BERITA TERBARU

Gubernur Mualem Kirim Surat ke Presiden, Ini 4 Poin Soal Blok Gas Andaman

By On 17:28

Presiden Prabowo dan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf. Foto: Dok. Humas Setda Aceh

BANDA ACEH, ReportNews.id – Surat Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), kepada Presiden RI Prabowo Subianto mengenai minyak dan gas (migas) di Lapangan Tangkulo South Andaman telah dilayangkan sejak pekan lalu.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr Nurlis Effendi, membenarkan ihwal surat tersebut. “Gubernur Mualem mengusulkan yang terbaik untuk negara ini, khususnya untuk Aceh. Sekarang kita menunggu respon Pemerintah Pusat,” kata Nurlis di Banda Aceh, Senin (6 Juli 2026).

Surat Gubernur Aceh bernomor 500.16.7.2/7039 bertanggal 25 Juni 2026, prihal Peninjauan dan Revisi Persetujuan Rencana Plan of Development (PoD) I Lapangan Tangkulo Wilayah Kerja (WK) South Andaman, telah diterima Kementerian Sekretariat Negara pada 30 Juni 2026..

Nurlis menjelaskan, Gubernur Mualem menyurati Presiden Prabowo sebagai respon terhadap kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, terhadap (PoD) I Lapangan Tangkulo WK South Andaman.

Menteri Bahlil melalui suratnya nomor T-85/MG.04/MEM.M/2026 tanggal 9 Maret 2026 untuk SKK Migas menyetujui PoD I pengolahan gas mentah dilakukan dengan fasilitas Floating Production, Storage and Offloading (FPSO) yang berada di laut.

Karena itu, Gubernur Mualem mengintruksikan timnya untuk mempelajari PoD I Lapangan Tangkulo WK South Andaman. Sekretaris Daerah Aceh M Nasir Syamaun menggelar rapat membahas PoD I Blok Andaman pada Kamis (25 Juni 2026).

Rapat itu mempertemukan unsur pemerintah, pakar migas, akademisi, serta sejumlah pemangku kepentingan untuk membahas masa depan pengelolaan sumber daya energi Aceh.“Dari hasil rapat inilah yang menjadi inti surat gubernur,” kata Nurlis.

Nurlis menyebut empat poin inti dalam surat Gubernur Mualem. Pertama, Pemerintah Aceh menilai besaran bagi hasil (split) sangat kecil (4% gas dan 6% minyak) untuk Pemerintah yang terdapat dalam PoD I masih perlu ditinjau ulang. “Dirasionalkan dengan kepentingan nasional dan Aceh,” kata Nurlis.

Kedua, Pemerintah Aceh mengusulkan skenario pengolahan gas mentah di darat (Onshore) pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun yang memiliki infrastruktur existing bekas PT Arun NGL yang merupakan Proyek Strategis Nasional sesuai RPJMN 2025-2029 dan Asta Cita Prabowo-Gibran.

Selanjutnya yang ketiga, kata Nurlis, dalam suratnya Gubernur Mualem berharap Presiden Prabowo bersedia mengarahkan Menteri ESDM meninjau dan merevisi Persetujuan Rencana PoD I Lapangan Tangkulo pada Wilayah Kerja South Andaman. “Poin berikutnya, Gubernur Mualem juga meminta alokasi khusus minyak dan gas bumi untuk Aceh,” kata Nurli.

Nurlis memaparkan di kawasan Andaman memiliki enam blok migas utama, yakni Andaman I, Andaman II, Andaman III, Central Andaman, South Andaman, dan South West Andaman.

Lapangan Gas Tangkulo, kata Nurlis, diproyeksikan memproduksi sekitar 300 MMSCFD gas. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 160 MMSCFD yang telah memiliki komitmen penjualan melalui Gas Sale Agreement (GSA) kepada PLN. Sisanya dinilai membuka peluang besar bagi tumbuhnya berbagai industri hilir.

Selain gas, Lapangan South Andaman juga diperkirakan menghasilkan sekitar 7.500 barel kondensat per hari. Produk ini dapat diolah menjadi nafta, kerosin, hingga gasoline yang menjadi bahan baku industri petrokimia, cat, dan bahan bakar minyak.

“Kondensat akan menjadi penggerak lahirnya kilang (refinery). Dampak ekonomi sesungguhnya akan muncul ketika berbagai industri hilir itu mulai berdiri dan beroperasi,” jelasnya. (*)

- Jurnalis Armia Jamil -

Gubernur Mualem Pastikan Hilirisasi Minyak dan Gas di Blok Andaman

By On 13:45

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem). Foto: For ReportNews.id

BANDA ACEH, ReportNews.id - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), memastikan hilirisasi akan berjalan dengan ladang minyak dan gas (migas) Andaman. “Gas alam melimpah, kita harus persiapkan diri dengan matang,” kata Mualem di Jakarta, Rabu (1 Juli 2026). “Lampu hijau hilirisasi sudah kita dapatkan.”

Gubernur Mualem mengakui bahwa Blok Andaman menjadi peluang yang sangat besar untuk membangun ekonomi Aceh. Jika hanya bicara finansial, kata Mualem, maka pembahasannya sebatas pembagian hak bagi Aceh dalam bentuk nominal rupiah.

Namun, Gubernur Mualem menginginkan Blok Andaman menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Aceh. “Mengembangkan sumber daya manusia, dan kemanfataan lainnya. Karena itu, perlu perencanaan yang matang. Itu tidak semudah membalikkan telapak tangan,” katanya.

Mualem menyampaikan pernyataannya tersebut melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr Nurlis Effendi. Mengenai hilirisasi migas Blok Andaman, Pemerintah Aceh sudah beberapa kali membahasnya dalam rapat yang selalu dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir Syamaun.

Disebutkan, di kawasan Andaman terdapat enam blok migas utama, yaitu Andaman I, Andaman II, Andaman III, Central Andaman, South Andaman, dan South West Andaman. Tahap awal adalah Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman yang akan dikerjakan oleh Mubadala Energy. “Project inilah yang mengawali pergerakan hilirisasi,” katanya.

Hilirisasi pun dimulai dari KEK Arun Lhokseumawe, sehingga linier dengan program strategis nasional. Presiden Prabowo sudah merancang 77 proyek strategis nasional yang tertuang dalam dalam RPJMN 2025-2029, salah satunya adalah Pengembangan KEK Arun Lhokseumawe. Selain itu juga sejalan dengan RPJMA 2025-2029.

Langkah hilirisasi itu sangat masuk akal. Sebab didukung gas dan kondensat yang melimpah dari Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman. Sejauh ini, dari 300 MMSCFD dari lapangan tangkulo blok south andaman baru ada komitmen GSA (Gas Sale Agreement) sebesar 160 MMSCFD dengan PLN. “Jadi sangat banyak peluang untuk pertumbuhan industri,” katanya.

Dalam bahasa sederhana, Nurlis menyampaikan, bahwa gas tersebut dapat menghasilkan methanol dan hydrogen. “Di sini saja, sudah mesti dibuat persiapan membangun pabrik methanol. Methanol ini masuk dalam program strategis nasional biodiesel. Biodiesel dari kelapa sawit membutuhkan campuran methanol,” katanya.

Kemudian, 7.500 barel kondesat per hari dari Wilayah Kerja South Andaman akan menghasilkan nafta dan kerosin yang dibutuhkan pabrik cat, serta gasoline untuk bahan bakar minyak seperti solar dan premium. “Jadi kondensat ini mendorong berdirinya refinery. Dampak ekonomi terjadi setelah berdirinya berbagai industri tersebut,” katanya.

Diakui, Aceh membutuhkan SDM yang tidak sedikit. “Di sinilah pengembangan pendidikan perlu dilakukan. Mubadala kita harapkan dapat berperan mendidik SDM Aceh,” katanya. “Itulah sebabnya, Gubernur Mualem menginginkan persiapan perencanaan yang matang, dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk kepentingan Aceh,” kata Nurlis. (*)

- Jurnalis Armia Jamil -

Surat ke Presiden, Gubernur Aceh Minta Migas Andaman Untuk Hilirisasi di Arun

By On 19:51

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Muale). Foto: For ReportNews.id


BANDA ACEH, RepotNews.id – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), akan menyurati Presiden Prabowo berkaitan dengan temuan cadangan minyak dan gas (Migas) di Blok Andaman untuk mewujudkan program hilirisasi di KEK Arun Lhokseumawe.

Hilirisasi di KEK Arun Lhokseumawe sesuai dengan program strategis nasional. Presiden Prabowo sudah merancang 77 proyek strategis nasional yang tertuang dalam dalam RPJMN 2025-2029, salah satunya adalah Pengembangan KEK Arun Lhokseumawe.

Keputusan menyurati Presiden Prabowo, berdasarkan hasil keputusan rapat mengenai migas Blok Andaman. Rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir Syamaun, itu berlangsung di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (25/06/2026).

Rapat dihadiri Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Aceh T. Robby Izra, Kepala Biro Ekonomi Setda Aceh Zaini, Kepala Dinas ESDM Asnawi, dan sejumlah pejabat lainnya. Selain itu, rapat juga dihadiri sejumlah pakar migas dan guru besar dari Universitas Syiah Kuala (USK), para Staf Khusus Gubernur Aceh dan Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr Nurlis Effendi.

Guru Besar USK, Prof Dr Jasman J Ma’ruf, mengatakan sudah selayaknya jika Gubernur Mualem menyurati Presiden Prabowo untuk penguatan hilirisasi di KEK Arun Lhokseumawe. “Itu langkah yang tepat, dan sangat bagus untuk Aceh,” katanya.

Rapat membahas sejumlah poin penting ketika hilirisasi terwujud di KEK Arun Lhokseumawe. Blok Andaman menghasilkan gas dan kondensat. Sejauh ini penggunaan gas 300 MMSCFD dari Blok Andaman baru dibahas hanya untuk Listrik (PLN).

Selain itu, gas juga dapat menghasilkan methanol dan hydrogen. Di sini saja sudah mesti dibuat persiapan membangun pabrik methanol. Methanol ini masuk dalam program strategis nasional biodiesel. Biodiesel dari kelapa sawit membutuhkan campuran methanol.

Kemudian dari kondesat menghasilkan nafta dan kerosin yang dibutuhkan pabrik cat, serta gasoline untuk bahan bakar minyak seperti solar dan premium. Dari Blok South Andaman itu terdapat 7.500 barel kondensat per hari. Jadi kondensat ini akan mendorong berdirinya refinery.

“Dengan berdirinya berbagai industr itu, maka akan berdampak pada tenaga kerja, dan ekonomi Aceh,” kata Jasman. Itulah sebabnya, seluruh peserta rapat sangat sepakat dengan hilirisasi di KEK Arun Lhokseumawe segera terwujud. Selain itu, rapat juga memutuskan untuk meminta quota gas untuk Aceh dari Blok Andaman.

Selain menyurati Presiden Prabowo, rapat juga memutuskan agar Pemerintah Aceh mengundang secara khusus pihak Mubadala Energy dan SKK Migas. “Kita perlu tahu secara pasti dan lihat langsung, bagaimana sebetulnya skema mereka secara detail,” kata akademisi USK, Prof Dr Izarul Machdar.

Masalahnya, SKK Migas belum mengirimkan dokumen Plan of Development (PoD) Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman (Blok Andaman) secara resmi kepada Pemerintah Aceh. “Kita hanya mendapatkannya dari dokumen Amdal,” kata Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi Dinas ESDM Aceh, Dr. Dian Budi Dharma.

Bahkan dalam rapat, Asisten II Setda Aceh T. Robby Izra sempat menanyakan soal PoD Lapangan Gas Tengkulo Wilayah Kerja South Andaman kepada Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) Nasri Djalal. “Kami sudah menyurati SKK Migas, namun sampai sekarang belum dibalas, sehingga kami juga tak memilikinya,” kata Nasri.

Di ujung rapat, Sekda Nasir, menyimpulkan bahwa ada dua poin pokok pembahasan. “Yaitu, pertama Gubernur menyurati Presiden Prabowo agar migas dari Blok Andaman menjadi daya dorong hilirisasi di KEK Arun Lhokseumawe, dan yang kedua mengundang Mubadala serta SKK Migas ke Aceh,” kata Nasir.

Setelah rapat, Nasir langsung meminta Karo Ekonomi Zaini mengonsep surat bersama peserta rapat lainnya. “Substansi surat sesuai dengan hasil rapat,” kata Nasir. (*)

- Jurnalis Armia Jamil -

Blok Andaman Jadi Perhatian, Kapolda Tegaskan Keamanan Investasi di Aceh Terjamin Penuh

By On 08:34

Kekompakan Para Pejabat Tinggi di Aceh. Foto: Humas Setda Aceh.

BANDA ACEH, ReportNews.id– Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Aceh, Irjen Pol Marzuki Ali Basyah, memastikan keamanan dan kenyamanan investor yang berinvestasi di Aceh.

“Saya perlu menjamin itu untuk menepis isu-isu miring tentang Aceh. Jika perlu setiap investor silahkan ke Polda Aceh untuk memastikan sendiri,” kata Kapolda Marzuki di Banda Aceh, Selasa malam (23/06/2026).

Pernyataan Kapolda Marzuki ini menanggapi pertanyaan mengenai keamanan investasi yang muncul dalam rapat migas Blok Andaman di Pemerintah Aceh.

Rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir Syamaun, itu berlangsung dalam ruang rapat Sekda Aceh di kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, pada Selasa pagi (23/06/2026).

Rapat itu dihadiri para anggota DPR Aceh, SKPA, Staf Ahli Gubernur Aceh, para guru besar migas, dan para pakar migas.

Seluruh peserta rapat mengapresiasi perjuangan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), yang sedang berusaha agar migas dari Blok Andaman diproses di Kek Arun, Lhokseumawe.

“Kita wajib membantu beliau. Gubernur berjuang untuk ekonomi Aceh,” kata Prof Dr Jasman J Maruf, akademisi dari Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Pada rapat tersebut, terungkap sejumlah pertemuan Tim PoD (Plan of Development) Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman (Blok Andaman) Pemerintah Aceh dengan SKK Migas dan Mubadala Energy.

Dalam sejumlah pertemuan itu, pihak Mubadala mempersoalkan keamanan dan kenyaman berinvestasi di daratan Aceh.

“Aman dan nyaman itu satu kesatuan. Mereka mempersoalkannya dan menjadikannya sebagai alasan untuk proses migas di tengah laut,” kata Prof Dr Mahidin dari Tim PoD Pemerintah Aceh. “Padahal kita sudah jelaskan kondisi keamanan dan kenyaman di Aceh.”

Di tempat yang sama, Ketua Komisi III DPR Aceh Aisyah Ismail (Kak Iin), mengatakan jika yang menjadi persoalan adalah keamanan dan kenyaman di Aceh itu hanya mencari titik kelemahan saja.

“Terlalu mengada-ada. Buktinya, Medco (PT Medco E&P Malaka anak perusahaan PT Medco Energy Internasional Tbk.) beroperasi di sektor hulu migas di tengah hutan Aceh Timur. Mereka aman tenteram di sana,” kata Kak Iin.

Mengenai keamanan di Aceh juga sudah terbukti sebagai yang terbaik di Sumatera. Catatan Aceh paling aman tersebut berdasarkan beberapa data yang diterbitkan oleh lembaga yang kredibel. Di antaranya Indeks Demokrasi dan Keamanan Sosial (IDSD) 2025 yang diterbitkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan skor dari Goodstats.

Itulah sebabnya, Kapolda Marzuki, menyatakan keamanan dan kenyaman di Aceh sudah terbukti secara fakta dan data. “Tak perlu meragukannya. Polda Aceh mendukung program pembangunan Pemerintah Aceh,” kata Kapolda. (*)

- Jurnalis Armia Jamil -

Pemerintah Aceh Siapkan Penyempurnaan Dokumen PoD Blok Andaman

By On 16:21

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah dan Sekda Aceh, Muhammad Nasir. Foto: For ReportNews.id
BANDA ACEH, ReportNews.id - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), memerintahkan jajarannya segera mempersiapkan skema revisi PoD (Plane of Development) Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman (Blok Andaman) untuk dibahas dengan SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi).

Ihwal intruksi Gubernur Mualem tersebut dibenarkan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir Syamaun. “Benar, arahan Pak Gubernur memang demikian. Jadi kita segera menyiapkannya,” kata Sekda Nasir di Banda Aceh, Minggu (21/06/2026).

Nasir menambahkan, pembahasan skema revisi PoD Blok Andaman tersebut dilaksanakan pada Selasa (23/06/2026). “Pak Gubernur memberi arahan bahwa pembahasan revisi PoD perlu melibatkan bebagai pihak, sehingga dapat menjadi representasi masyarakat Aceh,” katanya.

Menurut Nasir, pembahasan skema revisi PoD Blok Andaman ini merupakan kelanjutan pertemuan Gubernur Mualem dengan Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, di kantor SKK Migas, Jakarta, Rabu malam (10 Juni 2026).

“Saya ikut serta dalam pertemuan tersebut,” katanya. “Kesepakatan waktu itu, SKK Migas memberi ruang kepada Pemerintah Aceh untuk mengajukan revisi PoD Blok Andaman. Bahkan bersedia mengakomodirnya.”

Perlu digarisbawahi, kata Nasir, bahwa Gubernur Mualem tak menolak proyek lapangan gas Tengkulo South Andaman dan Mubadala Energy sebagai investornya. “Pemerintah Aceh mendukung iklim investasi yang positif, selama ini terus mendorong adanya penanaman modal di Aceh,” katanya.

Gubernur Mualem, kata Nasir, berpandangan bahwa penanaman modal akan mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh. “Menjadi simpul utama dalam menekan angka kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran,” katanya.

“Soal itu, juga terdapat dalam Visi dan Misi Pemerintah Aceh yang adalah turunan dari Visi dan Misi Mualem (Gubernur Aceh Muzakir Manaf) dan Dek Fadh (Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah).”

Jadi, kata Nasir, revisi PoD proyek lapangan gas Tengkulo South Andaman disesuaikan dengan arah pembangunan Aceh yang sesuai dengan visi dan misi Gubernur Mualem dan Wakil Gubernur. “Yaitu hilirisasi. Hilirisasi ini sejalan dengan program nasional. Jadi program Gubernur Mualem itu linier dengan program Presiden Prabowo,” katanya.

Karena itu, Nasir menjelaskan, Gubernur Mualem menginginkan skema penyaluran gas dan kondensat langsung ke darat (onshore pipelining) kemudian diproses di Onshore Processing Facility (OPF) dengan memanfaatkan fasilitas KEK Arun, Lhoksermawe.

“Gubernur Mualem mendorong Blok Andaman berdampak pada multiplier effect ekonomi dengan bertumbuhnya sektor-sektor industri-industri serta membuka lapangan usaha lainnya,” kata Nasir. “Fasilitas darat menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah jauh lebih besar dibandingkan fasilitas terapung yang sangat terisolasi di lepas pantai.”

Itulah sebabnya, Nasir menambahkan, Gubernur Mualem meminta revisi terhadap PoD yang telah ditetapkan Kementerian ESDM dan SKK Migas pada Maret 2026. Dalam PoD itu, gas dan kondesat diproses di FPSO (Floating Production Storage dan Offloading) di South Andaman, kemudian disalurkan ke ORF (Onshore Receiving Facilities) yang berlokasi di KEK Arun, Lhokseumawe. Proses penyalurannya melalui Offshore Gas Pipeline dari FPSO ke ORF. (*)

- Jurnalis Armia Jamil -

Mubadala di Blok Andaman: Aceh Bukan Sekadar Lokasi Eksplorasi Mengapa Seluruh Proses Harus Melalui ORF di KEK Arun Lhokseumawe

By On 03:55

Luthfi S. Sufi, ST, MSM,  Pemerhati Sosial Aceh. Foto: ReportNews.id

O P I N I

Angin Baru dari Perairan Andaman

LHOKSEUMAWE, ReportNews.id - Kabar mengenai kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi di Blok Andaman yang akan dilaksanakan oleh Mubadala Energy perusahaan energi milik Pemerintah Abu Dhabi membawa dua makna sekaligus bagi kita: angin segar, namun juga menjadi peringatan penting. Ini menjadi kabar baik karena membuka babak baru pemanfaatan potensi energi Aceh yang selama ini terpendam di dalam perut bumi dan dasar laut bagian utara Selat Malaka. Di sisi lain, hal ini juga menjadi peringatan, mengingat sejarah telah mengajarkan kita bahwa kekayaan alam yang diekstraksi dari wilayah Aceh tidak selalu berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Aceh pernah dikenal sebagai salah satu produsen gas alam terbesar di dunia melalui kilang LNG Arun yang berjaya sejak tahun 1970-an hingga awal tahun 2000-an. Namun, terdapat ironi besar di balik capaian tersebut: kemakmuran yang dihasilkan dari ladang gas yang menopang perekonomian nasional itu tidak berbanding lurus dengan peningkatan taraf hidup rakyat Aceh. Sejarah kelam inilah yang harus kita jadikan pelajaran utama dalam menyambut masuknya Mubadala Energy ke Blok Andaman.

ORF dan KEK Arun: Infrastruktur yang Siap Dioptimalkan

Onshore Receiving Facility (ORF) atau Fasilitas Penerimaan di Darat merupakan sarana penerimaan dan pengolahan awal minyak mentah serta gas bumi. Fasilitas ini menjadi gerbang pertama dalam rantai industri hulu minyak dan gas, sebelum hasil produksi dikirim ke tahap pengolahan lebih lanjut. Keberadaan ORF di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe bukanlah fasilitas yang harus dibangun dari nol. Infrastruktur ini sudah tersedia dan merupakan hasil transformasi strategis dari aset bekas kilang LNG Arun yang dahulu menjadi penopang utama pemenuhan kebutuhan energi nasional.

KEK Arun Lhokseumawe memiliki keunggulan komparatif yang sangat besar, antara lain: tersedianya dermaga dengan kapasitas bongkar muat yang besar, tangki penyimpanan berkapasitas luas, jaringan utilitas lengkap, akses jalan khusus industri, serta sumber daya manusia lokal yang telah memiliki pengalaman panjang dan keahlian di sektor energi. Kawasan ini memang dirancang secara khusus sebagai pusat industri energi, petrokimia, dan logistik di wilayah regional. Oleh karena itu, tidak ada alasan yang cukup kuat baik secara teknis maupun ekonomis untuk memindahkan atau mengalihkan proses pengolahan hasil eksplorasi Blok Andaman ke fasilitas di luar wilayah Aceh.

Tiga Argumen Utama: Mengapa Pengolahan Wajib Dilakukan di KEK Arun

Ada tiga landasan pemikiran yang menjadi alasan mengapa seluruh proses pengolahan harus dilakukan melalui fasilitas yang ada di KEK Arun Lhokseumawe:

Argumen Kedaulatan Ekonomi
Aceh memiliki kerangka hukum khusus melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), yang memberikan hak istimewa bagi daerah dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alamnya. Semangat otonomi khusus ini tidak akan memiliki makna apa pun jika kekayaan migas Aceh kembali hanya diekstraksi dalam bentuk mentah, lalu dibawa keluar dan diolah di tempat lain. Pengolahan di KEK Arun bukan sekadar hak, melainkan sebuah mandat yang lahir dari semangat perdamaian dan rekonsiliasi yang menjadi dasar lahirnya UUPA tersebut.

Argumen Efek Berganda Ekonomi Lokal
Ketika proses pengolahan dilakukan di dalam wilayah KEK Arun, dampak ekonomi yang tercipta akan sangat besar dan terasa langsung oleh masyarakat. Hal ini meliputi penyerapan tenaga kerja lokal yang maksimal, tumbuh berkembangnya industri pendukung (seperti jasa penyediaan makanan, transportasi, pemeliharaan fasilitas, dan jasa keamanan), peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta penguatan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas bagi Aceh. Sebaliknya, jika pengolahan dilakukan di luar daerah, maka seluruh manfaat ekonomi tersebut akan lari ke tempat lain, sementara Aceh hanya akan menanggung segala risiko dampak lingkungan akibat aktivitas eksplorasi.

Argumen Keberlanjutan Ekonomi Kawasan
Agar ekosistem industri di KEK Arun dapat tumbuh dan berkelanjutan, kawasan ini memerlukan pasokan bahan baku energi yang konsisten dan berkelanjutan. Hasil produksi dari Blok Andaman merupakan komoditas strategis yang dapat menjadi nyawa baru bagi geliat industri energi di kawasan ini. Hal ini akan membuka peluang masuknya investor sektor hilir, serta menjadikan Lhokseumawe sebagai pusat energi regional yang diperhitungkan di kawasan Asia Tenggara.


Risiko Besar Jika Tuntutan Ini Diabaikan

Jika proses pengolahan hasil migas Blok Andaman dibiarkan dialirkan ke fasilitas di luar Aceh, maka kita sedang menyaksikan pengulangan sejarah yang menyakitkan. Kerugian yang ditimbulkan bukan hanya hilangnya nilai tambah ekonomi, tetapi juga hilangnya momentum emas untuk menjadikan Aceh sebagai daerah yang berdaulat penuh atas kekayaan sumber dayanya sendiri. Selain itu, kepercayaan publik terhadap pemerintah maupun investor akan semakin terkikis, dan benih-benih ketidakpuasan sosial yang pernah melanda Aceh di masa lalu berpotensi kembali menyala.

Dari sisi tata kelola, ketiadaan klausul yang mewajibkan pengolahan di dalam daerah dalam draf kontrak kerja sama antara SKK Migas dan Mubadala Energy merupakan celah besar yang harus segera ditutup. Pemerintah Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), dan seluruh pemangku kepentingan wajib duduk bersama di meja negosiasi  bukan hanya sekadar menjadi penonton pasif dalam proses yang akan menentukan nasib generasi mendatang Aceh.

Seruan Kepada Seluruh Pihak

Kepada Pemerintah Aceh dan DPRA:
Jadikan kewajiban pengolahan melalui fasilitas ORF di KEK Arun sebagai syarat mutlak dan tidak dapat ditawar dalam setiap skema perjanjian kerja sama migas yang menyangkut wilayah Aceh. Gunakan seluruh kewenangan yang telah diamanatkan melalui UUPA secara penuh, berani, dan bertanggung jawab.

Kepada SKK Migas dan Pemerintah Pusat:
Hormati dan junjung tinggi semangat otonomi khusus yang dimiliki Aceh. Blok Andaman bukan sekadar persoalan cadangan energi nasional, melainkan juga persoalan keadilan ekonomi bagi rakyat Aceh yang telah bersabar menunggu kesejahteraan yang adil sejak lama.

Kepada Mubadala Energy:
Investasi yang bernilai tinggi bukan hanya yang menguntungkan secara finansial semata, melainkan investasi yang juga mampu membangun kepercayaan serta keberlanjutan sosial bagi masyarakat sekitar. Komitmen untuk menggunakan fasilitas ORF di KEK Arun adalah bukti nyata bahwa Mubadala Energy serius menjadi mitra strategis jangka panjang bagi Aceh, dan bukan sekadar menjadi kontraktor yang datang untuk mengambil keuntungan lalu pergi.

Kepada Masyarakat Aceh dan Generasi Muda:
Kawal isu ini dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Jangan biarkan kegiatan eksplorasi di Blok Andaman berlalu begitu saja tanpa adanya pertanggungjawaban yang jelas dan nyata bagi rakyat. Pengawasan publik adalah benteng terakhir dalam menjaga kedaulatan kita atas tanah dan laut Aceh.

Penutup: Aceh Layak Mendapatkan Lebih

Kehadiran Mubadala Energy untuk mengeksplorasi Blok Andaman adalah peluang emas yang tidak boleh kita sia-siakan. Namun, peluang besar ini hanya akan memiliki makna jika kedudukan Aceh tidak lagi sekadar dianggap sebagai tempat pengeboran dan pengangkutan bahan mentah semata. Aceh harus diakui dan ditempatkan sebagai pusat pengolahan, penciptaan nilai tambah ekonomi, serta pemberdayaan ekonomi rakyatnya.

Keberadaan fasilitas ORF di KEK Arun Lhokseumawe adalah jawaban konkret atas harapan tersebut. Mewajibkan seluruh proses pengolahan dilakukan di fasilitas ini bukanlah sebuah tuntutan berlebihan atau permintaan yang tidak beralasan. Hal ini adalah tuntutan yang adil, logis, dan memiliki dasar hukum yang kuat. Saatnya kita bersuara lantang dan tegas: Kami bukan sekadar lokasi eksplorasi. Kami adalah tuan di atas tanah dan laut kami sendiri. (*)


Editor: Armia Jamil




Lokasi ORF Migas Blok Andaman Ditetapkan di Lhokseumawe

By On 21:33

Lhokseumawe Ditetapkan sebagai Lokasi Onshore Receiving Facility (ORF) Migas Blok Andaman. Foto: Ist

BANDA ACEH, ReportNews.id -  Kota Lhokseumawe resmi ditetapkan sebagai lokasi pembangunan Onshore Receiving Facility (ORF) untuk pengolahan minyak dan gas dari Blok Andaman, khususnya dari Sumur Tangkulo 1. Keputusan strategis ini diumumkan dalam rapat koordinasi yang digelar di Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh, dan dihadiri oleh para pemangku kepentingan sektor energi nasional dan daerah.

Penetapan ini menjadi tonggak penting dalam penguatan peran Aceh dalam rantai industri migas nasional. Selain membuka peluang investasi, pembangunan ORF juga diproyeksikan menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan infrastruktur di kawasan utara provinsi.

Rapat tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Presiden Direktur Mubadala Energy Indonesia Abdulla Bu Ali, Wali Kota Lhokseumawe Sayuti Abubakar, pejabat dari SKK Migas, Kementerian ESDM, Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), perwakilan Harbour Energy, dan pihak terkait lainnya. Kepala SKK Migas Kalimantan dan Sulawesi, Azhari Idris, tokoh migas asal Aceh, juga hadir memberikan masukan.

Wali kota Lhokseumawe Dr. Sayuti Abubakar, SH., MH dalam rapat di depan Gubernur Aceh, Mubadala Energi dan SKK Migas menyampaikan secara langsung komitmennya agar masyarakat lokal menjadi bagian utama dari proyek strategis ini.

“Kami meminta paling tidak 80 persen tenaga kerja permanen yang akan mengoperasikan ORF berasal dari Lhokseumawe atau Aceh secara umum. Mereka harus dipersiapkan sejak dini melalui pelatihan teknis yang sesuai dengan kebutuhan industri. Dan kami mendorong agar biaya pelatihan ini ditanggung oleh kontraktor pelaksana dengan persetujuan SKK Migas.” ujar Sayuti di hadapan para peserta rapat. 

Sayuti menegaskan bahwa pelibatan tenaga kerja lokal bukan semata aspek ekonomi, melainkan juga strategi sosial untuk menciptakan rasa memiliki masyarakat terhadap proyek. Ia mencontohkan Blok A di Aceh Timur, di mana pemuda-pemuda lokal dikirim ke Cepu untuk menjalani pelatihan sebelum dipekerjakan secara permanen oleh Medco.

Dalam rapat yang sama, Sayuti juga mendorong agar masyarakat sekitar terlibat dalam berbagai posisi pendukung, seperti satuan pengamanan, layanan katering, kebersihan, hingga tenaga kerja outsourcing lainnya. Ia mengusulkan agar proses rekrutmen dilakukan secara transparan dengan melibatkan langsung Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja (DPMPTSP & NAKER) Kota Lhokseumawe.

Sebagai bentuk kesiapan daerah, Pemerintah Kota Lhokseumawe juga telah merancang program pelatihan keterampilan kerja sektor migas yang akan dibiayai melalui APBK. Program ini bertujuan memperkuat daya saing tenaga kerja lokal agar mampu bersaing dalam industri energi yang kompetitif.

Lebih jauh, Sayuti menekankan pentingnya melibatkan kontraktor lokal dan BUMD, khususnya PT Pembangunan Lhokseumawe (PTPL), dalam proses Engineering, Procurement, and Construction (EPC). Menurutnya, sinergi ini penting untuk memperkuat ekonomi lokal sekaligus mendukung kelancaran proyek di lapangan.

Tak kalah penting, Sayuti juga menggarisbawahi pentingnya pengelolaan Participating Interest (PI) secara adil dan proporsional sesuai regulasi Kementerian ESDM, agar daerah memperoleh manfaat jangka panjang dari pengelolaan sumber daya alam.

Presiden Direktur Mubadala Energy Indonesia, Abdulla Bu Ali, yang turut berbicara dalam forum tersebut, menyampaikan apresiasinya atas dukungan pemerintah daerah. Ia menyatakan kesiapan perusahaannya untuk bekerja sama erat dengan berbagai pihak demi kesuksesan proyek ini. “Kami menyambut baik semangat kolaborasi yang ditunjukkan oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota Lhokseumawe. Mubadala siap memastikan proyek berjalan lancar dan memberi manfaat berkelanjutan bagi masyarakat,” ungkapnya.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf dalam sambutannya juga menegaskan bahwa pengelolaan sektor migas harus dilakukan secara bertanggung jawab, aman, dan memberi dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat Aceh.

Dalam rapat tersebut turut dibahas pula rencana menjadikan Lhokseumawe sebagai lokasi shorebase guna mendukung logistik proyek-proyek migas lepas pantai di wilayah utara. Apabila rencana ini terealisasi, posisi Lhokseumawe sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis energi di Aceh akan semakin kokoh dan strategis.**

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *