Peringati Haul ke-16 Wali Nanggroe, KPA Samudera Pase: Perjuangan Harus Berlanjut

Doa Bersama Peringatan Haul ke-16 Paduka yang Mulia Dr. Tgk. Hasan Muhammad di Tiro, Wali Nanggroe Aceh di Kantor KPA Samudera Pase. Foto: ReportNews.id

ACEH UTARA, ReporNews.id
- Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Samudera Pase menggelar peringatan Haul ke-16 Paduka Yang Mulia Dr. Tgk. Hasan Muhammad di Tiro, Wali Nanggroe Aceh. Acara penuh makna ini berlangsung di Kantor Merah, Meunasah Mancang, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, pada Kamis (4/6/2026).

Momen peringatan 16 tahun berpulangnya Wali Nanggroe ini dijadikan tonggak pengingat sekaligus penguat semangat bagi seluruh elemen masyarakat untuk meneruskan cita-cita perjuangan Aceh.

“Enam belas tahun lalu, beliau mendahului kita semua menghadap Ilahi. Momen hari ini kita gunakan untuk mengenang, sekaligus mengobarkan semangat melanjutkan perjuangan agar Aceh benar-benar menuju kesejahteraan yang sesungguhnya,” sebut Pon Yaya selaku Ketua KPA Wilayah Samudera Pase.

Panglima Wilayah Samudera Pase, Saiful Bahri Pon Yaya menegaskan bahwa perjuangan bangsa Aceh belum selesai, namun kini arahnya telah berubah menuju fase perdamaian demi mencapai kesejahteraan bersama. Harapan besar ditujukan kepada Pemerintah Aceh agar segera mewujudkan seluruh poin kesepakatan yang telah ditandatangani.

“Kami sangat optimis, apalagi pemimpin Aceh saat ini adalah Kepala Pemerintah Aceh yang merupakan Panglima GAM, anak didik langsung dari Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe,” ujarnya dengan penuh keyakinan.

Terkait pandangan mengenai keberadaan Aceh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dijelaskan bahwa kekhawatiran sebelumnya mengenai pemisahan wilayah sudah tidak relevan. Dalam konteks perdamaian, Aceh tetap berada di bawah naungan NKRI namun diberikan kewenangan khusus untuk mengelola rumah tangganya sendiri, kecuali pada enam kewenangan utama negara.

“Tidak ada lagi istilah mengulir atau membatalkan keputusan pemerintah pusat selama itu masih dalam lingkup kewenangan Indonesia yang harus dilaksanakan. Contohnya, mata uang tetap Rupiah, tidak ada duta besar Aceh di negara sahabat, keamanan nasional di bawah Polri, dan pertahanan luar negeri menjadi kewenangan TNI, hal ini tidak akan kita pertikaikan lagi. Namun, kita tetap memantau jumlah personel TNI yang di Aceh, sesuai kesepakatan yaitu sebanyak 14.700 personel,” jelasnya.

Menyangkut isu bendera Aceh yang sempat menjadi perbincangan, pihaknya menyerahkan penjelasan lebih lanjut kepada Kepala Pemerintah Aceh selaku pemegang kebijakan tertinggi di daerah. Meski demikian, harapan agar bendera tersebut dapat dikibarkan sesegera mungkin tetap disampaikan kepada publik.

“Terkait bendera Aceh, lebih tepatnya Kepala Pemerintah Aceh yang akan menjelaskan sejauh mana progresnya. Kita berharap dan menunggu, semoga sesegera mungkin dapat dikibarkan,” jelas Pon Yaya.

Pesan utama yang disampaikan dalam Haul ini adalah pentingnya mengisi kemerdekaan dan perdamaian dengan pembangunan yang nyata, berkeadilan, dan mensejahterakan rakyat. Mengingat sistem pemerintahan yang berganti setiap lima tahun sekali melalui pemilu, seluruh elemen bangsa Aceh diminta untuk bersatu dan menjadikan isi Nota Kesepahaman (MoU) sebagai harga mati yang wajib dilaksanakan oleh siapa pun pemimpin yang menjabat nantinya.

“Kita berharap semua pihak terus berkontribusi menjaga keberlanjutan perdamaian. Perdamaian tanpa diisi pembangunan menuju kesejahteraan dan keadilan hanyalah kepalsuan. Siapa pun nanti penyelenggara pemerintahan di Aceh, komitmen terhadap MoU adalah harga mati. Jangan sampai kesepakatan yang sudah ditandatangani ini baru terlaksana sepuluh atau dua puluh tahun lagi,” tegas Pon Yaya.

Peringatan Haul ini berlangsung sangat meriah dan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting serta elemen masyarakat. Di antaranya Bupati Aceh Utara, Ismail A Jalil yang akrab disapa Ayahwa, Wakil Bupati Aceh Utara, Tarmizi, Abu Arongan, Panglima Wilayah Samudera Pase, Kadhi Wilayah, Tuha Empat Partai, Panglima Muda Daerah 1 hingga 4, Panglima Sagoe se-Wilayah Samudera Pase, Ketua Partai Aceh, serta para santri dan Aneuk Syuhada.

Secara keseluruhan, tercatat sekitar 750 orang hadir memadati lokasi acara yang terdiri dari 200 orang santri, 300 orang anggota Majelis KPA PA, 150 orang Aneuk Syuhada, serta 100 orang lainnya yang merupakan perwakilan dari masyarakat umum.

Rangkaian acara dipandu oleh Tgk. Abdul Hadi selaku Pembawa Acara. Kegiatan diawali dengan kata sambutan dari Bupati Aceh Utara ayahwa, Ketua DPW Partai Aceh Aceh Utara M. Jhony, dan Panglima Wilayah Samudera Pase Saiful Bahri Pon Yaya.

Acara kemudian ditutup dengan tausiyah serta doa yang dipimpin langsung oleh Abu Arongan. Selain itu, kegiatan juga diisi dengan doa bersama dan penyaluran santunan bagi anak yatim, serta sesi mengenang kesan dan pesan almarhum Wali Nanggroe. (*)

- Jurnalis Armia Jamil -  



Post a Comment

Lebih baru Lebih lama