses pengobatan. Bantuan biaya tersebut diberikan sebesar Rp 1,5 juta per bulan hingga pasien selesai pengobatan dan kembali ke Aceh nantinya.

"Bantuan biaya pendamping ini dalam upaya untuk meringankan beban keluarga pasien yang sedang menjalani pengobatan di Jakarta. Hal ini telah lama kita lakukan, karena merupakan satu kebutuhan dan sering kali menjadi kendala bagi warga Aceh terutama yang kurang mampu dari segi ekonomi", ujar Haji Uma, Jumat (19/6/2026).

Haji Uma menambahkan, pemanfaatan bantuan biaya tersebut diperuntukan untuk biaya makan dari pendamping pasien selama berobat. Dirinya berharap, bantuan tersebut sedikit banyak dapat meringankan beban biaya keluarga sehingga dapat lebih fokus selama menjalani pengobatan.

"Dengan bantuan ini kita harapkan dapat kiranya meringankan sehingga keluarga dapat fokus dalam menjalani proses pengobatan ananda Muhammad Rian nantinya", harap Haji Uma.

Sebelumnya, orang tua Muhammad Rian secara langsung menemui Haji Uma saat berada di Banda Aceh dan menyampaikan masalah yang dihadapi terkait kondisi ananda mereka yang harus dirujuk ke Jakarta. Menyikapi hal itu, Haji Uma saat itu langsung berkomitmen membantu biaya makan pendamping selama berobat di Jakarta.

Seperti diketahui, pendekatan bantuan biaya pendamping pasien kerap dilakukan Haji Uma bagi warga Aceh tidak mampu secara ekonomi yang sedang dirujuk untuk berobat di Jakarta. Ia juga kerap membantu untuk biaya sewa rumah singgah bagi pasien asal Aceh yang benar-benar tidak mampu secara ekonomi atau miskin yang disesuaikan dengan kondisi kemampuan Haji Uma. (*)


-Jurnalis Armia Jamil -

Detik-detik Penangkapan Roy Suryo, Situasi Sempat Terjadi Ketegangan

By On 03:40

Roy Suryo usai menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong terkait tudingan ijazah palsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi. (Foto: Liputan6.com/Ady Anugrahadi).

JAKARTA, ReportNews.id - Polisi menangkap Roy Suryo, tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo atau Jokowi. Tim kuasa hukum menceritakan detik-detik penangkapan Roy Suryo.

Roy ditangkap di rumah kawasan Bintaro, Tangerang, Jumat (19/6/2026). Ketika didatangi penyidik Roy baru saja beristirahat setelah pulang dari Bandung. Malam sebelumnya, Roy menjadi pembicara dalam sebuah acara diskusi. Kliennya baru tiba di rumah sekitar pukul 03.00 WIB.

Saat penangkapan berlangsung, penyidik masuk ke dalam rumah hingga memeriksa sejumlah ruangan. Situasi sempat tegang.

“Istrinya sempat marah. Katanya, ‘Ini kan ruang privasi orang’,” tutur penasehat hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinudin saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat (19/6/2026).

Roy Suryo sempat meminta penyidik menunggu penasihat hukum datang. Namun permintaan itu tidak diindahkan.

“Petugas datang pagi-pagi mengaku dari penyidik. Mau melakukan penangkapan,” kata Ahmad.

Roy sempat memprotes tindakan tersebut. Kuasa hukum menyebut Roy dipaksa untuk ikut ke Polda Metro Jaya.

“Kalau enggak mau ikut, saya borgol,” ujar Ahmad menirukan ucapan yang disebut disampaikan petugas saat penangkapan.

Menurut Ahmad, penyidik menyampaikan alasan penangkapan. Roy Suryo dianggap tidak kooperatif dan dikhawatirkan mengulangi perbuatannya. Kuasa hukum mempertanyakan alasan itu.

“Mengulangi perbuatan apa? Itu yang kami komplainkan,” ujarnya.

Meski begitu, lanjut Ahmad, Roy Suryo tetap bersikap tenang saat dibawa ke Polda Metro Jaya.

“Roy tenang saja. Dia hanya meminta diperlihatkan surat tugas dan surat penangkapan,” katanya.



Tolak Tanda Tangan Surat Penangkapan

Ahmad juga mengungkapkan istri Roy menolak menandatangani surat penangkapan yang dibawa penyidik. Dokumen tersebut kemudian dibawa kembali oleh petugas.

Saat ini tim kuasa hukum masih mendampingi pemeriksaan Roy Suryo di Polda Metro Jaya.

Menurut Ahmad, apabila penyidik memutuskan menahan kliennya, pihaknya akan mengajukan permohonan penangguhan penahanan. (*)



Sumber: Liputan6.com

Wakili Gubernur, Bupati Aceh Utara Temui Menag Perjuangkan MTQ Nasional dan Revitalisasi Pasca-Banjir

By On 11:59

Bupati Aceh Utara Wakili Gubernur Temui Menag, Perjuangkan MTQ Nasional Hingga Revitalisasi Pasca-Banjir. Foto: For ReportNews.id

JAKARTA, ReportNews.id - Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil, S.E., M.M., memenuhi undangan Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta, Kamis (11/6/2026). Kehadiran Bupati yang akrab disapa Ayahwa tersebut untuk mewakili Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), yang berhalangan hadir.

Dalam pertemuan strategis itu, Ayahwa membawa sejumlah agenda penting, mulai dari aspirasi pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat nasional, laporan kerusakan infrastruktur keagamaan pasca-banjir, hingga pengembangan kawasan bersejarah Samudra Pasai.

"Alhamdulillah, hari ini saya berkesempatan bersilaturahmi langsung dengan Menteri Agama Republik Indonesia mewakili Bapak Gubernur Aceh. Kami menyampaikan salam hormat dari Bapak Gubernur serta menitipkan harapan besar dari masyarakat agar pelaksanaan MTQ Nasional mendatang dapat diselenggarakan di Provinsi Aceh," ujar Ayahwa

Selain menyampaikan agenda provinsi, Bupati Ayahwa memanfaatkan kesempatan itu untuk melaporkan kondisi terkini sektor pendidikan d11an fasilitas keagamaan di Kabupaten Aceh Utara yang mengalami dampak serius akibat bencana banjir beberapa waktu lalu. Ma

Berdasarkan data yang dipaparkan Bupati Ayahwa kepada Menang, banjir merusak puluhan madrasah yang mengakibatkan proses belajar mengajar belum berjalan normal. Fasilitas pendidikan yang terdampak meliputi 15 unit Raudhatul Athfal (RA), 13 unit Madrasah Ibtidaiyah (MI), 10 unit Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan 7 unit Madrasah Aliyah (MA)

Tidak hanya fasilitas pendidikan formal, kerusakan masif juga melanda sarana ibadah dan lembaga pendidikan non-formal (dayah/pesantren) di berbagai wilayah Aceh Utara, masing-masing 205 unit masjid, 213 unit dayah/pesantren, 267 unit meunasah (surau), dan 1.309 unit balai pengajian.

"Akibat kondisi tersebut, proses belajar mengajar dan aktivitas keagamaan di beberapa tempat belum dapat berjalan normal. Kami sangat mengharapkan perhatian dan dukungan berupa rehabilitasi dari Kementerian Agama, mengingat penanganan sarana pendidikan dan fasilitas keagamaan ini berada di bawah kewenangan Kemenag," tuturnya

Di hadapan Menteri Agama itu, Bupati Aceh Utara juga mengangkat isu penting lain terkait pelestarian sejarah Islam. Ia mengingatkan kembali bahwa Aceh Utara merupakan situs bersejarah tempat masuknya Islam pertama di Nusantara melalui peradaban Kerajaan Samudra Pasai.

Disampaikan Ayahwa, saat ini, kawasan Monumen Samudra Pasai dinilai masih membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat agar nilai historisnya tidak pudar.

"Pemkab Aceh Utara berharap lahan yang telah kami siapkan di sekitar kawasan monumen dapat dimanfaatkan untuk pembangunan pesantren. Kita ingin kawasan sejarah Samudra Pasai ini kembali hidup dan bangkit sebagai pusat pendidikan sekaligus syiar Islam di Nusantara," kata Ayahwa.

Dalam momen itu, Bupati Ayahwa secara resmi menyampaikan undangan kepada Menag untuk melakukan kunjungan kerja langsung ke Bumi Malikussaleh. Kehadiran Menag diharapkan dapat meninjau langsung tingkat kerusakan fasilitas keagamaan dan pendidikan di lapangan guna mempercepat langkah penanganan. (*)


- Jurnalis Armia Jamil -

Prabowo Pecat Dadan Hindayana dari Kepala BGN!

By On 01:45

Dadan Hindayana dicopot dari BGN. Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden.

JAKARTA, ReportNews.id - Dadan Hindayana dicopot sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Keputusan ini diumumkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

"Pada hari ini Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional, pertama adalah Saudara Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, kedua Saudara Lodewyk Pusung sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, yang ketiga Saudara Sony Sonjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, tentunya disertai dengan ucapan terima kasih atas kerja keras dedikasi selama ini di dalam membangun fondasi dan mengembangkan Badan Gizi Nasional," kata Pras di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Dadan Hindayana dilantik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) saat masih menjabat di masa terakhir kabinetnya, pada Senin (19/8/2024). Ia dipercaya Jokowi menjadi Kepala Badan Gizi Nasional, yaitu badan yang bakal mengurusi program makan bergizi gratis Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Dadan merupakan dosen di Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB). Dadan tercatat menempuh pendidikan Proteksi Tanaman IPB pada 1986-1990. Ia melanjutkan pendidikannya di University of Bonn, Jerman, dan lulus 1997, serta Leibniz Universität Hannover dan lulus 1997.

Dikutip dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kemendikbud, Dadan memiliki jabatan fungsional sebagai lektor dengan pendidikan terakhir jenjang S3. Ia juga pernah menerbitkan sejumlah karya ilmiah, termasuk jurnal internasional.

Beberapa karyanya antara lain 'Preferensi Serangan Tikus Sawah (Rattus argentiventer) terhadap Tanaman Padi'. Lalu, 'Keanekaragaman dan Peran Fungsional Serangga Ordo Coleoptera di Area Reklamasi Pascatambang Batu Bara di Berau, Kalimantan Timur'.




sumber: detik.com


BNI Pertahankan Rating ESG Global, Kredit Hijau Terus Tumbuh Dorong Transisi Energi Nasional ‎

By On 19:31

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Foto: Ist 

‎JAKARTA, ReportNews.id - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI kembali menegaskan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan bisnis yang selaras dengan prinsip keberlanjutan. Di tengah meningkatnya tuntutan global terhadap praktik bisnis berwawasan lingkungan, BNI berhasil mempertahankan kinerja positif di bidang Environmental, Social, and Governance (ESG), sekaligus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam agenda transisi energi menuju target net zero emission Indonesia.

‎Wakil Direktur Utama BNI, Alexandra Askandar, menegaskan bahwa perseroan terus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan profitabilitas dan tanggung jawab sosial serta lingkungan. Strategi bisnis berkelanjutan yang diterapkan BNI dinilai mampu menciptakan nilai tambah tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi masyarakat dan ekosistem ekonomi nasional.

‎‎Salah satu pencapaian penting BNI pada tahun 2025 adalah keberhasilannya mempertahankan MSCI ESG Rating pada level A, sekaligus meningkatkan skor penilaian dari Sustainalytics. Capaian tersebut menjadi indikator kuat bahwa tata kelola perusahaan BNI dinilai semakin transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap tantangan keberlanjutan global.

‎‎Pengakuan internasional ini semakin memperkuat posisi BNI sebagai salah satu institusi perbankan nasional yang konsisten menerapkan prinsip ESG dalam strategi bisnis inti. Di tengah meningkatnya perhatian investor global terhadap aspek keberlanjutan, konsistensi BNI menjaga standar ESG juga memperkuat kepercayaan pasar terhadap prospek bisnis jangka panjang perusahaan.

‎‎Tidak hanya dari sisi tata kelola, implementasi keberlanjutan BNI juga tercermin dalam efisiensi operasional perusahaan. Sepanjang tahun 2025, BNI mencatat total penghematan energi mencapai 559.194 Giga Joule (GJ). Pencapaian tersebut didorong oleh penerapan standar Green Building di berbagai kantor operasional, optimalisasi digitalisasi layanan, hingga pengurangan konsumsi kertas melalui transformasi proses bisnis berbasis teknologi.

‎‎Langkah efisiensi ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menekan emisi karbon nasional dan mendorong ekonomi rendah karbon. Digitalisasi yang dilakukan BNI tidak hanya meningkatkan efisiensi biaya operasional, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap penurunan jejak karbon perusahaan.

‎Di sektor pembiayaan, BNI juga terus memperbesar porsi green portfolio melalui ekspansi kredit ke sektor-sektor berkelanjutan. Penyaluran pembiayaan untuk energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam hayati, bangunan hijau, serta transportasi ramah lingkungan menunjukkan tren pertumbuhan yang positif sepanjang tahun.

‎Peningkatan pembiayaan hijau ini menjadi bagian dari kontribusi aktif BNI dalam mendukung dekarbonisasi nasional sekaligus mempercepat transformasi pelaku usaha menuju model bisnis yang lebih berkelanjutan. Dukungan terhadap sektor hijau juga diharapkan mampu menciptakan peluang ekonomi baru yang lebih inklusif dan berdaya tahan tinggi.

‎‎Meski menghadapi tantangan ekonomi global, kontribusi BNI terhadap perekonomian nasional tetap solid. Perseroan terus menciptakan nilai ekonomi bagi para pemangku kepentingan, termasuk menjaga pembagian dividen secara optimal. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip ESG tidak menjadi hambatan bagi pertumbuhan bisnis, melainkan justru menjadi fondasi penting dalam membangun ketahanan perusahaan di masa depan.

‎Ke depan, BNI optimistis dapat terus memperkuat perannya sebagai penggerak ekosistem ekonomi hijau nasional melalui pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang ESG, inovasi digital berkelanjutan, serta penguatan kolaborasi lintas sektor.

‎Dengan kombinasi antara performa finansial yang sehat dan komitmen nyata terhadap lingkungan, BNI membuktikan bahwa pertumbuhan bisnis dan keberlanjutan dapat berjalan beriringan demi menciptakan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan hidup Indonesia. (*)


Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *